Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Formulasi Pengaturan Disclosure Requirements Sumber Daya Genetik Sebagai Hak Paten Teng Berlianty
Kertha Patrika Vol 39 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i02.p04

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Paten (UU Paten) yang diganti dengan UU No Tahun 14 Tahun 2001, kemudian dirubah lagi dengan UU No 13 Tahun 2016 dilandasi oleh kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki suatu sistem perlindungan hukum bagi penemu dalam bidang teknologi dalam proses industrialisasi. Penelitian ini meng- gunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Salah satu tujuan UU Paten ini adalah untuk menyempurnakan beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan praktek internasional. Akan tetapi dalam perkembangannya UU Paten tersebut belum sepenuhnya melindungi potensi Sumber Daya Genetik (SDG) (spesies tanaman, hewan maupun mikroorganisme, serta ekosistem) di Indonesia padahal SDG memiliki nilai komersial yaitu dengan mengembangkannya menjadi produk dan proses yang bermanfaat. Beberapa kejadian telah terungkap bahwa negara maju telah menggunakan SDG di Indonesia tanpa aturan yang jelas dan tanpa benefit sharing, sehingga tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menolak merumuskan Disclosure Requirements dimasukkan ke dalam UU Paten.
Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya Bangsa Teng Berlianty
Kertha Patrika Vol 40 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i02.p04

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap bahasa daerah melalui penguatan eksistensi bahasa tana Maluku sebagai warisan budaya bangsa.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitiannya deskritif analitis, dimana pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisa bahan hukum dilakukan secara kualitatif mengingat bahan hukum yang terkumpul bersifat deskritif. Jika dilihat dari prespektif antropologi hukum, bahasa tana ini perlu mendapatkan perlindungan hukum agar tidak mengalami kepunahan secara keseluruhan. Pelindungan terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan ayat itu, negara memberi kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaannya masing-masing. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia juga menjelaskan bahwa bahasa daerah memiliki fungsi yang sangat besar diantaranya sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tehadap Penetapan Harga Yang Berbeda Atas Produk Sejenis Dwiyanti Adelin Hetharie; Teng Berlianty; Muchtar Anshary Hamid Labetubun
PATTIMURA Law Study Review Vol 1 No 1 (2023): Agustus 2023 PATTIMURA Law Study Review
Publisher : Faculty of Law Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/palasrev.v1i1.10040

Abstract

ABSTRACT: Along with progress from various aspects, especially progress in the economic sector, facilitating transactions by consumers, the existence of supermarkets adds to consumer satisfaction in shopping, because of its advantages compared to traditional markets. In order to prevent arbitrary actions from occurring on the part of business actors in order to obtain the maximum profit in various ways, including selling similar products at different prices, legislators realize that most business transactions are based on agreements between business actors. The method used in this research is a normative legal research method through a literature study with a conceptual approach and statutory approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively to answer the problems studied. Business actors have the right to set prices for the products sold. In setting prices by business actors, there may be different prices for similar products. Factors that cause price differences for similar products are the negligence of sales clerks in making price adjustments, limited number of employees and deliberate fraud. Business actors are responsible for consumer losses due to price differences in similar products. Consumers are entitled to the right to compensation (compensation) for violations committed by business actors either due to negligence or on purpose. Supermarkets that make price differences on similar products can be subject to administrative sanctions or criminal sanctions. Business actors should be able to run their business properly in accordance with applicable regulations. If a price difference is found for similar products determined by the Business Actor, the Business Actor is proven to have violated Article 8 paragraph (1) letter (f) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and may be subject to sanctions in the form of imprisonment and fines. Consumers are expected to be more careful and smarter in shopping so as not to be harmed by business actors.