Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Jurnal Dinamika Hukum Indonesia Prime JURNAL CENDEKIA HUKUM J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pamulang Law Review Yuridika
Aan Aswari
Universitas Muslim Indonesia
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
LEGAL SECURITY ON CELLPHONE TRADING THROUGH ELECTRONIC MEDIA IN INDONESIA Aswari, Aan; Pasamai, Syamsudin; Qomar, Nurul; Abbas, Ilham
Jurnal Dinamika Hukum Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2017.17.2.800

Abstract

The rapid growth of technology development brings impact on human life related to its utilization. This article analyzes legal security through several components in a cellphone trading through electronic media. This study is a conceptual idea and shows that the implementation of legal security in several components should provide solution to any potential conflicts. A good intention component should be applied to form an ideal legal relation from the beginning to the end and realization in performing its obligation reflect the concrete aspect. Warranty provides protection security for related parties with some governing regulations during transaction. However, some other supporting components have not been effectively contribute to balance the utilization of technology in trading.Keywords: legal security, trading, cellphone, electronic media
Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik Aan Aswari
Kertha Patrika Vol 42 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i02.p05

Abstract

Ketimpangan kualitas antara perlindungan hukum dan penegakan hukum menjadi fokusbahasan artikel ini dalam mengungkap jejak-jejak digital disetiap langkah proses transaksi jual beli di market place, demi menciptakan keamanan berbelanja pada setiap situs jual beli yang menggunakan metode bertransaksi yang hampir seragam. Artikel ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual yang menggambarkan batasan teori hukum yang berlaku dalam transaksi secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk prosedur bertransaksi yang inovasinya mulai melambat, disaat kebutuhan peningkatan keamanan dalam bertransaksi online masih sangat dibutuhkan. Proses bertransaksi aman telah menghadirkan lebih banyak informasi yang dapat dijadikan electronic evidence dalam penyelesaian sengketa, sehingga grafik perlindungan hukum terus mengalami peningkatan dan dipandang cukup memberikan rasa aman bagi setiap pihak yang terkait dalam sebuah transaksi jual beli di marketplace. Perwujudan perlindungan hukum dalam bentuk penegakan hukum ternyata tidak mampu mengimbangi grafik capaian perlindungan hukum yang ditandai dengan minimnya pemanfaatan bukti dari jejak-jejak digital. Oleh karenanya terdapat ketidakberfungsian peran alat bukti dalam menyelesaikan sengketa, ditengah lambatnya pertumbuhan kuantitas dan kualitas bentuk masyarakat informasi beserta penegakan hukum yang handal diera pemanfaatan sistem elektronik dalam melakukan perbuatan hukum. Dampaknya, konsep perlindungan hukum dapat mencapai tujuan yang diharapkan, namun penegakan hukum belum mampu mengimbangi.
Pendekatan Hukum Pada Kegiatan Olahraga Melalui Apresiatif Demi Mewujudkan Siswa Anti Tawuran di Kota Makassar Aan Aswari; Salle Salle
J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 1 (2020): Juni
Publisher : Politeknik Negeri Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25047/j-dinamika.v5i1.1421

Abstract

Kota Makassar terus berkembang menjadi Kota yang didambakan oleh banyak kalangan. Berbagai sektor pembangunan digalakkan dalam program pemerintah yang dijalankan untuk menjadi kota yang lebih smart. Kreativitas dalam membangun dilakukan untuk menciptakan sebuah keadaan yang lebih ideal, menjadi tujuan Kota Makassar kini dan untuk masa yang akan datang. Salah satu dampaknya adalah membuat pelajar lebih tertarik untuk menimba ilmu di Makassar demi peningkatan sumber daya manusia agar mampu menghadapi persoalan yang dihadapinya di masa depan dengan cara yang lebih smart. Oleh karenanya, kini persoalan pun mengambil tempat di Kota Makassar dengan hadirnya beragam pelajar dari berbagai daerah yang sebagian besar dari wilayah tengah dan timur Indonesia, yang membuat berkumpulnya beragam perspektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dilakangan para pelajar. Akibatnya, pemicu aksi tawuran yang terjadi di kalangan para pelajar acap kali menghiasi pemberitaan baik di media cetak maupun online. Tentunya harapan untuk memperbaiki dan pengembangan diri menjadi tak tercapai maksimal jika dalam penyelesaian persoalan-persoalan diantara mereka diselesaikan dengan perkelahian atau bahkan aksi tawuran. Potensi keadaan ini tentu dipicu oleh beragam keadaan, diantaranya acapkali tawuran terjadi akibat pemanfaatan teknologi informasi yang tidak sehat, perundungan masih saja terus terjadi, dan para pelajar melupakan ikrar siswa yang seharusnya menjadi pegangan dalam bersikap sebagai pelajar tidak teraplikasikan dalam kehidupannya. Dosen pengabdian dan dakwah hadir dengan pendekatan hukum untuk membentuk kesadaran hukum sejak dini demi mengurangi jumlah aksi tawuran. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang hukum dalam pengabdian dan dakwah dosen UMI, maka diselenggarakan kegiatan simulasi pertandingan olahraga yang dapat meningkatkan rasa saling hormatmenghormati antar sesama siswa, diharapkan menjadi kebiasaan yang baik dan terus diaplikasikannya. Pengabdian ini melibatkan peran serta masyarakat, guru disekolah, orangtua/wali, pemerintah, dan penegak hukum dalam sebuah sistem utuh yang mempengaruhi hingga dapat mereduksi aksi tawuran.
Ammatoa's inheritance law system Hiksyani Nur Khadijah; Aan Aswari
Indonesia Prime Vol 4 No 1 (2019): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29209/id.v4i1.66

Abstract

Indigenous peoples influence the diversity of inheritance in Indonesia, so there is sometimes a dualism of the immature inheritance that can lead to conflict, but the indigenous community Ammatoa Kajang District of South Sulawesi consisting of community groups Ilalang Embayya and embayya Ipantarang remained effective in running their customary inheritance according to instructions from the leader of Ammatoa bohe ' amma based on Turie ' Akra'kna. This article aims to suggest that the traditional inheritance law of Ammatoa, in addition to other positive law can run effectively without any dispute in the middle of Ammatoa society, in addition to this article also aims to demonstrate that the simple way of life of citizens can reduce conflict among indigenous peoples. Results indicate the ability factor of heirs, and the need for heirs resulted in the distribution of inheritance during the Ammatoa society without having to wait for the death of the heir first, the division is governed by Install ri Kajang which was applied by the customary leader assisted by his representatives. Finally, this article concluded that the consistency of the concept of kamase-Masea in life brings their lives in a state of order and tranquility and has been going on a hereditary basis, due to the restriction of community needs maintained by Bohe ' Amma is the concept of Ammatoa society, so that they reject the development comes from the attention of the Government that can give rise to a complex and complicated legal system
IMPLIKASI PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON SELULER ILEGAL (BLACK MARKET) Andika Prawira Buana; Hasnan Hasbi; Muhammad Kamal; Aan Aswari
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 1 (2020): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v6i1.268

Abstract

An agreement is a legal relationship between one person and another person or several persons in order to accomplish a certain thing that has been agreed upon. The Agreement becomes the Law for the parties who make and comply with the content of the agreement. In principle, the treaty embraces the principle of contractual freedom, but that freedom has certain limitations that cannot be violated for the sake of justice, usefulness and legal certainty. The purpose of this research is to describe juridically the wetness and consequences of the illegal cell phone sale and purchase agreement. This research method uses normative legal research type using secondary data and is analyzed based on juridical descriptive. The results of this study argue that the absence of a mobile phone sale agreement is illegal because it does not meet the legal requirements of the agreement which is lawful under the applicable positive law and that the agreement is declared void by law and is considered to be a non-binding agreement.
UPAYA MENINGKATKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS MELALUI PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Askari Razak; Aan Aswari
Pamulang Law Review Vol 6, No 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33384

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas terlaksananya tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan aturan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris yang dilakukan di KPU Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis pada tahun 2019 ialah kurang efektif, meskipun tingkat partisipasi masyarakat hampir mencapai 90% namun pada saat yang bersamaan surat suara yang tidak sah mencapai 3,02 % atau berjumlah 3676. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi KPU yaitu faktor eksternal dan internal baik dari cuaca, beberapa lokasi yang sulit dijangkau secara langsung dan tidak langsung atau aksesibilitas, sumberdaya manusia yang berkualitas dari jajaran KPU dan pengetahuan masyarakat terhadap pemilu pada umumnya. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dengan beberapa upaya peningkatan dari pengalaman pesta domokrasi rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin, yaitu hendaknya KPU lebih bersinergi dari berbagai pihak, lebih meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui rekrutmen, sarana dan prasarana yang masih terkendala, sosialisasi serta pendidikan pemilih agar KPU mampu mewujudkan pemilu yang demokratis.
Voluntary System: The Legal Problems of Zakat Management For The Fulfillment of Socio-Economic Justice Zainuddin Zainuddin; Aan Aswari; Salle
Yuridika Vol. 38 No. 3 (2023): Volume 38 No 3 September 2023
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v38i3.43885

Abstract

Zakat is primarily an economic instrument used to achieve socio-economic justice. This goal can be accomplished if management is done properly and correctly. The purpose of this article is to analyze the legal policy of zakat management with the model of the voluntary system and its implications for the realization of social and economic justice in the community. This research is normative legal research with primary legal sources in the form of laws and regulations related to zakat management legal policies, which are then analyzed descriptively and qualitatively. According to the findings of the study, the legal policy of zakat management with a voluntary system model is based on the principle of community volunteerism in zakat payment. This voluntary system model is heavily reliant on public legal awareness regarding zakat payment. The use of the voluntary system model has consequences for the community's non-optimal fulfillment of social and economic justice, which is caused by a lack of state involvement through legal policies. The state's role is required to enforce the zakat law by compelling zakat obligors to fulfill their obligations. On the other hand, the potential for zakat remains enormous, and it must be managed optimally.
Co-Authors Abbas, Ilham Andika Prawira Buana Askari Razak Hasnan Hasbi Hiksyani Nur Khadijah Muhammad Kamal Pasamai, Syamsudin Qomar, Nurul Salle Salle Salle