Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PELAYANAN KB DAN PENGENDALIAN KELAHIRAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Paulus Uppun
PIRAMIDA Vol 12 No 2 (2016): PIRAMIDA
Publisher : Puslit Kependudukan dan Pengembangan SDM Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.477 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan keikutsertaan PUS menjadi peserta KB terhadap jumlah kelahiran di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan.Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang tercermin dalam penetapan struktur kelembagaan pemerintah daerahdan pengalokasian anggaran. Data alokasi anggaran yang digunakan adalah besarnya alokasi APBD Kabupaten/kota untuk pembiayaan program yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan pelayanan KB pada DinasKesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB selama periode 2010 – 2014. Sedangkan tingkat keikutsertaan PUS menjadi peserta KB diukur dari angka prevalensi kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate CPR)serta data jumlah kelahiran diperoleh dari kantor Badan PP-KB dan Dinas Kesehatan pada 10 kabupaten/kotasebagai sampel penelitian. Selain itu dilakukan wawancara kepada aparat pemerintah daerah yang terkait untukmendapatkan informasi kualitatif yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan menggunakanmetode deskriptif dan model regresi linier berganda.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kecilnya realisasi anggaran yang dialokasikan untukprogram pengendalian penduduk dan pelayanan KB. Penempatan urusan pengendalian penduduk dan pelayanan KBhanya di bawah tanggung jawab dan dikoordinasikan oleh seorang Kepala Seksi atau Kepala Sub Bidang pada salahsatu Badan atau Dinas di daerah berpengaruh pada kurang optimalnya kualitas pelayanan KB dan pengendalianpenduduk di kabupaten dan kota. Perubahan alokasi anggaran dan angka prevalensi kontrasepsi berpengaruh negatifyang signifikan terhadap perubahan jumlah kelahiran hidup baik secara parsial maupun secara bersamaan. Halini berarti semakin banyak anggaran dialokasikan untuk program pengendalian kelahiran dan semakin meningkatangka prevalensi kontrasepsi, akan semakin menurun jumlah kelahiran hidup yang terjadi di dalam masyarakat.Pengaruh perubahan alokasi anggaran terhadap penurunan kelahiran lebih besar daripada pengaruh perubahanangka prevalensi kontrasepsi.
DETERMINAN KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH PASCA KAPET PAREPARE 2005-2012 Syamsul Syamsul; Paulus Uppun; Madris Madris
AkMen JURNAL ILMIAH Vol 12 No 2 (2015): AKMEN Jurnal Ilmiah
Publisher : Lembaga Penelitian dan Publikasi Nobel Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Humans are a national asset and base capital for the development of Indonesia. The aim of the research was tofind out to what extent the influence of government expenditure and private investment on human development performance. The research was conducted in the post area of KAPET of Parepare consisting of Barru Regerncy, Pinrang Regency, Sidrap Regency, Enrekang Regency, Parepare City. The date were secondary data analyzed using regression model of panel data. The results of the research indicate that government expenditure has influence on human development performance, while private investment influence human development performance. Government expenditure and private investment through economic growth have influence on human development performance.