<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan keikutsertaan PUS menjadi peserta KB terhadap jumlah kelahiran di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan.Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang tercermin dalam penetapan struktur kelembagaan pemerintah daerahdan pengalokasian anggaran. Data alokasi anggaran yang digunakan adalah besarnya alokasi APBD Kabupaten/kota untuk pembiayaan program yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan pelayanan KB pada DinasKesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB selama periode 2010 – 2014. Sedangkan tingkat keikutsertaan PUS menjadi peserta KB diukur dari angka prevalensi kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate CPR)serta data jumlah kelahiran diperoleh dari kantor Badan PP-KB dan Dinas Kesehatan pada 10 kabupaten/kotasebagai sampel penelitian. Selain itu dilakukan wawancara kepada aparat pemerintah daerah yang terkait untukmendapatkan informasi kualitatif yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan menggunakanmetode deskriptif dan model regresi linier berganda.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kecilnya realisasi anggaran yang dialokasikan untukprogram pengendalian penduduk dan pelayanan KB. Penempatan urusan pengendalian penduduk dan pelayanan KBhanya di bawah tanggung jawab dan dikoordinasikan oleh seorang Kepala Seksi atau Kepala Sub Bidang pada salahsatu Badan atau Dinas di daerah berpengaruh pada kurang optimalnya kualitas pelayanan KB dan pengendalianpenduduk di kabupaten dan kota. Perubahan alokasi anggaran dan angka prevalensi kontrasepsi berpengaruh negatifyang signifikan terhadap perubahan jumlah kelahiran hidup baik secara parsial maupun secara bersamaan. Halini berarti semakin banyak anggaran dialokasikan untuk program pengendalian kelahiran dan semakin meningkatangka prevalensi kontrasepsi, akan semakin menurun jumlah kelahiran hidup yang terjadi di dalam masyarakat.Pengaruh perubahan alokasi anggaran terhadap penurunan kelahiran lebih besar daripada pengaruh perubahanangka prevalensi kontrasepsi.]]>
Copyrights © 2016
