Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.386

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Yudisial Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan UNTAG Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Semarang Law Review

Muhammad Junaidi

Universitas Semarang

Author-ID : 3001032

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

KONSISTENSI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KOTA SEMARANG 2011-2031 DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN YANG BERkELANJUTAN Muhammad Junaidi
Jurnal Ius Constituendum Vol 1, No 2 (2016): Oktober
Publisher : Universitas Semarang

Environmental problems can NOT be released from the arrangement of spaceproblems in Indonesia, as well as THE issue occurred in the city of Semarang. It is caused by Singer Development Activities The city ASPECTS NOT pay attention to the Environment. In HAL embodies Sustainable Development, City of Semarang LocalRegulation No. 14 Year 2011 CONCERNING Spatial Plan Semarang from 2011 to 2031, as the legal umbrella of the City Government of Semarang hearts set Spatial city. Operates SPECIAL Research singer explained how consistency Regional Regulation No.14 of 2011 Against the Law on Spatial Planning No. 26 of 2007 and Law on the Protection and Management of the Environment No. 32 of 2009, as the Guidelines, Tutorial, and Strategy For the City of Semarang hearts held Governance And Development Activities spatial. The method which was used hearts Research singer, using methods of normativejuridical approach, Research singer seeks to review conduct an inventory of positive law and principles of the law incronceto to review then performed sinkronsiasi hearts HAL singer Regulation No. 14 Year 2011 CONCERNING Spatial Plan Semarang 2011 -2031 WITH Devices legal rules structuring space, as well as the Protection and Management of the Environment The previous beraku Currently in Indonesia.

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Soegianto Soegianto; Diah Sulistiyani R S; Muhammad Junaidi
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia selama ini masih banyak menggunakan jasa debt collector. Banyak permasalahan yang timbil dalam pelksanaan penggunaan jasa debt collector. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan dalam pelaksanan eksekusi jaminan Fidusia. yang telah disebutkan sebelumnya yaitu, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini eksekusi jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia masih banyak ditemukan permasalahan seperti mengeksekusi barang jaminan Fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan Fidusia di jalan.

IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WATTAMWIL “BINAMA” SEMARANG Diah Sasikirana Retno Murniati; Muhammad Junaidi
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 1 (2017): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRACTAlthough BMT (Baitul Maal wat Tamwil) has not had legal peotection, but in its principle these BMT institutions have performed their function asintermediary institutions that manage funds from, for and by the society. Theproblem of Bmt is not only limited to the legal legality that protect them, but alsorelated to the law of guarantee. Based on the above background, the writer formulates the purpose ofwriting, namely To know the Implementation of Mudharabah Agreement in KSPSBaitul Maal Wattamwil "Binama" Semarang and to understand the obstacles andsolutions. The method of approach used in this study is the juridical sociologicalapproach. The specification of this study is descriptive analysis, which is expectedto be able to provide detail, systematic, and comprehensive description of allmatters related to the object to be studied. The data used in this study are primarydata and secondary data, i.e data obtained through interviews and librarymaterials collected through bibliographic data, which then analyzed qualitatively. The conclusion of this study is that the Implementation of Mudharabahagreement in KSPS BMT Binama Semarang is in the form of mudharabah savingand mudharabah financing. In the implementation, saving or mudharabah savingcan be implemented smoothly, while mudharabah financing scheme is stilldifficult to be implemented in KSPS BMT Binama because the financing ofmudharabah is difficult to be implemented due to the constraints such as thedifficulty of transparency of mudhorib regarding to the profit obtained, thusinhibiting the purpose of mudharabah financing according to Islamic sharia. Inaddition, KSPS BMT BINAMA in providing financing must be with assurance. Todeal with these obstacles, the solutions implemented by KSPS BMT BINAMA inaccordance with the principle of justice are as follows: 1) Market penetration,that is by recruiting new members and make the old members loyal throughvarious services programs in BMT; 2) Cooperate with sponsorship pattern withother agencies for synergy; 3) Public awareness on sharia saving and loan. 4)Assess prospective members or customers from various aspects. The aspects offinancing are better known as the 5 C's principles.

TINDAK PIDANA PEMILU DAN PILKADA OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU Muhammad Junaidi
Jurnal Ius Constituendum Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i2.2631

Penelitian ini menelaah posisi Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) oleh penyelenggara Pilkada dalam menyelesaikan tindak pidana Pilkada yang menui banyak masalah dalam menjamin pelaksanaan Demokrasi. Mulai dari adanya pola koordinasi yang tidak mungkin dilakukan secara sistemik antara penegak hukum sampai dengan disharmonisasi keputusan-keputusan yang dibuat berkaitan dengan implikasi terjadinya tindak pidana Pilkada yang dilakukan secara menyeluruh menjadi masalah pokok dan yang paling utama adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang tergabung dalam Gakkumdu. Sesuai kajian yuridis Normatif, maka adanya upaya untuk review ulang kapasitas Sentra Gakkumdu sangatlah penting dilakukan, utamanya dengan mempertimbangkan kapasitas filosofis kelembagaan antara lembaga yang ada dalam Sentra Gakkumdu selama ini berangkat belajar dari pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia silam. Temuan dlam penelitian ini adalah agar peran Bawaslu harus menjadi lembaga sentral dalam kelembagaan Gakkumdu sehingga nuansa harmonisasi singkronisasi yang tentunya menjadi kelemahan pelaksanaan Pemilu 2019 dapat diminimalisir melalui koordinasi terpusat oleh Bawaslu.

Politik Hukum Indonesia Dalam Mengendalikan Inflasi Dunia Melalui Instrument Kesepakatan G20 Muhammad Junaidi
Jurnal Ius Constituendum Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.5488

The purpose of this study is to understand the impact of Covid-19 on the world that had consequences on global economic conditions, one of which is the inflation that occurred in several developed and developing countries. Furthermore, the purpose of this study is to understand the extent of the role of the Indonesian government, which is not only considered a successful country in dealing with Covid-19 but also in 2022 Indonesia as the host of the G20 meeting and the G20 presidency. Through the normative legal approach methodology, this research has produced several results that are conveyed in the legal politics carried out by Indonesia in the context of world inflation through the G20 agreement instrument. The Indonesian government, among others, communicated to the disputing countries, namely Russia and Ukraine to maintain economic stability even though they were in a state of war. In order to build the commitments of the G20 countries, the Indonesian government should emphasize the cooperation agreement and joint commitment to building the global economy through the instrument of agreement which must later be ratified by each country.Tujuan dalam kajian ini adalah untuk memahami atas dampak Covid-19 yang ada didunia telah memberikan konsekuensi terhadap kondisi ekonomi global yang salah satunya dampak tersebut adalah dengan adanya inflasi yang terjadi di beberapa negara maju dan berkembang. Lebih lanjut tujuan dalam kajian ini untuk memahami sejauh mana peranan pemerintah Indonesia yang bukan saja dianggap negara yang berhasil dalam menangani Covid-19 akan tetapi juga pada tahun 2022 Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G20 dan Presidensi G20. Melalui metodologi pendekatan hukum normatif penelitian ini telah menghasilkan beberapa hasil yang disampaikan diantara politik hukum yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka inflasi dunia melalui instrumen kesapakatan G20. Pemerintah Indonesia diantaranya melakukan komunikasi kepada negara yang bersengketa yakni Rusia dan Ukraina untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi meskipun sedang dalam kondisi perang. Dalam rangka membangun komitmen negara G20, sudah seharusnya pemerintah indonesia menekankan kesepakatan kerjasama dan komitmen bersama dalam membangun ekonomi global melalui instrumen perjanjian yang nantinya harus diratifikasi oleh setiap negara.

Co-Authors A Heru Nuswantoro Abdullah Kelib Aga Gumilang Kristiyawan Agung Kristyanto Nababan Amri Panahatan Sihotang Bahrudin Mahmud Bambang Sadono Bramedika Kris Endira Diah Sasikirana Retno Murniati Diah Sulistiyani R S Diah Sulistyani Diah Sulistyani RS Dwi Harmono Fenny Cahyani Hendri Susilo Irfatul Chasanah Izzudin Arsalan Jatmiko . Kukuh Sudarmanto Muhammad Nur Aflah Nina Juwitasari Rizqi Purnama Puteri Septiandani, Dian Setiya Pramana Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Sukadi Suratman sukarna, kadi Sukimin Sukimin Tatiek Nurhayatie Umu Malikah Zaenal Arifin Zulianto Zulianto Zulkifli Zulkifli

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : Jurnal Ius Constituendum

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Ius Constituendum