<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya menerapkan good governance dalam menciptakan kualitas kepemerintahan yang baik. Good governace terdiri dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Sehingga salah satu kegiatannya adalah pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini sebagai unsur pemerintahnya adalah Poltekkes Kemenkes Riau, Swasta adalah pihak yang mengikuti pengadaan barang/jasa, dan masyarakat terdiri dari internal dan eksternal. Masalah yang timbul dari pelaksanaan kontrak seperti pihak ke tiga sebagai pemenang kontrak yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian kontrak. Tentunya ini akan mempengaruhi unsur akuntabilitas kepada masyarakat. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut UNDP (United Nation Development Programme) Metode penelitian ini menggunakan pendekaan kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif. Informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih key informan yang dianggap mengetahui mengenai permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip good governance pada Poltekkes Kemenkes Riau sudah berjalan dengan baik. Dimana mereka telah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai kriteria prinsip good governance diantaranya adalah participation, role of law, transparency, responsiviness, effectiveness and efficiency, accountability. Akan tetapi tentu semua itu ada faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya mulai dari jaringan, sosialisasi, anggaran, sumber daya manusia, jarak dan waktu.]]>
