Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengaturan Larangan Plastik Sekali Pakai: Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/Hum/2019 Dari Perspektif Teori Dan Hukum Perundang-Undangan Umbu Rauta; Titon Slamet Kurnia
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss3.art4

This article discusses the Supreme Court Decision Number 29 P/HUM/2019 on the Judicial Review of Article 7 and Article 9 paragraph (1) of Governor of Bali Regulation No. 97 of 2018 on Restrictions on the Generation of Single-use Plastic Waste. The Supreme Court (MA) rejected the applicant's application with a dedicendi ratio that the a quo Governor's Regulation was justifiable as it was based on the principle of decentralization and the impact of single-use plastic waste that pollutes or damages the environment. The legal issues highlighted relate to how the relationship between legal products in the form of legislation and regulations should be, as well as whether the Supreme Court's judicial considerations in its decisions are appropriate according to the law. The research method is done with conceptual and case study approaches. The results of the study that: First, legal products in the form of regulations are an elaboration of legislation, so that regulations may not create new legal norms. Second, the Supreme Court's judicial opinion is incorrect as it does not distinguish between legislation and regulation products, so there is an impression that everything can be regulated by regional legal products provided that it is in accordance with the regional conditions. In addition, the act of limiting Human Rights is only carried out through legislative products in the form of legislation (laws).

Presidential Candidacy Threshold and Presidentialism Affirmation in Indonesia Titon Slamet Kurnia
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study discusses the constitutionality of presidential candidacy threshold, particularly related to the principle of presidentialism. This study argues that the threshold is unconstitutional because it does not reflect the principle of presidentialism. The principle emphasizes executive and legislative prescriptions that should be independent of each other. Supporting the current threshold, the Constitutional Court proposes a rationale that the threshold aims to strengthen presidentialism in Indonesia. The current threshold is believed can give the elected president adequate political support in parliament. In fact, the idea is not factually and juridically correct. An elected president can govern effectively without significant institutional obstacle, although the President does not gain support of majority political power in the parliament. On that basis, it is necessary to amend Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution so that the implementation of presidential system can be more consistent. Political parties should not be given monopolistic power to bear the presidential and vice-presidential candidates. The system should also accommodate the possibility of independent presidential and vice-presidential candidates, separating the line of political parties. Such constitutional provisions are expected to annul the presidential nomination threshold.Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Penegasan Presidensialisme di IndonesiaAbstrakArtikel ini mendiskusikan isu hukum apakah ambang batas pencalonan presiden konstitusional, khususnya dikaitkan dengan asas presidensialisme. Artikel ini berargumen bahwa ambang batas pencalonan presiden inkonstitusional karena tidak mencerminkan asas presidensialisme yang mengandung preskripsi eksekutif dan legislatif saling tidak bergantung. Alasan Mahkamah Konstitusi bahwa ambang batas pencalonan presiden konstitusional dalam rangka penguatan presidensialisme di Indonesia, supaya presiden terpilih nantinya mendapatkan dukungan politik yang memadai di parlemen, tidak tepat baik secara faktual maupun secara yuridis. Walau tidak didukung oleh kekuatan politik mayoritas di parlemen, sesuai asas presidensialisme, hal itu bukan hambatan institusional bagi presiden untuk tetap dapat memerintah secara efektif. Atas dasar itu perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 supaya penerapan asas presidensialisme dapat lebih konsisten. Partai politik seyogianya tidak lagi diberikan kekuasaan yang monopolistik sebagai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk dengan mengakomodasi kemungkinan pasangan calon presiden dan wakil presiden di luar jalur partai politik. Dengan ketentuan konstitusional yang demikian maka eksistensi ambang batas pencalonan presiden akan gugur dengan sendirinya.Kata kunci: ambang batas pencalonan presiden, konstitusionalitas, presidensialisme.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a4

HUKUM DAN KEADILAN: ISU BAGIAN HULU DAN HILIR Titon Slamet Kurnia
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2016): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

AbstrakHubungan antara hukum dan keadilan seperti aliran sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Sesuai analogi ini, keadilan adalah isu inheren dalam pembentukan undang-undang (isu bagian hulu) dan ajudikasi (isu bagian hilir). Konsisten dengan ini, penulis meyakini bahwa undang-undang dan ajudikasi harus adil karena presumsi bahwa keadilan adalah nilai internal hukum. Kita harus mewaspadai posisi bebas-nilai positivis karena mengarah pada pemikiran yang bersifat reduksionis tentang hukum. Untuk menanggapi isu tersebut penulis mendukung pendapat yang mengklaim bahwa kita tidak dapat memisahkan hukum dan keadilan. Kita mengacu hanya pada hukum hanya karena hukum tersebut adil.AbstractThe relationship between law and justice is analogous to a river. Like a river stream, justice flows from the upstream to the downstream in the legal discourse. According to this analogy, justice is inherent issue in the rule-making (the upstream issue) and adjudication (the downstream issue). Consistent with this statement the author believes that legislation and adjudication should be just because the presumption that justice is the internal value of the law. We should be aware that a value-free standpoint proposed by the positivist would lead us to a reductionist thinking about law. In order to address this issue, the author therefore argues for the unity thesis that claims that we cannot separate law and justice. We invoke only to the law because a conviction that the law is just.

PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM NASIONAL: PERBANDINGAN PRAKTIK NEGARA INDONESIA, INGGRIS, DAN AFRIKA SELATAN Ninon Melatyugra; Titon Slamet Kurnia
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Artikel ini hendak mendiskusikan isu tentang daya keberlakuan perjanjian internasional dalam hukum nasional. Pembahasan atas isu tersebut dilakukan dengan jalan perbandingan hukum (comparative law) praktik negara Indonesia, Inggris, dan Afrika Selatan. Titik tolak substansial dalam melakukan perbandingan hukum tersebut adalah tidak atau kurang memadainya respons terhadap perjanjian internasional menyangkut isu keberlakuan atau aplikabilitasnya di depan forum pengadilan domestik. Isu ini muncul dikarenakan perbedaan pandangan tajam di Indonesia menyangkut mazhab dalam hubungan antara hukum nasional dan internasional. Dengan perbandingan sistem konstitusional di tiga negara tersebut, akan dihasilkan suatu deskripsi tentang sistem penerimaan perjanjian internasional dan suatu preskripsi bagi Indonesia untuk menyelesaikan isu problematik terkait aplikabilitas perjanjian internasional di depan forum pengadilan nasional.

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI ELECTION COURT: REFLEKSI TEORETIS Titon Slamet Kurnia
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Secara teoretis, kewenangan ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan pemilu. Sesuai latar belakang tersebut, artikel ini menawarkan refleksi teoretis terhadap fungsi/peran Mahkamah Konstitusi sebagai election court. Adapun isu utamanya adalah refleksi teoretis berkenaan dengan ajudikasi. Teori yang ditawarkan di sini bersifat normatif karena klaimnya adalah tentang apa yang seyogianya dilakukan Mahkamah Konstitusi, bukan apa yang biasa dilakukan Mahkamah Konstitusi. Sebagai asas/prinsip, artikel ini berpendapat bahwa prudensialitas harus yang utama, sementara aktivisme yudisial adalah nomor dua. Teori ini untuk mengkritisi, dan kemudian mengkoreksi, praktik ajudikasi perselisihan atau sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi di masa lalu.

NORMALISASI HUBUNGAN PUSAT – DAERAH SESUAI KONSTITUSI PRESIDENSIAL Titon Slamet Kurnia
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Tulisan ini mengidentifikasi (atau mendiagnosis) bahwa sistem pemerintahan presidensial kita mengalami praktik abnormal, rivalitas politik, dalam hubungan antara presiden dengan pemerintahan daerah, khususnya kepala daerah. Untuk menanggapi isu tersebut, tulisan ini berpendapat bahwa kita perlu melakukan penataan kembali hubungan antara presiden dengan pemerintahan daerah supaya lebih taat asas terhadap preskripsi dari konstitusi presidensial kita. Untuk itu, tulisan ini menggunakan teori unitary executive sebagai alat interpretasi terhadap kekuasaan eksekutif presiden dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945. Sesuai usulan tersebut maka tulisan ini memberikan preskripsi supaya presiden seharusnya diberikan kekuasaan untuk menunjuk dan memberhentikan kepala daerah, khususnya gubernur (kepala daerah provinsi).

INTERNALISASI STANDAR HAM INTERNASIONAL DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Titon Slamet Kurnia
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe issue to be discussed in this article is the internalisation process of international human rights standards into domestic forum through the judicial review mechanism of the constitutionality of legislation by the MKRI. This article argues that MKRI should consider international human rights standards in reviewing the constitutionality of legislation based on Ch. XA of the UUD NRI 1945. The argument based on the prescription that the international human rights standard are binding on States and requiring them to conform their laws and their offcial behavior to the international norm.IntisariTulisan ini membahas isu proses internalisasi standar HAM internasional dalam forum domestik melalui mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh MKRI. Tulisan ini berargumen bahwa MKRI seyogianya mempertimbangkan standar HAM internasional dalam menguji konstitusionalitas undangundang berdasarkan Bab XA UUD NRI 1945. Argumen itu didasarkan pada preskripsi bahwa standar HAM internasional berlaku/mengikat kepada negara dan mensyaratkannya untuk menyesuaikan undangundang beserta tindakan pejabatnya dengan kaidah HAM internasional tersebut

PERLINDUNGAN HAM MELALUI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Titon Slamet Kurnia
Yuridika Vol. 28 No. 2 (2013): Volume 28 No 2 Mei 2013
Publisher : Universitas Airlangga

The MKRI is a new governmental body which was established under the Third Amendment of the UUD NRI 1945. This article examines its proper function which underlies its jurisdiction to review the constitutionality of legislation. According to the issue, this article argues that the MKRI should be treated as a human rights court whenever it undertakes its jurisdiction to review the constitutionality of legislation. The function of the MKRI as a human rights court justifies its existence and also prescribes principles for its operation. It means that in reviewing the constitutionality of legislation the MKRI should enhance the protection of human rights through its judicial policy and constitutional interpretation.Keywords: MKRI, function, human rights court

Prinsip Isonomi di Indonesia: Filosofi, Makna, dan Perbandingan Titon Slamet Kurnia
Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 2 (2022)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1921

The regulation of the principle of isonomy in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its derivative laws without an explanation of its meaning has implications for misunderstanding what it means. This study seeks answers to the philosophical question and the meaning of the isonomy principle and compares it with the isonomy principle in English law which is based on the rule of law. Using theoretical research, three answers were obtained. The social contract which contains an agreement on the surrender of natural rights to enforce law by individuals to the state and places individuals in the same position and treatment in law enforcement by the state becomes a philosophy of isonomy principles. The principle of isonomy in Indonesia is based on distributive justice where equal treatment before the law means proportionality with regard to people's class, position, achievements, and functions of people in the social order. In English law, the principle of isonomy is based on commutative justice where all people regardless of class, position, social status or function, they are under the same law and justice.

MAHKAMAH AGUNG DAN SUPREMASI KONSTITUSI: DISKRESI YUDISIAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG Titon Slamet Kurnia
Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract This article aims to discuss the role of the Supreme Court in defending the principle of the supremacy of the constitution. The discussion finds that the Supreme Court has inherent judicial authority to defend the supremacy of the constitution over legislation even though the Constitution itself does not confer the authority explicitly. This article uses conceptual or theoretical and comparative approaches. Constitution supremacy is a fundamental constitutional principle that binds all public authorities of the State. As part of the public authorities, the Supreme Court must disregard unconstitutional legislation. To do this the Supreme Court has judicial discretion to set aside legislation whenever it assumes that the legislation in question is contrary to the Constitution before it can be applied in a concrete case. Unlike the Constitutional Court, the Supreme Court does not have the authority to invalidate unconstitutional legislation. The Supreme Court may assess the constitutionality of legislation in the sense of weak-form judicial review. Whereas the Constitutional Court’s authority to review the constitutionality of legislation is a strong-form judicial review. The two models of judicial review should work together because Indonesia adopts the supremacy of the constitutional principle, instead of the supremacy of the Constitutional Court. Abstrak Artikel ini bertujuan hendak mendiskusikan peran Mahkamah Agung dalam mempertahankan asas supremasi konstitusi. Hasil dari diskusi tersebut adalah Mahkamah Agung memiliki kewenangan yudisial inheren dalam mempertahankan supremasi konstitusi terhadap undang-undang meskipun Konstitusi sendiri tidak memberikan kewenangan eksplisit. Artikel ini menggunakan pendekatan teoretis atau konseptual dan pendekatan perbandingan. Supremasi konstitusi adalah asas konstitusional fundamental yang mengikat seluruh badan pemerintah. Sebagai bagian dari badan pemerintah, Mahkamah Agung memiliki diskresi yudisial untuk mengesampingkan undang-undang manakala dia beranggapan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi sebelum menerapkannya ke dalam kasus konkret. Tidak seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang tidak memiliki kekuatan mengikat. Mahkamah Agung dapat menilai konstitusionalitas undang-undang dalam pengertian weak-form judicial review. Sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang adalah strong-form judicial review. Kedua model pengujian yudisial tersebut seyogianya berjalan bersama karena Indonesia mengadopsi asas supremasi konstitusi, ketimbang supremasi Mahkamah Konstitusi.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search