Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Interdisciplinary Social Studies JIM-FH UNIMAL Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nanggroe: Journal Of Scholarly Service
Zainal Abidin
Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT PUPUK ISKANDAR MUDA Zainal Abidin
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Prinsip tanggung jawab mutlak (strictliability) merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam sengketa lingkungan PT.PIM sebagai pihak pencemar telah memberikan ganti kerugian secara langsung dan seketika kepada masyarakat korban pencemaran. Upaya hukum masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pencemaran adalah melalui penyelesaian di luar pengadilan dengan melibatkan mediator sebagai penengah antara korban pencemaran denganPT. PIM.Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan cara yakni: negosiasi, mediasi. Sedangkan penyelesaian melalui pengadilan tidak dilakukan oleh masyarakat.Kata Kunci: pencemaran lingkungan, korban
PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ZUBIR IDI Zainal Abidin
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 1 (2018): April 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ruah sakit sebagai institusi atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidangkesehatan masyarakat ternyata jugamenghasilkan limbah B3 sebagai hasil buangmedis. Berdasarkan studi yang telah dilakukan diestimasikan sekitar 15 persen buangan yang dihasilkan oleh rumah sakit merupakanbuangan yang dikatagorikan sebagai buangan infectios yang sangat bepotensimembahayakan kesehatan manusia seperti hepatitis dan HIV dan juga dapat membahayakan terhadap lingkungan.Rumah sakit sebagai institusi yang berfungsi melayanimasyarakat dalam hal kesehatan mempunyaiaktifitas yang resiko sangat besar (sebagaiagen) terhadap kesehatan masyarakat danlingkungan, sehingga penting untuk menjadikanberwawasan lingkungan. Ketentuan tersebutberlaku pula untuk RSUD. dr. Zubir, Idi.Kata kunci: limbah rumah sakit
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM DENGAN PASIEN PENGGUNA BPJS KESEHATAN (STUDI DI RSUD H ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN) Cindy Dara Sitorus; Zainal Abidin; Manfarisyah M
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6493

Abstract

Pada dasarnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas dan aman adalah hak bagi setiap individu. Pelayanan dimaksud dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang secara jelas mengatur tentang hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan. Sehingga di dalamnya terdapat suatu hubungan yang dapat menimbulkan perlindungan konsumen terhadap pasien itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pasien serta faktor penyebab terjadinya perbedaan pelayanan kesehatan antara pasien umum dengan pasien pengguna BPJS Kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini yaitu di RSUD H Abdul Manan Simatupang Kisaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pelayanan kesehatan diantara pasien umum dengan pasien pengguna BPJS Kesehatan. Faktor penyebabnya adalah kurangnya komunikasi dari tenaga medis terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan serta kurangnya fasilitas yang tersedia di RSUD H Abdul Manan Simatupang. Disarankan kepada pihak rumah sakit harus meningkatkan pelayanan kepada pasien pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tanpa membedakannya dengan pasien umum, kepada pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan harus lebih sering lagi memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada pasien pengguna BPJS Kesehatan mengenai prosedur dan mekanisme pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan kepada masyarakat harus lebih memahami prosedur dan mekanisme da lam penggunaan BPJS Kesehatan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pelayanan, BPJS Kesehatan.
Temporary Detention in Investigating Criminal Cases and Their Legal Consequences Zul Akli; Zainal Abidin; Muhammad Nasir; Johari Johari; Zulkifli Zulkifli
Interdisciplinary Social Studies Vol. 1 No. 3 (2021): Reguler Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v1i3.157

Abstract

Background: In the provisions of Article 28(A) of the 1945 Constitution it is stated that "everyone has the right to live and has the right to maintain his life and life. "This guarantee is not only limited to the order of discourse, the realization of the guarantee can be seen in the Criminal Code and in the provisions of Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law (KUHAP) also aims to find and obtain material truth or at least approach the complete material truth. Aim: To uphold the rule of law, thus realizing a national legal system that serves the national interest based on justice and truth. Method: This research is normative legal research, so it requires primary legal material sourced from primary sources, namely legislation, official records or treatises in the making of legislation, and judge's rulings related to the formulation of the problem Findings: The temporary detention in the examination of criminal cases based on the provisions of Article 21 of the Kuhap is appropriately carried out by the relevant parties, but there are still many weaknesses faced. Although the purpose of temporary detention is to detain criminals temporarily, for learning and law enforcement in the community, to realize legal certainty in the midst of society, detention is also only the result of a choice over the purpose of law enforcement that is temporarily taken.
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terpapar Limbah B3 Zainal Abidin; Zul Akli; Johari J
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i2.3660

Abstract

This research examines the legal protection of people who are victims of the B3 madical waste. This research is a qualitative research with literature study. The main sources in this research are written sources in the form of books, research results, and laws which  related to the issue. The results showed that the law provides protection to people who are exposed to the B3 madical waste, both criminal and civil law.  When  a dispute happening between the community and the company, the solution can be done in two ways, litigation and non-litigation. Settlement of environmental disputes through channels outside the court according to Article 85 paragraph (3) can only be done by using the services of a mediator and / or arbitrator to help resolve the dispute. Active community participation can be carried out by referring to Article 86 of the PPLH Law by establishing a free and impartial environmental dispute resolution institution facilitated by the government and local governments.
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Dan Optimalisasi Potensi Desa Panggoi, Muara Dua, Lhokseumawe Indrayani Indrayani; Murhaban Murhaban; Nurhasanah Nurhasanah; Hanif Hanif; Zainal Abidin
COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): COMSEP : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.552 KB) | DOI: 10.54951/comsep.v3i1.187

Abstract

Community service is carried out in the Meunasah Panggoi Village, which is located in Muara Dua District, Lhokseumawe City. The purpose of holding this service activity is to (1) increase population awareness of the importance of financial recording of MSME activities in the context of better decision making (2) Improve the quality and competence of village youth as the next generation who will develop and advance the village (3) optimize village potential (4) assisting village officials in the process of compiling accounting journals related to the APBDesa realization report. To achieve this goal, community service has been carried out from June to November 2021, namely the holding of a series of training activities for the preparation of simple financial reports for MSMEs, as well as English language training. Meanwhile, to achieve goals number 3 and 4 above, the service team in this year's activity has only collected data related to village potential and village funds and proposed a number of things to optimize both of them.
Pelaksanaan pelayanan publik terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat pada kantor kecamatan simpang mamplam kabupaten bireuen Maulida Mutia; Muhammad Nasir; Zainal Abidin
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6562

Abstract

This study aims to determine the implementation of public services to increase public trust in the Simpang Mamplam District office, Bireuen Regency. One of the government organizations that carry out general government duties is the sub-district government. A sub-district is a government organization formed in a regency/municipal area led by a sub-district head. That the problem in this research is how the implementation of public services to increase public trust and what are the obstacles and efforts made by the employees of the Simpang Mamplam District office, Bireuen Regency. The method used is the empirical juridical method with qualitative analysis, with the research location at the Simpang Mamplam District office, Bireuen Regency. Based on the results of the study, it is known that in the implementation of public services to increase public trust in the Simpang Mamplam District office, Bireuen Regency, the following are: service requirements have been carried out by placing announcements about technical requirements near the service counter; ease in managing and fulfilling service requirements that sub-district employees have provided clarity of information so that it has made it easier for the community to service; clarity of flow in service procedures that sub-district employees have interacted directly with the community related to service flow; service completion time that the community as the recipient of the document has obtained time certainty with the rule of 14 working days; details of the cost of free administration services are not charged any fees.
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN QANUN PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI BERSAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI LHOKSEUMAWE Faisal Faisal; Mukhlis Mukhlis; Hasan Basri; Muksalmina Muksalmina; Zainal Abidin; Hadi Iskandar; Sophia Listriani
MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/tano.v6i1.2353

Abstract

Salah satu bentuk datang orang asing ke Indonesia yakni pengungsi. Pengungsi merupakan orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan oleh ketakutan akan terjadinya persekusi dari negara asalnya dengan alasan-alasan ras, suku, agama, kebangsaan, anggota kelompok sosial tertentu, perbedaan politik serta tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Pengungsi merupakan bentuk datangnya orang asing yang mempunyai ciri berbeda dengan perpindahan penduduk, sehingga berpengaruh terhadap mekanisme perlindungan yang diterapkan. Realitas sosial saat ini, masyarakat Aceh dihadapkan dengan kedatangan pengungsi dari luar negeri. Yayasan geutanyoe mencatat kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh sejak Tahun 2009-2022 sebanyak 17 kali, yaitu Tahun 2009-2021 sebanyak 15 kali dan Tahun 2022 ada dua kali, Kedatangan pengungsi tersebut sebagai bagian dari tamu yang diperlakukan secara kemanusiaan dan adat setempat. Pemulia jame merupakan suatu tradisi yang melekat bagi masyarakat Aceh tanpa membedakan suku, bangsa yang harus dilayani secara baik dan sesuai dengan syari’at Islam. Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah perlindungan kepada pengungsi menjadi masalah internasional, namun sampai saat ini Aceh belum mempunyai peraturan khusus mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri yang masuk ke dalam wilayah Aceh. Hal ini menjadi masalah karena Aceh salah satu tujuan yang didatangi pengungsi luar negeri sehingga tentunya perlu mendorong Pemerintah Aceh untuk membuat suatu peraturan pemerintah atau Qanun khusus untuk menangani pengungsi luar negeri yang masuk kedalam wilayah Aceh
Pengaruh Pemberian Edukasi Seksual Terhadap Pengetahuan Seksual Sebagai Bentuk Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Siswa Sekolah Dasar Zul ’Akli; Muhibuddin M; Zainal Abidin; Ummi Kalsum
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 9 (2023): Desember
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10566673

Abstract

Education is a conscious and planned effort1 to create learning conditions and learning activities so that participants actively develop their abilities in having religious abilities, self-control, personality, intelligence, noble morals, and knowledge needed by students, society, nation and state (Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System). Children are the most important and valuable asset for both parents. Many parents have high hopes for their children to become successful people in the future. However, in recent years there has been a lot of news about sexual abuse of children which has made many parents worried. Sexual abuse of children can occur outside the home, at home and even at school, the perpetrators can be carried out by friends, parents, siblings or teachers. Such as teasing, showing genitals, kissing, hugging and so on, this community service is carried out using socialization methods, lectures, discussions, questions and answers and legal education regarding the importance of the influence of providing sexual education on sexual knowledge as a form of preventing sexual harassment in elementary school students. in Lamkuta Village, Kuta Makmur District, North Aceh Regency. The result of this counseling is that students know how to protect themselves from perpetrators of sexual harassment around them. The children enthusiastically participated in Sexual Education on Sexual Knowledge as a Form of Preventing Sexual Harassment in Elementary School Students.
Co-Authors Cindy Dara Sitorus Faisal Faisal Hadi Iskandar Hanif, Hanif Hasan Basri Indrayani Indrayani Johari Johari J Manfarisyah, Manfarisyah Maulida Mutia Muhammad Nasir Muhibuddin M Mukhlis Mukhlis Muksalmina Muksalmina Sophia Listriani Ummi Kalsum Zul Akli Zul ’Akli Zulkifli Zulkifli