Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transformasi nilai Sabilulungan dalam aktivitas komunikasi pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Bandung Heru Ryanto Budiana; Atwar Bajari; Rahman Mulyawan
Jurnal Kajian Komunikasi Vol 8, No 1 (2020): June 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.778 KB) | DOI: 10.24198/jkk.v8i1.23768

Abstract

Bandung. Selain untuk menjaga nilai budaya Sabilulungan sebagai salah satu warisan budaya Sunda, Sabilulungan juga memiliki nilai yang dapat diterapkan pada setiap aktivitas Pemerintahan agar berlangsung dengan baik. Salah satunya adalah aktivitas komunikasi pelayanan publik. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Transformasi nilai kearifan lokal sabilulungan dalam aktivitas komunikasi pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Bandung. Subjek penelitian ini dipilih dengan cara purposive dimana subjek dalam penelitian ini adalah aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung. Objek penelitian ini adalah hal yang terkait dengan transformasi nilai kearifan lokal sabilulungan dalam aktivitas komunikasi pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Bandung pada kepemimpinan Dadang Naser. Hasil penelitian ini diantaranya adalah nilai Sabilulungan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan karena mengandung nilai moralitas didalamnya. Sabilulungan memiliki makna gotong royong, sehingga bisa ditransformasikan pada aktivitas komunikasi pelayanan publik karena dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan untuk tercapainya sinergitas dan empati yang merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Sabilulungan juga dapat membantu tercapainya komunikasi yang efektif dimana semua pihak dapat menerima pesan yang hendak disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya nilai Sabilulungan belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan nilai Sabilulungan. Peneliti menyarankan salah satu inovasi yang bisa diterapkan agar lembaga Pemerintah dapat mengoptimalkan transformasi nilai kearifan lokal yakni dengan menggunakan kemajuan teknologi khususnya media internet didalamnya media sosial agar seluruh aspek pemerintah juga masyarakat dapat mewujudkan tujuan dari pelayanan publik yakni tercapaikanya kesejahteraan masyarakat.
Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua Nelwan Ronsumbre; Nandang Alamsah Deliarnoor; Rahman Mulyawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3273

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan eksistensi dan kinerja anggota legislatif daerah dari unsur perwakilan wilayah adat (PWA) ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif di Provinsi Papua. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori demokrasi deliberatif Habermas (1988). Kajian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, legislatif daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh adat. Kajian ini menemukan bahwa eksistensi perwakilan masyarakat masih menjadi polemik dilihat dari posisi politiknya dalam struktur parlemen lokal, kewenangan dan proses seleksi. Kajian ini juga menemukan bahwa kinerja anggota legislatif dari unsur masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan kinerja yang secara umum ditunjukkan oleh anggota legislatif dari partai politik karena belum dapat memunculkan arena-arena diskursif dan ruang publik yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi lebih banyak dalam pengelolaan pemerintahan. Kajian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa kehadiran perwakilan masyarakat telah menciptakan arah baru pembangunan demokrasi dan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Papua sekaligus menjadi embrio terciptanya demokrasi deliberatif yang secara ideal disampaikan oleh Habermas.