Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum Respublica Recital Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Perspektif Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN
Yalid Yalid
Universitas Lancang Kuning
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Kewajiban PT Arara Abadi Wilayah Operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Sebagai Investor Hutan Tanaman Industri yalid, yalid
Jurnal Hukum Novelty Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (769.698 KB)

Abstract

Permasalahan penelitian ini: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai investor  bidang usaha  HTI? Kedua, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor  bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi? Tujuan penelitian: Pertama, untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai investor bidang usaha  HTI. Kedua, untuk menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor  bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi.  Hasil penelitian  diketahui bahwa  dari beberapa kewajiban yang menjadi fenomena dikaitkan dengan keadaan di PT Arara Abadi ternyata hanyalah kewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih terkendala.  Implementasi SK Menteri Kehutanan tentang pemberian izin kepada PT Arara Abadi tentunya sebagai pemegang izin PT Arara Abadi haruslah mentaati seluruh aturan.   Desa Kota Garo juga ada konflik lahan antara PT Arara Abadi dengan masyarakat tempatan, baik perorangan maupun dengan kelompok tani. Hal itu, disebabkan persoalan tidak dilaksanakannya kewajiban enclave terhadap lahan yang belum tuntas. Ketetapan diktum keempat SK Menhut No. 743/kpts-II/1996 salah satunya tidak dilaksanakannya kewajiban inclaving.  Upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor  bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi dikaitkan dengan persoalan konflik lahan antara PT Arara Abadi  dengan masyarakat, hanyalah dengan melakukan mediasi. Kemudian agar tidak memperlebar konflik Dinas Kehutanan mengupayakan terbangun kemitraan antara Perusahaan dengan masyarakat. Untuk menjalin kemitraan sudah ada dasar hukumnya yang mana diatur tanaman pokok sebesar 70%,  tanaman kehidupan sebesar 20%, dan tanaman lainnya 10 %. Dalam tanaman kehidupan tersebutlah masyarakat bisa bermitra dengan perusahaan. Kemudian untuk mengawasi kewajiban pelaksanaan HTI upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau adalah melaksanakan monitoring dan pengawasan, tetapi tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, karena keterbatasan dana.
Kewajiban PT Arara Abadi Wilayah Operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Sebagai Investor Hutan Tanaman Industri yalid yalid
Jurnal Hukum Novelty Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (769.698 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v8i1.a5361

Abstract

Permasalahan penelitian ini: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai investor  bidang usaha  HTI? Kedua, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor  bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi? Tujuan penelitian: Pertama, untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai investor bidang usaha  HTI. Kedua, untuk menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor  bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi.  Hasil penelitian  diketahui bahwa  dari beberapa kewajiban yang menjadi fenomena dikaitkan dengan keadaan di PT Arara Abadi ternyata hanyalah kewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih terkendala.  Implementasi SK Menteri Kehutanan tentang pemberian izin kepada PT Arara Abadi tentunya sebagai pemegang izin PT Arara Abadi haruslah mentaati seluruh aturan.   Desa Kota Garo juga ada konflik lahan antara PT Arara Abadi dengan masyarakat tempatan, baik perorangan maupun dengan kelompok tani. Hal itu, disebabkan persoalan tidak dilaksanakannya kewajiban enclave terhadap lahan yang belum tuntas. Ketetapan diktum keempat SK Menhut No. 743/kpts-II/1996 salah satunya tidak dilaksanakannya kewajiban inclaving.  Upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor  bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi dikaitkan dengan persoalan konflik lahan antara PT Arara Abadi  dengan masyarakat, hanyalah dengan melakukan mediasi. Kemudian agar tidak memperlebar konflik Dinas Kehutanan mengupayakan terbangun kemitraan antara Perusahaan dengan masyarakat. Untuk menjalin kemitraan sudah ada dasar hukumnya yang mana diatur tanaman pokok sebesar 70%,  tanaman kehidupan sebesar 20%, dan tanaman lainnya 10 %. Dalam tanaman kehidupan tersebutlah masyarakat bisa bermitra dengan perusahaan. Kemudian untuk mengawasi kewajiban pelaksanaan HTI upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau adalah melaksanakan monitoring dan pengawasan, tetapi tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, karena keterbatasan dana.
Konsekuensi Hukum Pemasaran Dan Jual Beli Rumah Dalam Proses Pembangunan (Studi PT. Pratama Hutama Jaya) Yetti Yetti; Yalid Yalid
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.910

Abstract

Pemasaran dan penjualan rumah yang masih dalam tahap proses pembangunan atau belum ada fisiknya tidak bisa dilakukan secara bebas, karena sudah diatur informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat dalam melakukan pemasaran tersebut. Diantara informasi yang wajib disampaikan tersebut, seperti alas hak tentang tanah, informasi yang jelas mengenai prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dijanjikan, dan sebagainya. Kemudian dalam melakukan penjualan rumah yang masih dalam tahap proses pembangunan tersebut dapat dilalukan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah. Adapun persyaratan hal yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian pendahuluan jual beli setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status pemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, kepemilikan izin bangunan induk, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dan keterbangunan perumahan paling sedikit 20%. Namun dalam praktik, pengaturan pemasaran dan penjualan rumah yang masih dalam tahap proses pembangunan tersebut tidak efektif ditaati oleh pengembang (developer). Penelitian ini bertujuan: Pertama, untuk menjelaskan pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan di PT Pratama Hutama Jaya. Kedua, untuk menganalisis konsekuensi hukum pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan bagi PT Pratama Hutama Jaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan kategori efektivitas hukum yang akan diuji efektivitas keberlakuannya terkait norma tentang pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap proses pembangunan. Hasil penelitian ini bahwa syarat informasi pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan berdasarkan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak berjalan di PT Pratama Hutama Jaya. Untuk syarat informasi dalam pemasaran tidak semua dimuat dalam media pemasaran rumah. Kemudian untuk penjualan rumah tidak dibuat perjanjian pendahuluan jual beli rumah. Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan bagi PT Pratama Hutama Jaya berdimensi administrasi, pidana dan perdata. Dalam konteks sanksi administrasi dan pidana ada dasar hukumnya dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk konteks perdata inisiatifnya datang dari pihak yang merasa dirugikan.
PERSYARATAN DAN PROSPEK SERTA GAGASAN IMUNITAS TERHADAP KURATOR YANG BERITIKAD BAIK Yalid Yalid
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 1 (2016): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.818 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v16i1.1425

Abstract

Profesi kurator selain kurang diminati juga belum dikenal masyarakat secara luas, meskipun memiliki prospek cerah terutama di tengah rentannya suatu perusahaan mengalami kebangkrutan. Seimbang dengan imbalan jasa kurator yang fantastis, tugasnya cukup berat karena tidak jarang kurator justru mengalami hambatan dalam menjalankan kewenangannya bahkan berisiko hukum. Untuk itu, perlu digagas imunitas profesi kurator yang beritikad baik, seperti halnya diberikan kepada profesi lain. Terkait dengan itu, permasalahan dalam penelitian ini: Pertama, bagaimana persyaratan dan prospek kurator? Kedua, bagaimana gagasan imunitas kurator yang beritikad baik? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menfokuskan dari aspek inventarisasi hukum positif. Untuk menjadi kurator terlebih dahulu mesti mengikuti kursus dan lulus tes yang diselenggarakan asosiasi kurator yang bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM. Prospek profesi ini masih cerah, karena masih dibutuhkan dalam dunia bisnis, di samping jumlahnya memang masih sedikit. Dalam menjalankan profesinya perlu digagas imunitas, terutama kurator yang beritikad baik. Dalam gagasan ini, penulis mengajukan konsep: Pertama, revisi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ditambahkan aturan dengan rumusan “kurator tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. Kedua, perlu dibuat Undang-Undang tentang Profesi Kurator, yang secara sistematis dan komprehensif memberikan imunitas profesi kurator. Ketiga, pembentukan Dewan Etik Bersama, keterkaitan antara imunitas dengan Dewan Etik Bersama konsepnya adalah ukuran untuk menentukan kurator yang beritikad baik atau tidak bertikad baik. Beritikad baik atau tidak beritikad baik seseorang kurator dapat ditafsirkan secara subjektif, baik oleh kurator maupun oleh pihak yang berkepentingan.
Dampak Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Iklim Investasi Bidang Usaha Perkebunan di Provinsi Riau Hasnati Hasnati; Yalid Yalid; Rezmia Febrina
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.212 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v16i2.1441

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dampak kebijakan RTRW terhadap iklim investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa fenomena fundamental yang mempengaruhi iklim investasi di Provinsi Riau. Belum selesainya RTRW berdampak besar terhadap investasi karena setiap investasi membutuhkan lahan/lahan. Sampai saat ini, Perda RTRW Provinsi Riau belum terbentuk, karena masih ada status resolusi masalah hutan di Kementerian Kehutanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2001 sudah memulai melakukan revisi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 1994 tersebut. Tetapi, sampai dilakukannya penelitian ini Perda RTRW Provinsi Riau belum ditetapkan, karena memang masih ada penyelesaian masalah status kawasan hutan di Kementerian Kehutanan. Tentunya, Pemerintah Daerah Provinsi Riau termasuk daerah kabupaten/kota di Riau tidak berani mengambil risiko hukum menerbitkan izin baru untuk investasi perkebunan. Upaya yang dilakukan di tengah ketidakkepastian kebijakan RTRW terhadap investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau dapat dikatakan hanya menunggu pengesahan Perda RTRW Provinsi Riau.
Status Badan Hukum Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) di Kecamatan Bengkalis Yalid
Recital Review Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 Juli 2020
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v2i2.9741

Abstract

ABSTRAK Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 (tiga). Pertama, Bagaimanakah pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis? Kedua, bagaimanakah hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis? Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini pun ada 3 (tiga). Pertama, untuk menjelaskan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis. Kedua,untuk menjelaskan hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis. Ketiga, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis. Jenis penelitianadalah penelitian hukum empiris untukmeninjau efektivitas berlakunya hukum. Lokasi penelitian di Kecamatan Bengkalis Kampar Kiri Hulu. Pertimbangan penulis memilih lokasi ini karena dari legalitas pembentukan UED/K-SP yang merupakan unit usaha BUMDesa di Kecamatan Bengkalis ditinjau dari perspektif hukum bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).Hasil penelitian ini dapat dijelaskan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis haruslah berbentuk badan hukum sesuai amanat Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 jo Pasal 8 Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Hasil penelitian ini dapat diketahui tidak ada satupun UED-SP di Kecamatan Bengkalis yang sudah memenuhi persyaratan LKM dan berbadan hukum. Hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis dari hasil penelitian ini jawaban yang relevan hanyalah terkait peralihan aset, sedangkan jawaban selebihnya dari sampel penelitian tidak ada relevansinya dengan hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP. Upaya mengatasi hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis tidak ada rencana dan tindakan konkrit untuk mengatasi hambatan dimaksud. Hal ini disebabkan karena seluruh sampel penelitian ini seluruhnya tidak memahami pendirian badan hukum UED/K-SP. Kata Kunci: Status Badan Hukum, UED/K-SP, Kecamatan Bengkalis
Akibat Hukum Perkawian Siri Di Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru Irawan Harahap; Yalid Yalid; Riantika Pratiwi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1 No 4 (2021): JPMI - Agustus 2021
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.32

Abstract

Analisis situasi mitra mengambarkan fenomena di masyarakat banyak yang tidak memahami akibat hukum perkawinan siri. Begitu juga dengan masyarakat di kelurahan sekip kecamatan lima puluh belum mengetahui ketentuan hukum mengenai perkawinan seperti akibat hukum perkawinan siri yang termasuk didalamnya mengenai waris dan status hukum anak dari perkawinan siri. Permasalahan yang mungkin timbul ketika masih ada warga yang melakukan perkawinan siri (tidak dicatatkan), kemudian timbul permasalahan mengenai hak waris ketika suami meninggal dunia dan hak harta bersama saat terjadi perceraian. Tidak tertutup kemungkinan akan dialami oleh masyarakat kelurahan sekip kecamatan lima puluh kota Pekanbaru. Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra sebagaimana telah disinggung maka metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang akibat hukum perkawinan siri (tidak dicatatkan). Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan cara mengajukan pertanyaan (kuesioner) sebelum dan sesudah pemberian materi. Kata kunci: Akibat, Hukum, Perkawinan Siri
Peningkatan Pemahaman Anggota Koperasi Ainul Zahroh Kantor Pusat Sidomulyo Barat Terhadap Aspek Legal Fintech Irawan Harahap; Yalid Yalid; Riantika Pratiwi
COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): COMSEP : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.788 KB) | DOI: 10.54951/comsep.v2i1.43

Abstract

Analisis situasi mitra mengambarkan fenomena di masyarakat banyak yang tidak memahami aspek legal fintech. Begitu juga anggota Koperasi Ainul Zahroh Kantor Pusat Sidomulyo Barat belum mengetahui ketentuan hukum mengenai penyelenggaran fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah. Permasalahan yang mungkin timbul ketika banyaknya tawaran pinjaman online menggunakan nama koperasi simpan pinjam sebagai bentuk dari fintech, kemudian melakukan prosedur penagihan secara tidak wajar kepada nasabah. Tidak tertutup kemungkinan akan dialami anggota Koperasi Ainul Zahroh Kantor Pusat Sidomulyo Barat. Target yang akan dihasilkan, yaitu publikasi di media massa online. Solusi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman anggota Koperasi Ainul Zahroh Kantor Pusat Kelurahan Sidomulyo Barat tentang aspek legal fintech. Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra sebagaimana telah disinggung maka metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek legal fintech. Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan cara mengajukan pertanyaan (kuesioner) sebelum dan sesudah pemberian materi. Kesimpulan problem yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi banyak yang belum memahami apek legal fintech. Berdasarkan penjelasan tim pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini telah terjadi peningkatan pemahaman khalayak sasaran tentang penyelesaian dimaksud. Kata Kunci : Koperasi, Aspek Legal, Fintech.
Pengembangan dan Penataan yang Setara Berkeadilan Terhadap Minimarket di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Yalid
Perspektif Hukum VOLUME 16 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v16i1.45

Abstract

This research aims to describing and analyzing the equal and fair development and arrangement of minimarket in Pekanbaru based on Regional Regulation of Pekanbaru City No. 09 of 2014 on the Management of People's Market, Shopping Center and Supermarket; and explaining the obstacles and efforts to overcome the equal and fair development and arrangement of minimarket in Pekanbaru City. The research method is socio-legal research. The conclusion of the research is that based on the Regional Regulation No. 09 of 2014, the establishment of minimarket shall be based on RTRW, RDTRK, and zoning regulations; and that developing and arranging minimarket equally and fairly in Pekanbaru City still meet some obstacles. To overcome the obstacles, the Government of Pekanbaru City has carried out some efforts, so that the equal and fair development and arrangement of minimarket in Pekanbaru City can continuously run well.
Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Yalid Yalid; Birman Simamora
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2022): Juli
Publisher : Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (831.076 KB) | DOI: 10.35912/jihham.v2i1.1336

Abstract

Purpose: This study to explain the implementation of the liability of the application of the liability of the certificate of fitness for the functions of buildings based on Law No. 28 of 2002 on buildings in Pangkalan Kerincsi District, Pelalawan regency. Method: This study is a sociological legal research with empirical approach. Result: The application of the certificate of eligibility for building functions based on Law No.28 of 2002 on building in Pangkalan Kerinci District Pelalawan regency did not run effectively due to: first, the implementation resources in other words lack of experts. Secondly, the facilities that support its enforcement do not yet exist. Third, the lack of public awareness. Constraints on the implementation of the certificate of eligibility for building functions based on Law No. 28 year 2002 about buildings in the District of Pangkalan Kerinci Pelalawan author caused because: first, because of the lack of seriousness of the government. Second, the implementation resources have not been adequate in other words the shortage of experts. Third, the enforcement facility does not yet exist. Fourth, public awareness is still not maximized. Fifth, the public does not understand and understand the importance of building function certificate. Limitations: This study only occurred in the Pelalawan regency of Riau province. Contribution: This research is expected to be useful for the Pelalawan Government, especially related agencies and all people who need knowledge or information about the application of building function certificates.
Co-Authors Birman Simamora Hasnati, Hasnati Irawan Harahap Rezmia Febrina Riantika Pratiwi Yetti