Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa
Catur Budi Wiati
Peneliti Madya di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Education

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KAJIAN EKONOMI POLITIK DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PASER, KALIMANTAN TIMUR Eddy Mangopo Angi; Catur Budi Wiati
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2017.3.2.63-80

Abstract

Pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) mengeluarkan kebijakan dan program Kaltim Green, Low Carbon Growth Strategy (LCGS), Strategi Rencana Aksi Provinsi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (SRAP REDD+), dan  Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Kebijakan ini untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan (TKHL) untuk mendukung pemerintah menurunkan emisi GRK dunia melalui rencana aksi (mitigasi) sebesar 26% dan 41% hingga tahun 2020. Tujuan studi ini untuk menyampaikan hasil kajian sosial, ekonomi, budaya dan politik yang berkontribusi terhadap deforestasi, degradasi hutan dan lahan. Termasuk relasi aktor formal dan non formal dalam proses pengambilan kebijakan daerah serta isu-isu strategis TKHL terkait perencanaan tata ruang, proses kebijakan tata ruang, perijinan, dan penganggaran. Pengumpulan data dilaksanakan di Kabupaten Paser, Kaltim pada  periode tahun 2012-2013 dan dilanjutkan studi meja (desk study) tahun 2014. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (dept interview), Kelompok Diskusi Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dan studi literatur. Metode analisis data menggunakan analisis masalah (analisis konteks dan kebijakan) dan analisis stakeholders (analisis aktor). Hasil studi menyebutkan bahwa deforestasi terbesar disebabkan karena izin-izin di bidang kehutanan dan perkebunan, sedangkan degradasi hutan dan lahan disumbangkan dari kegiatan pertambangan. Hal tersebut didukung dari struktur politik, legislatif memberikan kontribusi dukungan yang besar atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam bagi eksekutif. Kata Kunci: deforestasi, degradasi hutan dan lahan, Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL), Kabupaten Paser 
PEMANFAATAN WILAYAH TERTENTU OLEH MASYARAKAT DESA LONG BELIU DI KPHP MODEL BERAU BARAT KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Eddy Mangopo Angi; Catur Budi Wiati
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2019.5.1.47-62

Abstract

Skema pemanfaatan hutan di Wilayah Tertentu/WT pada KPH diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.47/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada KPHL dan KPHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan potensi pengembangan dan pemanfaatan WT dalam wilayah KPHP Model Berau Barat untuk pengembangan skema pemberdayaan masyarakat, khususnya diDesa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.Waktu pengambilan data di lapangan dilakukan pada tahun 2013 sedangkan studi literatur pada tahun 2019. Lokasi studi di Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Metode yang digunakan berupa studi literatur, wawancara mendalam (dept interview) dengan responden kunci (key informants), diskusi terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dan, pemetaan partisipatif WT yang dimaksud. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan deskriptif – kualitatif sesuai dengan tujuan studi. Hasil studi menunjukan bahwa WT yang ada di wilayah admnistrasi Desa Long Beliu, dapat dikembangkan merupa pengelolaan Hutan Desa/HD. Skema ini dipilih oleh masyarakat Desa Long Beliu sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
Peluang Kemitraan Kehutanan Untuk Mendukung Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan Pada KHDTK/HPP Di Kalimantan Timur Tien Wahyuni; Catur Budi Wiati; Bagus Nouval
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2020.6.2.117-130

Abstract

Skema Kemitraan Kehutanan digagas pemerintah sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat yang tinggaldi dalam dan sekitar hutan. Skema ini dilaksanakan pemerintah sebagai upaya penyelesaian konflik atas sumberdayahutan yang terjadi antara pengelola hutan dan unit manajemen hutan dengan masyarakat yang telah memanfaatkankawasan hutan. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi upaya kemitraan kehutanan yang sudahdan akan dilakukan B2P2EHD di KHDTK Labanan, KHDTK Sebulu dan HPP Barat Muara Kaeli dengan menguraikanbeberapa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang berpotensi untuk selanjutnya dikembangkan melalui skemakemitraan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi dan pengelolaan KHDTK/HPP di beberapa daerahtersebut mengalami tekanan konflik tenurial dan kebijakan pengelolaan yang cukup serius. Tulisan ini menunjukkan aksinyata dari upaya resolusi konflik pengelolaan KHDTK/HPP yang selama ini dilakukan oleh B2P2EHD.
KAJIAN EKONOMI POLITIK DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PASER, KALIMANTAN TIMUR Eddy Mangopo Angi; Catur Budi Wiati
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2017.3.2.63-80

Abstract

Pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) mengeluarkan kebijakan dan program Kaltim Green, Low Carbon Growth Strategy (LCGS), Strategi Rencana Aksi Provinsi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (SRAP REDD+), dan  Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Kebijakan ini untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan (TKHL) untuk mendukung pemerintah menurunkan emisi GRK dunia melalui rencana aksi (mitigasi) sebesar 26% dan 41% hingga tahun 2020. Tujuan studi ini untuk menyampaikan hasil kajian sosial, ekonomi, budaya dan politik yang berkontribusi terhadap deforestasi, degradasi hutan dan lahan. Termasuk relasi aktor formal dan non formal dalam proses pengambilan kebijakan daerah serta isu-isu strategis TKHL terkait perencanaan tata ruang, proses kebijakan tata ruang, perijinan, dan penganggaran. Pengumpulan data dilaksanakan di Kabupaten Paser, Kaltim pada  periode tahun 2012-2013 dan dilanjutkan studi meja (desk study) tahun 2014. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (dept interview), Kelompok Diskusi Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dan studi literatur. Metode analisis data menggunakan analisis masalah (analisis konteks dan kebijakan) dan analisis stakeholders (analisis aktor). Hasil studi menyebutkan bahwa deforestasi terbesar disebabkan karena izin-izin di bidang kehutanan dan perkebunan, sedangkan degradasi hutan dan lahan disumbangkan dari kegiatan pertambangan. Hal tersebut didukung dari struktur politik, legislatif memberikan kontribusi dukungan yang besar atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam bagi eksekutif. Kata Kunci: deforestasi, degradasi hutan dan lahan, Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL), Kabupaten Paser 
PEMANFAATAN WILAYAH TERTENTU OLEH MASYARAKAT DESA LONG BELIU DI KPHP MODEL BERAU BARAT KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Eddy Mangopo Angi; Catur Budi Wiati
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2019.5.1.47-62

Abstract

Skema pemanfaatan hutan di Wilayah Tertentu/WT pada KPH diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.47/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada KPHL dan KPHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan potensi pengembangan dan pemanfaatan WT dalam wilayah KPHP Model Berau Barat untuk pengembangan skema pemberdayaan masyarakat, khususnya diDesa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.Waktu pengambilan data di lapangan dilakukan pada tahun 2013 sedangkan studi literatur pada tahun 2019. Lokasi studi di Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Metode yang digunakan berupa studi literatur, wawancara mendalam (dept interview) dengan responden kunci (key informants), diskusi terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dan, pemetaan partisipatif WT yang dimaksud. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan deskriptif – kualitatif sesuai dengan tujuan studi. Hasil studi menunjukan bahwa WT yang ada di wilayah admnistrasi Desa Long Beliu, dapat dikembangkan merupa pengelolaan Hutan Desa/HD. Skema ini dipilih oleh masyarakat Desa Long Beliu sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
Peluang Kemitraan Kehutanan Untuk Mendukung Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan Pada KHDTK/HPP Di Kalimantan Timur Tien Wahyuni; Catur Budi Wiati; Bagus Nouval
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2020.6.2.117-130

Abstract

Skema Kemitraan Kehutanan digagas pemerintah sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat yang tinggaldi dalam dan sekitar hutan. Skema ini dilaksanakan pemerintah sebagai upaya penyelesaian konflik atas sumberdayahutan yang terjadi antara pengelola hutan dan unit manajemen hutan dengan masyarakat yang telah memanfaatkankawasan hutan. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi upaya kemitraan kehutanan yang sudahdan akan dilakukan B2P2EHD di KHDTK Labanan, KHDTK Sebulu dan HPP Barat Muara Kaeli dengan menguraikanbeberapa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang berpotensi untuk selanjutnya dikembangkan melalui skemakemitraan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi dan pengelolaan KHDTK/HPP di beberapa daerahtersebut mengalami tekanan konflik tenurial dan kebijakan pengelolaan yang cukup serius. Tulisan ini menunjukkan aksinyata dari upaya resolusi konflik pengelolaan KHDTK/HPP yang selama ini dilakukan oleh B2P2EHD.
Co-Authors Bagus Nouval Eddy Mangopo Angi Eddy Mangopo Angi Tien Wahyuni