<![CDATA[ABSTRAKSylvia V. SinuhajiLiza ErwinaMarlina***) Indonesia berada dalam keadaan darurat narkoba. Darurat narkoba terjadi karena semakin maraknya tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika. Penggunaan narkotika tidak lagi sesuai peruntukan dapat berbahaya bagi seseorang bahkan dapat menghilangkan nyawa.Di indonesia, sangat banyak terjadi penyalahgunaan narkotika yang menjerumuskan anak bangsa . Penulisan skripsi ini diberi judul PEMIDANAAN BAGI ORANG YANG MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENGGUNAKAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.699/Pid.Sus/2015/PN.Kis). Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan seorang anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkotika, bagaimana pengaturan hukum bagi orang yang memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur menggunakan narkotika, bagaimana pemidanaan bagi orang yang memberikan kesempatan kepada anak dibawah umur menggunakan narkotika dalam perkara pidana Reg. No. 699/Pid.Sus/2015/PN. Kis. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis sosisologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder dari studi pustaka dan studi putusan pengadilan mengenai objek penelitian tentang bagaimana penerapan sanksi hukuman oleh hakim. Studi lapangan juga dilakukan dengan wawancara kepada informan yaitu petugas lembaga pemasyarakatan, juga dengan melakukan kuesioner tertutup kepada objek penelitian. Kesimpulannya adalah tindak pidana narkotika adalah tindak pidana khusus yang secara khusus dalam skripsi ini mengenai pemidanaan bagi orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan narkotika. Berdasarkan fakta-fakta pada persidangan dengan keterangan saksi dan alat bukti bahwa tepat Terdakwa M. Dani Panjaitan dikenakan Pasal 133 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan peranan UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga apabila Majelis Hakim mempertimbangkan UU ini, maka sanksi yang dikenakan kepada Terdakwa tentu akan lebih mempertimbangkan lagi sesuai dengan keadilan yang diharapkan pada urgensi UU Perlindungan Anak.]]>
