Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahupiki
Liza erwina
Unknown Affiliation
Education

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (ILLEGAL FISHING) (KAJIAN PUTUSAN NO. Oude putra silalahi; Liza erwina; Rafiqoh lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.724 KB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan negara dengan konsep kepulauan dan menjadi salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas perairan 5,8 juta km2. Kekayaan alam Indonesia ini mengandung potensi yang sangat besar sehingga menjadi ajang tindak pidana illegal fishing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan praktek IUU Fishing (illegal, unreported, unregulated fishing) di wilayah laut Indonesia ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara. Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan akan semakin meningkat dilihat dari se
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Fernandes Edi Syahputra Silaban; Liza Erwina; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.16 KB)

Abstract

ABSTRAK Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menghiasi pemberitaan hampir setiap harinya. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkotika telah mengancam bangsa dan masyarakat tertentu sehingga menjadi suatu kejahatan teorganisasi nasional ataupun transnasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat jurnal ilmiah berjudul KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA. Dalam jurnal ilmiah ini, penulis mengemukakan permasalahan bagaimana konsep kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode penelitian dalam jurnal ilmiah ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah data sekunder. Adapun hasil penulisan ini adalah dalam penerapan Undang-Undang  No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Generasi muda adalah calon penerus bangsa, oleh karenanya agar jangan sampai terjebak penyalahgunaan narkotika maka yang diperlukan dengan memberikan pemahaman agama dan pembinaan moral pada generasi muda yang dimulai dari keluarga, karena agama dan moral adalah benteng yang kokoh dalam melindungi keluarga dari kerusakan dan kehancuran termasuk dari bahaya narkotika
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA KALANGAN REMAJA DAN ANAK-ANAK DI KOTA MEDAN SERTA PENANGANANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG N0MOR 35 TAHUN 2009 Jefrianto Sembiring; Liza Erwina; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau kelompok masyarakat khususnya generasi muda remaja dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa gejala dan dampak yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba, Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba pada remaja dan anak-anak, Bagaimana penanganan bagi remaja dan anak-anak yang terjerumus pada narkoba. Permasalahan dari skripsi ini dapat diketahui bahwa remaja dan anak-anak melakukan penyalahgunaan narkoba akibat adanya permasalahan kehidupan dan masih labilnya pemikiran terhadap pengaruh lingkungan serta teman-teman. Penanganannya terhadap penyalahgunaan narkoba diawali dari orang tua, BNN dan POLRI sebagai aparatur Negara turut andil dalam pemberantasan narkoba. Setelah adanya pemakaian narkoba maka gejala dan dampak yang ditimbulkan adalah bagian-bagian negative terhadap kesehatan dirinya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MELINDUNGI SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI James Antro; Liza Erwina; Abul Khair
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.14 KB)

Abstract

ABSTRAKSI James Antro Yosua Panjaitan* Liza Erwina** Abul Khair***   The criminal Justice system in Indonesia stressed the importance of witness as primary factor to reveal criminal offence. But  the appreciation of witness role was still too little. This can be seen in KUHAP was still not protecting the existence of a comprehensive witness. However with the born of Law No. 13 of 2006 about Protecting of Witness and Victims may be an alternative legal system in Indonesia which specifically regulate about protecting of witness. * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. ** Dosen Pembimbing I. *** Dosen Pembimbing II.    
TINDAK PIDANA PENGOPERASIAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA DI WILAYAH TERITORIAL INDONESIA TANPA DISERTAI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR Donris Sihaloho; Liza Erwina; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.1 KB)

Abstract

Dewasa ini, tindak pidana di bidang perikanan begitu jamak terjadi di negara kita. Masalah yang sering kita dengar tentu saja masalah ilegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing dari negara tetangga. Lemahnya pengawasan serta koordinasi antar instansi menjadi salah satu faktor penunjang terjadinya hal demikian. Selain tindak pidana ilegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, pelanggaran-pelanggaran juga sering dilakukan oleh nelayan lokal atau kapal berbendera Indonesia. Pelanggaran yang marak terjadi adalah masalah perizinan di bidang perikanan tangkap. Salah satunya adalah marak terjadi pengoperasian kapal tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar (port clearance). Topik permasalahan yang dibahas dalam jurnal ilmiah ini adalah, bagaimana pengaturan mengenai pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar menurut Undang-Undang Perikanan di Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar. Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan. Yang mana pasal tersebut menyebutkan bahwa pengoperasian kapal penangkap ikan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar. Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 98 UU No.45 tahun 2009 dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.45 tahun 2009. Tindak pidana tersebut digolongkan sebagai delik pelanggaran. Salah satu kasus pelanggaran mengenai pengoperasian kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar adalah kasus No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn. Yang mana, terdakwa dalam kasus tersebut, Samsuddin Sitorus selaku nakhoda divonis bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kasus tersebut berawal ketika kapal yang dinakhodai oleh Samsuddin Sitorus diperiksa oleh kapal patroli pengawas perikanan dari Ditpolair Polda Sumut dan tidak bisa menunjukkan dokumen Surat Persetujuan Berlayar yang sah. Oleh karena itu kapal tersebut ditangkap dan ditarik ke Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.   Kata kunci: Surat Persetujuan Berlayar, Tindak Pidana Perikanan, Pengoperasian
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Aras Firdaus; Liza Erwina; Nurmala waty
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.184 KB)

Abstract

ABSTRAK ARAS FIRDAUS * LIZA ERWINA, SH, M.Hum ** NURMALAWATY, SH, M.HUM***     Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah sebagai cara untuk mencapai Pemilu yang jujur, dan adil dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana, berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik hukum. Kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik). Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu, bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Indonesia, dan bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Indonesia adalah dalam bentuk pelanggaran pelaksanaan pemilu dan dalam bentuk kejahatan tindak pidana pemilihan umum. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu ditemui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya.  
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO.10/PID.SUS/2011/PN.PBR ) Robles Arnold L; Liza Erwina; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.491 KB)

Abstract

Liza Erwina, SH,M.Hum * Dr. Mahmud Mulyadi, SH. M.Hum ** Robless Arnold Lumbantoruan ***   ABSTRAK Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi mi adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi serta bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.10/PID.SUS/2011 /PN.PBR. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan selanjutnya dilihat secara objektif melalui ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, setiap orang atau maupun korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya jika terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. baik dan tindak pidana korupsi aktif maupun pasif. Pertanggungjawaban pidana yang dibebabankan kepada seseorang ialah orang yang melakukan perbuatan secara melawan hukum dan adanya niat dari orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dipidana penjara, denda, serta pengembalian aset negara yang dicuri. Analisa hukum pidana terhadap terjadinya tindak pidana korupsi ialah atas kesengajaan, serta adanya niat dari akal yang sehat sehingga melakukan perbuatan yang melawan hukum menerbitkan izin IUPHHK-HT dengan melanggar surat Kepmenhut No. 10.1 /Kpts-II/2000 dan Kepmenhut No.21/Kpts-1I/2001 dimana mengakibatkan kerugian negara sehingga delik pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 200l semua unsur delik itu terpenuhi dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Peningkatan kualitas dan penegak hukum, aparatur negara menjadi kunci dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahan dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi ditambah beban hukum pidana penjara serta denda atas perbuatan itu.
PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 Samuel Y Hutapea; Liza Erwina; Nurmala waty
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.585 KB)

Abstract

ABSTRAK Samuel Yohansen Hutapea. * Liza Erwina, S.H., M. Hum. ** Nurmalawaty, S.H., M. Hum. ***   Masalah tindak pidana pencucian uang dewasa ini sudah merupakan isu global di seluruh dunia yang memerlukan kerjasama di antara seluruh negara untuk menanggulanginya. Perbankan sebagai lembaga jasa keuangan merupakan media yang sangat penting dalam praktik terjadinya tindak pidana pencucian uang, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan arus kas keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan sehingga mereka tidak perlu menginvestasikan dananya kembali dalam kegiatan kejahatan, maka tujuan penulisan skripsi adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap pelapor dan saksi yang melaporkan tindak pidana pencucian uang, mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam penerapan UU No. 8 Tahun 2010 serta mengatasinya dan untuk mengetahui peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010. Dalam penelitian digunakan metode penelitian yuridis normatif. Yang mana metode penelitian yuridis normatif ini digunakan bahan utama yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Sumber data primer ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sedangkan bahan-bahan sekunder sebagai pendukung bahan-bahan primer tersebut digunakan tulisan-tulisan, literarur, bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, thesis serta data-data yang dianggap relevan dan berhubungan terhadap pembahasan. Jaminan perlindungan terhadap pelapor dan saksi harus benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mana di dalam pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 serta mengenai perlindungan khusus diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi 17 Tahun 2005 dan Undang-Undang 13 Tahun 2006. Sehingga pihak pelapor dan saksi tidak enggan dan takut untuk melaporkan adanya indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang yang mereka temukan. Adapun kendala-kendala yang timbul dari penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan kurang memadainya peraturan-peraturan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan dan juga kurangnya sumber daya manusia yang profesional pada tingkat otoritas pemerintah, otoritas yudisial atau otoritas pengawasan dan pada industri jasa keuangan. Lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi uang yang berasal dari tindak pidana yang mencoba masuk ke dalam sistem keuangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DALAM PROSES PENYIDIKAN Brury Prisma; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 3, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.078 KB)

Abstract

ABSTRACT Brury Prisma * Liza Erwina ** Marlina *** Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak pidana yang memakai narkotika di luar pengawasan dan pengendalian yang mengakibatkan, membahayakan kehidupan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan negara. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimana factor-faktor yang menyebabkan penyalahgunakan narkotika yang dilakukan oleh anak jalanan, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika serta bagaimana cara memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika dalam proses penyidikan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dulakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan selanjtnya dilihat secara objektif melalui ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anak baik itu anak jalanan dapat terpengaruh sama narkotika. Dimana faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak jalanan adalah factor lingkungan, factor keluarga, factor keadaan ekonomi, factor pendidikan, dan factor ketersediaan/peredaran narkotika.  Anak jalanan adalah sebagai penerus bangsa sehingga setiap anak baik itu anak jalanan wajib diberi perlindungan hukum jika berkonflik dengan hukum. Cara memberikan perlindungan ini berupa diversi dan retroaktif justice. Proses penyidikan merupakan tahap pertama dalam menangani suatu tindak pidana. Pemberian perlindungan terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika harus diberikan perlindungan baik dalam proses penangkapan maupun penahanan.
TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ORANGTUA TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG Nomor : 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta) Maya Etrisna Mendrofa; Liza Erwina; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.685 KB)

Abstract

ABSTRAK Liza Erwina, SH., M. Hum Alwan, SH., M. Hum Maya EtrisnaMendrofa Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa sayang anak. Ternyata ini Cuma mitos. Banyak kasus kekerasan fisik atau kasus – kasus penganiayaan terhadap anak dalam keluarganya sendiri yang tidak ditangani secara serius oleh penegak hukum. Keadaan ini menyebabkan tingginya the dark number karena tidak dilaporkan. Padahal dampak dari pelaku tersebut cenderung merusak mental bahkan korban mengalami keterbelakangan mental. Hal ini tentu menjadi pokok pemikiran dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat sebagai pemerhati anak bangsa yang merupakan generasi penerus cita – cita bangsa. Mengapa penganiayaan di kalangan anak – anak semakin meningkat, bagaimana hukum positif kita mengeluarkan kebijakan – kebijakannya untuk menangani kasus kekerasan yang dialami anak, dan upaya – upaya lain apa yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kekerasan yang dialami anak menjadi rumusan masalah skripsi ini. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal – pasal dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur permasalahan skripsi. Bersifat normative maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normative tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam prakteknya (studi putusan). Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan atau kekerasan pada anak oleh orangtuanya sendiri digolongkan ke dalam dua bagian yaitu faktot Intern dan faktor Ekstern. Dalam menangani kasus – kasus penganiayaan yang dialami anak terdiri adanya kebijakan hukum pidana seperti penerapan sanksi pidana dan penerapan perlindungan hukum bagi anak. Selain itu dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap anak ada beberapa upaya yang dapat ditempuh yaitu upaya preventif, upaya represif dan upaya reformatif.
Co-Authors Abul Khair Ahmad Fadly Alwan Alwan Andri Afriansyah Aras Firdaus Arief Hidayat Arif Harahap Brury Prisma Dearman Saragih DESI MARIAYU SIREGAR Donris Sihaloho Dt Ananda Farkhie Edi Warman Eka Wijaya Silalahi Ester Ronatiur Sitourus FAUZAN AKMAL AKMAL Fernandes Edi Syahputra Silaban FRAENDO Simbolon Hadi Projo Sinaga IRENE CRISTNA SILALAHI Ismail Ginting James Antro Jefrianto Sembiring Joshua Pangestu KARDOPA NABABAN Kriskilla Lumban Lino Sibarani M.Eka Putra Mahmud Mulyadi Marlina Marlina Maslon Ambarita Maya Etrisna Mendrofa Meirita Pakpahan Mohammad Eka Mohammad Ekaputra Muhammad Syarif Nurmala Waty Nurmalawaty Nurmalawaty Oude putra silalahi Rafika Hasibuan Rafiqoh lubis Ramadan Ramadan Rapiqoh Lubis Renata Hasibuan RINI MEYLANI MEYLANI Rizal Banjarnahor Rizki Prananda RIZKI Purba Robles Arnold L Samuel Y Hutapea Sylvia Sinuhaji Ufa Antia Vebri Rahmadani Yessi Grenia Batu Bara