<![CDATA[ABSTRAKLidya Lestarica1Ediwarman**Edi Yunara***Penggeledahan merupakan bagian pengusutan atau penyidikan. Penggeledahan merupakan suatu tindakan penguasa untuk membatasi kebebasan orang, yaitu melanggar ketentraman rumah kediaman. Tindakan penggeledahan ini bisa saja diambil atas dasar dugaan. Oleh kar ena itu, seseorang bisa saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum. Bahkan penggeledahan ini bisa saja berujung pada penahanan. Meskipun tindakan penggeledahan biasanya dilakukan pada orang yang telah ditetapkan sebagaitersangka atau terdakwa, tetapi jika seseorang suatu saat digeledah belum berarti seseorang tersebut telah menjadi tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Tindakan penggeledahan ini bisa dilakukan terhadap siapapun. Karena langsung menyangkut hak asasi seseorang, maka penggeledahan harus dilakukan sesuai undang-undang. Pengaturan mengenai penggeledahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Permasalahan yang dibahas adalah mengenai aturan hukum mengenai upaya paksa penggeledahan terhadap penyalahgunaan narkotika, pelaksanaan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik POLRI terhadap penyalahgunaan narkotika, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggeledahan penyidik POLRI POLDA SUMUT serta hambatan dan upaya penanggulangan penggeledahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum POLDA SUMUT. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang terhadap penyelesaian kasus-kasus penggeledahan penyalahgunaan narkotika. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian berupa bahan hukum primer dan ataupun bahan hukum sekunder yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kemudian dalam menganalisis dilakukan secara kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian dilapangan secara tertulis dipelajari secara utuh dan menyeluruh (komprehensif).Hasil penelitian ini adalah pengertian upaya paksa penggeledahan serta tujuan pelaksanaan upaya paksa penggeledahan untuk mencari alat pembuktian dan menemukan pelaku tindak pidana, penggeledahan harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik membawa surat tugas, setiap penggeledahan harus ada pendamping, penyidik membuat Berita Acara Penggeledahan, penjagaan rumah/tempat. Pembahasan skripsi ini juga menerangkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam penggeledahan beserta dengan upaya penanggulangan hambatan tersebut.]]>
