Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Hukum Tentang Tindak Pidana Seksual Yang Terjadi Di Kota Medan (Study PutusanNomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn) Adha, Mhd. Hendara; Warman, Edi; Eddy, Triono
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 2, No 2 (2020): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v2i2.135

This article discusses how the law arrangements in the juvenile justice in the process of resolving the case, How restorative justice restrictions in law enforcement in Indonesia and How the application of Restorative justice law in the process of settlement of criminal case in Criminal Law in Indonesia. This type of research is normative juridical that describes reviewing and explaining and analyzing normative provisions associated with restorative justice applicable in Indonesia. From the above discussion that restorative justice in the settlement of criminal acts committed by children is very concerned in rebuilding relations after the occurrence of criminal acts, rather than exacerbate the rift between the perpetrators, victims and the community which is the character of the current modern criminal justice system. The restorative criminal justice process holds the view that realizing justice is not only a matter of government and criminality, but more than that it must provide justice in totality that can not ignore the interests and rights of victims and society. Implementation of the principle of restorative justice and the process of diversion as an effort to solve crimes committed by children in formal juridical has been set clearly and firmly in Law Number 11 Year 2012 about kids of justice.

Determinasi Rotasi KAP, Tenur Auditor Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Amasti, Novia; Surbakti, Lidya Primta; Warman, Edi
Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol 8 No 3 (2020): JIAKES Edisi Desember 2020
Publisher : Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37641/jiakes.v8i3.366

The purpose of this study was to determine the effect of KAP rotation, auditor tenure and audit quality on earnings management. This study also uses leverage, profitability and firm size as control variables. In this study to measure earnings management variables using the Modified Jones Model. the population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2016-2018. The number of samples processed was 366 samples. The analytical method used is panel data linear regression analysis with Stata version 13. The results of this test show that KAP rotation and audit quality has no effect on earnings management while auditor tenure has effect on earnings management. Keywords : KAP rotation, auditor tenure, audit quality, and earnings management.

PERILAKU SEKS BEBAS PADA ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Daud Rianto Purba; Edi Warman; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.874 KB)

ABSTRAK Dasawarsa terakhir ini kesejahteraaan anak terus mendapat perhatian masyarakat. Mulai dari permasalahan buruh anak, pelecehan seksual pada anak dan anak jalanan. Perilaku seks bebas pada anak jalanan adlah sebagai salah satu bentuk problem sosial di masyarakat merupakan sebuah pernyataan yang harus di hadapi oleh setiap individu di dalam lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanana dampak perilaku seks bebas pada anak jalanan, bagaimanan penyebab terjadinya seks bebas pada anak jalanan, dan bagaimana upaya dan kendala dalam penanggulangan seks bebas pada anak jalanan.Dampak terjadinya seks bebas pada anak jalanan disebabkan oleh faktor dalam diri anak tersebut, faktor keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal ini upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi perilaku seks bebas pada anak jalanan adalah dengan cara pemerintah memberikan kesempatan untuk berkreasi,berfotensi,dibidang masing-masing dan menyalurkan bakat dan hobinya baik dibidang musik, olaraga ataupun otomotif. Dengan demikian peranan orangtua juga sangat berpengaruh dalam diri si anak. Untuk itu perlu diberikan arahan,bimbingan dan kasih sayang. Dengan cara demikian perilaku seks bebas pada anak jalanan tersebut tidak akan terjadi lagi.

PERKEMBANGAN HUKUM MENGENAI PEMBERANTASAN JUDI TOTO GELAP ( TOGEL ) DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Asrul Azis; Edi Warman; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.515 KB)

ABSTRAKSI Oleh : Asrul Azis Di Indonesia, banyak jenis perjudian yang telah dikenal masyarakat. Mulai perjudian tingkat atas seperti kasino hingga judi kartu. Namun yang paling marak di Indonesia dan yang paling dikenal adalah Togel atau totogelap. Togel mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 2000an. Jenis perjudian ini sangat diminati oleh semua kalangan, tua muda, anak - anak dewasa, karena perjudian ini relatif murah. Hanya bermodal uang seribu rupiah apabila nomor yang mereka beli telah keluar maka akan mendapatkan uang ratusan ribu atau bahkan jutaan. Judi togel atau Judi toto gelap dalam permainnya diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pengundiannya dilakukan setiap hari penjualan kupon judi toto gelap yaitu pada pukul 18.00 WIB, dimana harga kupon judi togel tersebut paling rendah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Menurut dari hasil penelitian, masyarakat yang banyak menggemari permainan togel adalah masyarakat dari golongan bawah. Mereka awalnya hanya ingin coba-coba, menambah uang saku bahkan untuk mata pencarian. Ini disebabkan karena tingkat pendidik yang rendah, pekerjaan yang tak menetap (semberautan) makanya banyak masyarakat yang menggemari togel. Berdasarkan data diatas atas dapat disimpulkan Toto gelap (togel) adalah jenis perjudian yang amat digemari oleh masyarakat pada saat ini. Masalah yang dibahas mengenai togel ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang tindak Pidana togel serta pemberantasannya?, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terjadinya togel dalam masyarakat?, dan bagaimana kebijakan hukum Pidana dalam pemberantasan togel?. Perjudian ini belum ada diatur secara khusus dalam hukum, namun pemain togel dapat dikenakan hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban

ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM DELIK PERS SERTA PERLINDUNGAN BAGI KORBAN (Studi Putusan MA No.183 K/ PID/ 2010) Weni Julianti S; Edi Warman; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.416 KB)

ABSTRAK Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum* Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum** Weni Julianti S*** Pertanggungjawaban pers atas pemberitaan yang menyangkut masyarakat tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan interaksi antara pers dengan pemerintah. Bahkan dalam sistem pers di Indonesia sering dikemukakan hubungan itu juga tidak terlepas dengan masyarakat sebagai bagian dari interaksi yang dituangkan dalam cita-cita terwujudnya interaksi antara pemerintah, pers dan masyarakat. Namun seringkali mekanisme interaksi untuk bergesekan satu sama lain sehingga menimbulkan persengketaan pers. Permasalahan yang terkait dengan mengapa pergesekan itu dapat terjadi dan juga bagaimana rumusan delik pers dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan kajian penting yang menarik perhatian penulis. Pengkajian itu berdasarkan perspektif pers dan hukum, sebagai parameter tentang bagaimana hal tersebut seharusnya ditegakkan – yaitu penyelesaian yang permanen sehingga baik pers maupun masyarakat dapat berinteraksi dengan baik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Langkah pertama dilakukan penelitian yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebebasan dan tindak pidana pers dalam KUHP dan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menemukan landasan peraturan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana pers. Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisa secara sitematis buku-buku, majalah, surat kabar, internet, putusan-putusan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil yang didapat dari penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa Undang-undang pers masih belum lengkap dan sumir, sehingga dalam penyelesaian permasalahan pers tidak dapat sepenuhnya mengacu pada undang-undang pers untuk mengadili kasus-kasus pers, maka penyalahgunaan kebebasan pers masih diatur dalam KUHP sedangkan pembatasan atau pengendalian pers diatur dalam UU Pers. Diperlukan perbaikan pada aspek regulasi untuk mengakomodir tindak pidana pers dan sitem pertanggungjawaban. * Dosen Pembimbing I. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing II. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

KAJIAN HUKUM MENGENAI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Supri anto; Edi warman; Nurmala wati
Jurnal Mahupiki Vol 3, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.733 KB)

ABSTRAK Suprianto * Prof. Dr. Ediwarman, SH. M. HUM ** Nurmalawaty, SH. M. Hum *** Kasus perdagangan orang merupakan kasus kejahatan yang sangat sulit untuk ditekan dan dicegah perluasannya, dikarenakan kasus ini telah mencakup daerah Nasional. Peran penegak hukum melalui pihak kepolisian sangat diharapkan didalam mengkaji dan memberantas tindak pidana perdagangan orang ini, dan untuk itu pihak kepolisian sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari segala pihak. Permasalahan yang diang kat dalam penulisan skripsi ini meliputi karakterisitik dan modus operandi tindak perdagangan orang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, dan peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran terhadap masalah perdagangan orang ini, dengan menitikberatkan kepada permasalahan mengenai peran dari kepolisian didalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam buku-buku, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini. Selain itu juga diadakan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan dan penelitian yang dianalisis dengan metode kualitatif dan kuantatif adalah untuk mendapatkan data-data yang relevan dan terpadu. Secara keseluruhan penulisan skripsi ini menitikberatkan kepada para pelaku modus menawarkan pekerjaan, penipuan dan penculikan dan juga adopsi. Peraturan yang terkait tindak pidana perdagangan orang ini sendiri meliputi peraturan nasional dan internasional yang dimulai dari KUHP, Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan peraturan daerah (perda) Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang penghapusan perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak. Dalam hal untuk mencegah semakin maraknya tindak pidana perdagangan orang ini, peran kepolisian sangat dibutuhkan untuk menindak para pelaku secara tegas dan menjatuhi hukuman yang pantas dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku.

DAMPAK KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI KOTA MEDAN Agry Doly Purba; Edi Warman; Nurmala Wati
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.083 KB)

ABSTRAKSI Agry Doly Purba[1] Prof.Dr. Ediwarman,SH.M.Hum** Nurmalawati,SH.M.Hum*** Masalah kenakalan anak remaja dewasa ini semakin dirasakan meresahkan masyarakat, baik di negara - negara maju maupun negara - negara yang sedang berkembang. Dalam kaitan ini, masyarakat Indonesia telah mulai pula merasakan keresahan tersebut, terutama mereka yang berdomisili di kota – kota besar. Akhir – akhir ini masalah tersebut cenderung menjadi masalah nasional yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi dan diperbaiki kembali. Keberadaan kenakalan anak remaja di Indonesia saat ini merambah segi – segi kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan yang termasuk di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) atau perundangan – perundangan pidana di luar KUHP, misalnya Undang – Undang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kenakalan anak remaja baik di dalam keluarga, pendidikan dan pergaulan, faktor penyebab terjadinya kenakalan anak remaja yang untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya dan upaya – upaya penanggulangan kenakalan anak remaja dapat dibagi dalam upaya preventif, upaya represif dan upaya kuratif. Untuk menjawab masalah tersebut maka metode penulis gunakan adalah metode gabungan antara penelitian hukum normative yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan – bahan kepustakaan, khususnya perundang – undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan dampak kenakalan remaja dalam perspektif kriminologi dan penelitian empiris dengan melakukan wawancara langsung dengan objek yang berhubung langsung. Dampak terjadinya kenakalan remaja disebabkan oleh faktor dalam diri anak tersebut, faktor keluarga, lingkungan masyarakat dan sekolah serta faktor ekonomi. Dalam hal ini upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kenakalan remaja adalah dengan cara pemerintah memberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan hobinya baik dibidang musik, olaraga ataupun otomotif. Dengan demikian peranan orangtua sangat perlu dan berpengaruh dalam diri si anak. Untuk itu perlu diberikan arahan, bimbingan dan kasih sayang, dengan cara demikian perilaku kenakalan remaja tersebut tidak akan terjadi lagi dalam masyarakat * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana ** Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

DAMPAK KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI KOTA MEDAN Agry Doly Purba; Edi Warman; Nurmala Wati
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.083 KB)

ABSTRAKSI Agry Doly Purba[1] Prof.Dr. Ediwarman,SH.M.Hum** Nurmalawati,SH.M.Hum*** Masalah kenakalan anak remaja dewasa ini semakin dirasakan meresahkan masyarakat, baik di negara - negara maju maupun negara - negara yang sedang berkembang. Dalam kaitan ini, masyarakat Indonesia telah mulai pula merasakan keresahan tersebut, terutama mereka yang berdomisili di kota – kota besar. Akhir – akhir ini masalah tersebut cenderung menjadi masalah nasional yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi dan diperbaiki kembali. Keberadaan kenakalan anak remaja di Indonesia saat ini merambah segi – segi kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan yang termasuk di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) atau perundangan – perundangan pidana di luar KUHP, misalnya Undang – Undang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kenakalan anak remaja baik di dalam keluarga, pendidikan dan pergaulan, faktor penyebab terjadinya kenakalan anak remaja yang untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya dan upaya – upaya penanggulangan kenakalan anak remaja dapat dibagi dalam upaya preventif, upaya represif dan upaya kuratif. Untuk menjawab masalah tersebut maka metode penulis gunakan adalah metode gabungan antara penelitian hukum normative yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan – bahan kepustakaan, khususnya perundang – undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan dampak kenakalan remaja dalam perspektif kriminologi dan penelitian empiris dengan melakukan wawancara langsung dengan objek yang berhubung langsung. Dampak terjadinya kenakalan remaja disebabkan oleh faktor dalam diri anak tersebut, faktor keluarga, lingkungan masyarakat dan sekolah serta faktor ekonomi. Dalam hal ini upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kenakalan remaja adalah dengan cara pemerintah memberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan hobinya baik dibidang musik, olaraga ataupun otomotif. Dengan demikian peranan orangtua sangat perlu dan berpengaruh dalam diri si anak. Untuk itu perlu diberikan arahan, bimbingan dan kasih sayang, dengan cara demikian perilaku kenakalan remaja tersebut tidak akan terjadi lagi dalam masyarakat * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana ** Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ANALISIS PUTUSAN SANKSI PIDANA MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tulungagung) Jan Bosarmen sinaga; Edi Warman; Syafruddin Syafruddin
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.801 KB)

ABSTRAKSI Jan Bosarmen Sinaga* Pertanggungjawaban tindak pidana malpraktek saat ini menjadi sorotan penting dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya masih kabur. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan malpraktek tidak jelas dicantumkan aturan hukumnya, perbuatan malpraktek ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang keilmuan saja, melainkan dari segi ilmu hukum juga. Perbuatan malpraktek mengandung unsur pidana dan perdata hal ini seharusnya diperhatikan agar setiap pihak tidak memberikan penafsiran masing-masing menurut keilmuan masing-masing. Faktor penyebab tindak pidana malpraktek ini masih simpang siur. Di satu sisi pelaku malpraktek tidak dapat dipersalahkan mengingat perbuatannya dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah akan tetapi perbuatannya tidak menjamin selesainya masalah tersebut. Di sisi lain kurangnya profesionalitas dalam menjalankan profesi sehingga menimbulkan perbuatan malpraktek. Untuk itu penulis menjadikan faktor penyebab menjadi kajian dari skripsi ini. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penulis mengumpulkan bahan hukum primer yakni UU No.36 tahun 2009 dan KUHP sebagai landasan peraturan hukum pidana, khususnya tindak pidana malpraktek. Untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa secara sitematis buku-buku, internet, putusan-putusan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil yang didapat dari penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan belum cukup untuk mengatur mengenai tindak pidana malpraktek, di dalam KUHP juga tida ditemukan mengenai kualifikasi dari perbuatan malpraktek yang ditemukan hanya kualifikasi akibat perbuatan malpraktek tersebut. Untuk itu menurut penulis, pengaturan mengenai tindak pidana malpraktek ini harus di bentuk baik dari segi kuaifikasi perbuatan malpraktek, akibat dari perbuatan malpraktek dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana malpraktek. *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus – Pagar Merbau Lubuk Pakam Dalam Perspektif Kriminologi BERTHAULI DWI Y. K; Edi Warman; x x
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.615 KB)

Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus – Pagar Merbau Lubuk Pakam Dalam Perspektif Kriminologi ABSTRAK Berthauli Dwi Y.K** Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang merajalela masyarakat. Dewasa ini banyak diketahui pencurian aset perkebunan dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang yang sangat merugikan bagi perusahaan perkebunan. Pencurian aset perkebunan terjadi pada hasil produksi perkebunan yaitu kelapa sawit dan karet. Hal ini dikarenakan sektor perkebunan kelapa sawit merupakan primadona dan pengundang devisa terbesar untuk negara. Akibatnya perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan ekspansi lahan perkebunan di wilayah negara Indonesia. Hal inilah yang turut menimbulkan tindakan kriminal. Maka perlu diketahui untuk mengantisipasi apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pencurian aset perkebunan dan upaya penanggulangannya. Permasalahan yang akan dibahas penulis adalah: Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian, bagaimana faktor penyebab terjadinya pencurian dan upaya apa yang dilakukan untuk menangulangi kejahatan pencurian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dalam hal pengumpulan data penulis mengadakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian dilakukan di PTPN II Kebun Tanjung-Garbus Lubuk Pakam Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Dari sistematika jenis kejahatan pencurian, tampak bahwa kejahatan pencurian adalah salah satu kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda/kekayaan. Pengaturan hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, Pasal 366 dan Pasal 367. Adapun faktor penyebab terjadinya pencurian aset perkebunan disebabkan faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal) perkebunan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian tersebut adalah upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, upaya represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadi kejahatan atau ditekankan pada hukuman atau sanksi pidana dan yang terakhir adalah upaya reformatif yaitu usaha untuk merubah si pelaku agar tidak melakukan kesalahan yang sama setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search