<![CDATA[PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 607/Pid.B/2014/PN.Kpn) (Desi Mariayu Siregar) Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Abstract This study aimed to analyze the post mortem important role in the process of proving the crime of negligence causing the death and an autopsy on the implementation of the provisions regarding the alleged cases of death due to criminal acts stipulated in the Criminal Code. The methodology used in this paper is a normative legal research using secondary data through legislation approach. Deaths due to the crime of negligence causing the death of another person in need of assistance of forensic medicine in terms of determining the cause of death. Indonesian legislation governing the implementation of the post mortem for the sake of justice evidence in the case which allegedly caused the death of a criminal offense, as stipulated in article 133 Criminal Procedure Code. Visum et Repertum relationship with the process of proving a criminal offense is to assist law enforcement in this case the police to determine whether the death was the result of a criminal act or not. Keywords: Visum et Repertum, Evidence, criminal actsAbstrak Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penting Visum et Repertum dalam proses pembuktian tindak pidana kealpaan menyebabkan orang mati dan ketentuan mengenai pelaksanaan otopsi pada kasus kematian yang diduga karena tindak pidana yang diatur dalam KUHAP. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui pendekatan perundang-undangan. Kematian akibat tindak pidana kealpaan menyebabkan orang lain mati sangat membutuhkan bantuan kedokteran forensik dalam hal menentukan sebab kematian. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur tentang pelaksanaan Visum et Repertum demi kepentingan pembuktian di peradilan pada kasus kematian yang diduga akibat tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 133 KUHAP. Hubungan Visum et Repertum dengan proses pembuktian tindak pidana adalah untuk membantu penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menentukan apakah kematian tersebut hasil dari tindak pidana atau tidak. ]]>
