Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN KARENA PERALIHAN AGAMA (MURTAD) Muhammad Khoirur Rofiq
Journal of Islamic Studies and Humanities Vol 6, No 2 (2021): Journal of Islamic Studies and Humanities
Publisher : UIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (808.578 KB) | DOI: 10.21580/jish.v6i2.8171

Abstract

Divorce due to apostasy causes child custody issues, is religion or the welfare of the child a priority? This study is a qualitative normative legal research with a juridical approach and a case approach. Primary data in this study are seven decisions of the Religious Courts regarding divorce by apostate parents and the determination of child custody. This paper focuses on examining (1) judges' considerations in determining custody of children in divorce due to apostasy, (2) patterns of granting custody of children in divorce due to apostasy. This research results in (1) The judge considers the conditions of the parties with three priority conditions for determining child custody, namely Islam, morals, and the ability to care for children. (2) the pattern of granting custody of children in divorce due to apostasy is (a) Islam becomes a priority requirement in determining child custody (b) if Islamic requirements are not met, then the moral requirements and the ability to care for the benefit of the child will be prioritized. The panel of judges will analyze the conditions of both parents to determine what is best for the child, even though custody is given to the apostate parent.
Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta M Khoirur Rofiq
Indonesia Vol 3 No 1 (2021): An-Nawa: Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v3i1.173

Abstract

The authority of the Religious Courts is regulated in Law Number 7 of 1989, then changed to Law Number 3 of 2006, and changed back to Law Number 50 of 2019. Inside it explained that the Religious Court has the authority to examine, decide upon, resolve cases at the first level among people who are Muslim in the fields of marriage, inheritance, wills, grants, endowments, zakat, infaq, shadaqah, and sharia economics. The purpose of this study is to describe the dynamics of the case in the Yogyakarta Religious Court in accordance with its legal authority (2010-2014). The exercise of authority of the Religious Courts in Yogyakarta has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations, the types of disputed cases include family and sharia economic matters which are divided into several cases; (1) Polygamy, (2) Prevention of Marriage and Cancellation of Marriage, (3) Rights and Obligations of Husband and Wife, (4) Divorce Cases, (5) Sharing of Common Assets, (6) Disputes over the Rights of the Child, (7) Cases of Child Endorsement , (8) Revocation of Parental Power from Children, (9) Case of Guardianship, (10) Proof of Child's Origin, (11) Marriage Isbat, (12) Application for Marriage Permit and Marriage Dispensation, (13) Case of Guardian Adhol, ( 14) Shari'a Economic Cases, (15) inheritance disputes, (16) Probate disputes, (17) Grant disputes, (18) Wakaf property management disputes, (19 Requests for determining inheritance assets distribution.
Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di PA Batang Perspektif Maslahah Ahmad Zubaeri; Aizaturrohmah Aizaturrohmah; M. Khoirur Rofiq
Indonesia Vol 4 No 1 (2022): An-Nawa: Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v4i1.450

Abstract

Applications for marriage dispensation at the Batang Religious Court (PA) are increasing, especially after the revision of the Marriage Law (Law Number 16 of 2019) which limits the minimum age for marriage to 19 years. The trial of marriage dispensation cases also changed with the existence of PERMA Number 05 of 2019 concerning Guidelines for Submitting Applications for Marriage Dispensations with a single judge. The aims of this research are examine the implementation of the marriage dispensation examination with single judge and it’s benefits in PA Batang. This research is a legal research with an empirical juridical approach, primary data in the form of information from the chairman and judges in PA Batang, data collection using semi-structured interviews, observations of marriage dispensations in PA Batang, and documentation of marriage dispensation decisions. This study resulted (1) the examination of the marriage dispensation case by single judge at PA Batang was in accordance with PERMA Number 05 of 2019, but did not involve TKSK as a child assistance institution because the community has difficulty in presenting TKSK and the still unfamiliar with the procedures for examining marriage dispensations. Alternatively, PA Batang brings village officials to testify in the case, (2) The benefits of examining a marriage dispensation case by a single judge in Batang PA are, the trial process can be completed quickly, the granting of a marriage dispensation permit can prevent violations of applicable norms, and as an effort to realize the benefit of maintaining religion, soul, mind, lineage or descendants.
PELAKSANAAN HAḌANAH OLEH IBU SEBAGAI SINGLE PARENT AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF MASLAHAH Indah Listyorini; Muhammad Khoirur Rofiq
Journal of Islamic Studies and Humanities Vol 7, No 1 (2022): Journal of Islamic Studies and Humanities
Publisher : UIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (725.056 KB) | DOI: 10.21580/jish.v7i1.11588

Abstract

Haḍanah atau pengasuhan anak menjadi tanggung jawab orang tua yaitu ayah dan ibu. Namun dalam keluarga yang bercerai, memungkinkan anak diasuh oleh salah satu orang tua atau single parent. Jumlah single parent dalam pengasuhan anak meningkat dari tahun ke tahun atau setiap 100 keluarga di Indonesia, sebanyak 15 keluarga dikepalai oleh perempuan, lalu bagaimana pemenuhan kebutuhan keluarga dan pengasuhan anak yang dilakukan oleh single parent? Dalam penelitian ini akan fokus mengkaji (1) bagaimana pelaksanaan haḍanah oleh ibu sebagai single parent di kelurahan Tambakromo? (2) bagaimana analisis maṣlahah dalam pelaksanaan haḍanah yang dilakukan oleh ibu sebagai single parent di Kelurahan Tambakromo? Adapun hasil penelitian ini adalah (1) ibu sebagai single parent di Kelurahan Tambakromo dapat melakukan haḍanah dengan baik dengan menjalankan peran dan fungsi sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap biaya hidup pemeliharaan, dan pengasuhan anak meski dalam pemenuhan ekonomi keluarga dilakukan dengan kerja keras. (2) Haḍanah yang dilakukan oleh ibu sebagai single parent di Kelurahan Tambakromo telah memenuhi kemaslahatan keluarga terutama kemaslahatan anak dengan terpeliharanya lima hal yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kata Kunci: single parent, haḍanah, perceraian, maṣlahah, Tambakromo 
Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia M Khoirur Rofiq; Rifqotun Nabila; Fazylla Alya Hafshoh
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss2.art2

Abstract

Murtad dalam hukum keluarga Indonesia dapat menjadi alasan perceraian di pengadilan. Perceraian yang disebabkan karena murtad dapat mengakibatkan hak-hak anak terabaikan, seperti hak memperoleh kasih sayang, hak asuh, hak pendidikan, dan juga hak beragama. Pemenuhan hak beragama anak dalam keluarga menjadi bermasalah, karena agama salah satu orang tua menjadi berbeda dengan agama anak. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, dengan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus. Fokuskan penelitian ini adalah  untuk mengkaji status agama dan hak beragama anak dalam perceraian karena murtad dalam perspektif hukum keluarga Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah, (1) status agama anak dalam perceraian karena murtad mengikuti agama orang tuanya saat pelaksanaan akad pernikahan, (2) hak beragama anak dalam perkara perceraian karena murtad, yaitu hak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama anak, hak untuk beribadah sesuai dengan agama anak, meski anak diasuh oleh orang tua yang beda agama, dan hak anak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan anak, selama anak belum dapat menentukan pilihan agamanya sendiri, maka anak mengamalkan agama sesuai amalan agama orang tuanya saat perkawinan terjadi.
Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak Muhamad Ichrom; M. Khoirur Rofiq; Muhammad Sholihul Muafiq
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Vol 6 No 2 (2023): Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)
Publisher : University of Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jipemas.v6i2.19062

Abstract

Jumlah perkawinan anak terus meningkat di Kota Semarang dan sebagian besar dilakukan oleh anak dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), salah satunya adalah SMK Ma’arif NU 1 Kota Semarang. Karena itu pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi tentang problematika perkawinan anak sehingga meningkatkan kesadaran siswa untuk mencegah perkawinan. Adapun metode dalam pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan dua tahapan: Pertama, persiapan kegiatan melalui koordinasi, pemetaan masalah pada objek pengabdian, dan pratest. Kedua, pelaksanaan kegiatan: 1) sosialisasi hukum perkawinan anak, 2) diskusi pemetaan problematika perkawinan anak, 3) focus Group Discussion (FGD) dalam merumuskan solusi atas problematika kehidupan remaja dan perkawinan anak, 4) posttest, dan 5) evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan peserta tentang problematika perkawinan anak di lingkungan SMK dan merumuskan solusinya, sehingga diharapkan dapat mencegah perkawinan anak di SMK Ma’arif NU 1 Semarang. Rekomendasi dari kegiatan ini adalah, 1) optimalisasi peran stakeholder SMK Maarif NU 1 Kota Semarang dalam mencegah perkawinan anak melalui pendampingan oleh guru kelas, pengawasan pergaulan siswa koordinasi dengan wali murid dengan buku kegiatan siswa, 2) meningkatkan kolaborasi penyuluhan hukum antara Perguruan Tinggi, Dinas Kesehatan, dan sekolah, 3) perlu adanya pusat-pusat studi pembelajaran keluarga yang dapat mendampingi masyarakat.
PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN GEN-Z Aulia Rahmawati; Debita Maulin Astuti; Faiz Helmi Harun; M. Khoirur Rofiq
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 5: Oktober 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

webinar moderasi beragama dilakukan untukGenZ karena generasi ini tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang pesat seperti internet dan media sosial, sehingga rentan sekali terpapar radikalisme. Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik agar paham radikalisme tidak dapat mempengaruhi generasi Z. Melalui kegiatan webinar moderasi beragama, masyarakat khususnya Gen Z diberikan pemahaman tentang pentingnya sikap moderasi beragama dalam bermedia sosial. Fokus dari pengabdian ini yaitu Gen Z yang ada diberbagai universitas di Pula Jawa karena terdapat berbagai agama dan organisasi islam. Pengabdian ini bertujuan agar Gen Z dapat mengimplementasikan sikap moderasi beragama di media sosial sehingga bisa menjadi generasi millnial yang anti paham extrimisme dan radikalisme. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui webinar dan diskusi dengan jumlah responden 43 orang. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa sebelum acara webinar peserta masih kurang paham mengenai moderasi beragama di media sosial. Namun setelah acara berlangsung, peserta sudah memhami tentang pentingnya moderasi beragama di media sosial.
Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad M. Khoirur Rofiq; Siti Fauzizah; Najichah Najichah
Qanun Vol. 1 No. 1 Mei 2023
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Apostasy in Indonesian marriage law can be the reason for the termination of a marriage through divorce or Fasakh (annulment of marriage) as in 2 decisions of Pengadilan Agama Kendal Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Initially, both were divorce cases which were decided by the panel of judges based on the ex officio rights of the judge. Fasakh decision is because one of the husband and wife apostates and determines the iddah and mut’ah expenses. This research includes legal research with a juridical and case approach. The results of this study are (1) Judges use ex officio rights in deciding divorce cases due to apostasy being a marriage phase according to the judge's interpretation in addition to the lack of clarity of marriage marriage law because of apostasy in Indonesian marriage law. (2) The determination of the iddah income due to the marriage phase is analogous to the iddah income due to talak divorce (proposed by the husband) and the wife is not nusyuz. As for the determination of mut’ah living due to apostasy due to apostasy, it is equated with the provisions of mut’ah living due to divorce on the condition that the wife has intercourse and is not nusyuz.