Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI KENDARAAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA Rustan Rustan; Sahban Sahban; Andi Risma Andi Risma
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20226

Abstract

 Kebutuhan manusia saat ini semakin beragam dan  berbagai bentuk perjanjian menjadi pilihan antara lainpenjanjian jaminan fidusia. Bilamana pihak pemberi fidusia (konsumen) melakukan wanprestasi atau tidak tertib dan tidak lancar memenuhi kewajiban angsuran utangnya kepada penerima fidusia (pelaku usaha), maka pelaku usaha dapat melaksanakan eksekusi sendiri atas objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Proses eksekusi objek jaminan fidusia yang seringkali menimbulkan permasalahan  sehingga dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sehingga lahir Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020.Penelitian menunjukkan klausula yang disiapkan pelaku usaha dalam bentuk perjanjian baku menjadikan konsumen wajib mengikuti keinginan pelaku usaha, bahkan terdapat kecenderungan hak-hak konsumen yang sudah  tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan diabaikan pelaku usaha. Pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan secara konsisten dan masih mengandalkan keinginan pelaku usaha dengan menggunakan petugas eksternal. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020, sekalipun kaidah yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diubah dengan menghargai konsumen, namun dalam kenyataannya masih terjadi pengambilan/penarikan kendaraan secara paksa. Pelaksanaan eksekusi dalam Putusan MK tersebut mempersyaratkan jika pemberi fidusia (konsumen) enggan menyerahkan objek jaminan fidusia, maka pelaku usaha mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan seperti layaknya eksekusi putusan pengadilan pada umumnya. Terdapat jumlah permohonan eksekusi jaminan fidusia ke pengadilan
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN REMAJA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Rustan Rustan; Anggreany Arief; Andi Risma
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i2.40718

Abstract

Di Indonesia telah berkembang pesat e-commerce sebagai wujud kemajuan peradaban yang merupakan tuntutan zaman. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen remaja dalam transaksi online (e-commerce) dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat remaja untuk melakukan transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan hukum. Penelitian empiris dengan mengumpulkan data secara purposive sampling dengan terlebih dahulu menentukan kelas di SMA/MAN yang dijadikan sasaran penelitian. Hasil yang dicapai dari hasil penelitian ini menganilisis mengenai: Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap konsumen remaja belum dilakukan secara serius dan maksimal, meskipun tidak secara tersendiri diatur dalam undang-undang. Remaja dalam melakukan transaksi secara e-commerce dipengaruhi berbagai kemudahan,  harga murah, dan lebih efisien karena tidak perlu keluar dari rumah menuju ke toko. Remaja juga tidak terlalu dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga yang sering berbelanja secara online sehingga remaja sering melakukan transaksi online (e-commerce)
Kepercayaan Sosial Online di Pemerintah (Analisis Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19) Mustamin Mustamin; Rustan Rustan; Mirnawanti Wahab
Journal Social Society Vol. 3 No. 1 (2023): Januari - Juni 2023
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.3.1.2023.343

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan permasalahan di berbagai sektorvseperti kesehatan, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan sosial. Selama situasi ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekannya penyebaran virus corona yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tujuan dari ini Penelitian ini menganalisis tingkat kepercayaan sosial online pada pemerintah terkait kebijakan pembatasan aktivitas selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis isi deskriptif. Sumber data penelitian literatur, dokumentasi, dan Twitter. Itu alat analisis yang digunakan adalah Nvivo 12 Plus. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan tersebut kebijakan pembatasan (PSBB dan PPKM) masih kurang optimal dan merata menurunkan kepercayaan sosial. Aspek yang dominan adalah sikap dan sikap pemerintah perilaku dalam melaksanakan kebijakannya. Rendahnya kepercayaan masyarakat juga berdampak pada perilaku, sikap, dan kemauan masyarakat secara aktif dan sukarela. Penelitian ini berkontribusi untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah selama krisis periode karena pandemi COVID-19. Penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi efektifitas kebijakan publik di masa depan dan berdampak positif secara sosial penerimaan kebijakan dan menjembatani modal sosial.