Anggreany Arief
Universitas Muslim Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas Anggreany Arief; Rizki Ramadani
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v6i2.1550

Abstract

Terlepas dari beragam kontroversinya, kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja setidaknya telah mencabut dua peraturan dan mengubah sedikitnya 80 (delapan puluh) undang-undang yang lain. Salah satu yang ikut terdampak adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji seperti apa konsep dan permasalahan yang ada pada omnibus law Cipta Kerja, serta implikasinya terhadap pengaturan dan konsep Dasar Perseroan Terbatas. Studi ini merupakan penelitian normatif (doctrinal) terhadap data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (library research), yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Omnibus law merupakan metode legislasi dengan cara menyatukan beragam jenis undang-undang ke dalam satu undang-undang khusus. Hal ini berpotensi meniadakan kepentingan yang beragam dari masing-masing undang-undang atas nama satu kepentingan saja. Di samping itu, praktik penyusunannya di Indonesia tidak memiliki dasar yuridis serta melanggar asas keterbukaan dan partisipasi. Dari segi implikasinya terhadap UU PT, sejumlah ketentuan dalam Omnibus law Cipta Kerja telah memperluas makna Perseroan terbatas dengan menghadirkan model Perseroan Perorangan yang melahirkan sejumlah kontradiksi dalam konsep Dasar Perseroan Terbatas, disamping juga menghapus batas modal minimum Perseroan yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerentanan bagi kelangsungan usaha.
Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas lI Majene Rezki Amaliah; Dachran S. Busthami; Anggreany Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.991 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan verstek perkara perceraian sudah sesuai dengan hukum acara dan faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas II Majene. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa, perkara perceraian nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj merupakan Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan Verstek pada Perkara No.175/Pdt.G/2018/PA.Mj sudah sesuai dengan hukum acara perdata pasal 125 ayat 1 HIR. Diantara pertimbangan yaitu tergugat tidak pernah hadir secara proses persidangan dan telah melalui proses mediasi namun tidak berhasil. Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek dalam perkara perceraian diantaranya: Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirim perwakilannya dalam proses persidangan; tergugat tidak pernah keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat; Tergugat tidak menerima surat panggilan yang dibawa oleh juru sita pengganti. The research objective is to analyze the legal considerations of judges in the decision verstek on divorce cases in accordance with procedural law and the factors that cause the birth of verstek decisions in divorce cases in the Majene Class II Religious Court. The research method uses empirical legal research. The results of the study show that the divorce case number 175 / Pdt.G / 2018 / PA.Mj is a legal consideration by the Judge in imposing the Verstek Decision on Case No.175 / Pdt.G / 2018 / PA.Mj is in accordance with Article 125 of the Civil Procedure Code. paragraph 1 HIR. Among the considerations, the defendant never attended the trial process and went through the mediation process but was unsuccessful. The factors that led to the birth of the verstek decision in divorce cases included: The Defendant was never present during the trial process, the Defendant was never present and never sent a representative to the trial process; the Defendant has never objected to being divorced by the Plaintiff; The Defendant did not receive the summons brought by the substitute bailiff.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN REMAJA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Rustan Rustan; Anggreany Arief; Andi Risma
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i2.40718

Abstract

Di Indonesia telah berkembang pesat e-commerce sebagai wujud kemajuan peradaban yang merupakan tuntutan zaman. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen remaja dalam transaksi online (e-commerce) dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat remaja untuk melakukan transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan hukum. Penelitian empiris dengan mengumpulkan data secara purposive sampling dengan terlebih dahulu menentukan kelas di SMA/MAN yang dijadikan sasaran penelitian. Hasil yang dicapai dari hasil penelitian ini menganilisis mengenai: Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap konsumen remaja belum dilakukan secara serius dan maksimal, meskipun tidak secara tersendiri diatur dalam undang-undang. Remaja dalam melakukan transaksi secara e-commerce dipengaruhi berbagai kemudahan,  harga murah, dan lebih efisien karena tidak perlu keluar dari rumah menuju ke toko. Remaja juga tidak terlalu dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga yang sering berbelanja secara online sehingga remaja sering melakukan transaksi online (e-commerce)