Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK DI KELURAHAN PUNDATA BAJI KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKEP Firman Muin; Huznul Wahida
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.806 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v12i1.10030

Abstract

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing Oleh Firman Muin dan Lukman Ilham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, dan 2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penggarap dengan pembagian 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk penggarap setelah dikurangi biaya-biaya pemeliharaan ikan. Perjanjian berdasarkan hukum adat dipilih oleh masayarakat karena memiliki banyak keunggulan yaitu kurangnya resiko kerugian antara dua pihak sebab kerugian ditanggung bersama, dan 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep antara lain ketidaktahuan masyarakat tentang undang-undang perjanjian bagi hasil perikanan, faktor budaya dan faktor pendidikan.
KONSEP MATERI PENDIDIKAN KARAKTER PADA TINGKAT SMPN DI KABUPATEN BULUKUMBA Firman Muin; Sangkala Ibsik
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.838 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v12i1.10031

Abstract

Bahwa pendidikan karakter sangat strategis dan utama dalam sistem pendidikan nasional sebagai usaha membina karakter para peserta didik yang berbasis nilai-nilai dasar negara pancasila dana nilai-nilai kebangsaan Indonesia, termasuk di dalamnya tercakup nilai-nilai kearifan lokal serta nilai-nilai alkulturasi yang berkembang dan yang mendukung pembinaan karakter peserta didik khususnya pada tingkat SMPN. Hal tersebut harus menjadi perhatian utama bagi para guru pemangku mata pelajaran yang mengintegrasikan materi pendidikan karakter, sehingga dalam penyusunan konsep materi ajar berisi nilai pendidikan karakter yang relevan dan sesuai dengan mata pelajaran. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini (1) bagaimana kondisi pengembangan materi ajar pendidikan karakter oleh para guru SMPN di kabupaten Bulukumba; (2) bagaimana tingkat kemampuan guru dalam pengembangan materi ajar, pemilihan sumber, strategi, model dan evaluasi yang diterapkan dalam pembelajaran pendidikan karakter. Tujuan penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui kondisi pengembangan materi ajar pendidikan karakter oleh para guru SMPN; (ii) untuk mendapatkan data dan informasi tentang kemampuan guru dalam mengembangkan materi ajar, pemilihan sumber bahan ajar, strategi, model dan evaluasi pembelajaran pendidikan karakter pada tingkat SMPN. Penelitian Ini menggunakan pendekatan/metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, observasi, koesioner, wawancara dan fokus group discusssion.Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) bahwa kemampuan para guru MP yang menintegrasikan materi pend. karakter cukup memadai, dan mampu meramu bahan ajar dari bahan literasi dan nilai-nilai kearifan lokal setempat; (2) tingkat kemampuan MP dalam mengintegrasikan materi ajar pend. karakter tergolong tinggi dan secara teknis oprasional implementasi pembelajaran pend. karakter para guru MP masih menemui kesulitan terutama dalam merumuskan spesifikasi subtansi perumusan desain pembelajaran materi ajar pend. karakter pada tingkat SMPN.
KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA TRAYEK KODE E DI MAKASSAR Firman Muin; Santi Santi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.622 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v13i2.10022

Abstract

This study aims: 1) To determine the legal awareness of traffic-route public transportation drivers in Makassar E code and 2) To determine the policing effort of the Republic Indinesia- Polwiltabes Makassar in raising legal awareness of traffic-route public transportation drivers in Makassar E code. To achieve these objectives, the researchers used a technique of collecting data through observation, interviews and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis to determine the legal awareness of traffic-route public transportation drivers in Makassar E code. The results showed that: 1) Awareness of the law-traffic public transportation drivers-stretch code E in Makassar still low measured based on legal knowledge, understanding of the law, the attitude of law and legal behavior that they did not know and did not understand the Act No. 22 of 2009 about traffic and road transport but they tend to know and understand the signs of traffic, but less appreciated and less obey the regulation, because it considers the breach as a habit, therefore it can be seen that the lack of legal awareness tends for violations so most The dominant influence of traffic law awareness of city transport drivers E in Makassar route code that behavior. 2) efforts to police the Republic Indinesia-Polwiltabes Makassar in raising awareness of traffic laws transport drivers in the city of Makassar, namely: a. preventive measures that, in order to tackle violations of traffic in the city of Makassar party Satlantas Polrestabes Makassar prevention efforts by conducting patrol-routine patrol / oprasi routine, held a raid of a motor vehicle and implement programs for improving knowledge of traffic in the form of activities: police friend to children , socialization cross-university / go to campus police, road safety, traffic safety campaign, the formation of traffic-related organizations as well as the automotive, KTL (Region traffic Code), driving schools, and others. And b.Upaya Tilang repressive ie, if follow-heavy offense, causing an accident, it can also be given sanctions in the form of imprisonment in accordance with Law No. 22 of 2009 on traffic and road transport.
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (Studi Dalam Wilayah Kota Makassar) Afrisa Cutrima Ayu Hartina; Lukman Ilham; Firman Muin
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article describes the Public Perceptions of the Application of Electronic Traffic (A Study in the Makassar City Area). Data collection techniques by conducting observations, interviews, and documentation. The data obtained from this study, then processed using qualitative analysis to determine the effect of community perceptions and factors inhibiting the application of e-ticketing in Makassar City. The research target is Makassar City community as road users. The results showed that; 1) Public perception of the application of electronic tickets in Makassar City has not yet fully agreed. Some people think that electronic tickets are only a discourse of the government. 2) There are several inhibiting factors for the application of electronic tickets in Makassar City; a) Inadequate road sections, b) lack of supervision from the police officer, c) vehicle density, d) working hours for officers in charge of monitoring CCTV, e) lack of government socialization and the Makassar City police, f) procedures for resolving violations that long and not understood by the people of Makassar City. 3) efforts that must be made by the government in overcoming obstacles that occur in the application of electronic tickets in Makassar City, namely; a) increasing the number of CCTV installations in Makassar City, b) inserting illegal vehicles, c) expanding socialization about electronic tickets, 4) reducing the cost of changing the name of the vehicle, and others.