Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan International Journal of Supply Chain Management
Affan Sulaeman
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences Transportation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH Affan Sulaeman
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11857

Abstract

Demokratisasi adalah sarana untuk mencapai demokrasi, sehingga ide-idetentang demokratisasi berkaitan denga strategi untuk mencapai demokrasi. Prosespendirian demokrasi adalah sebuah proses menginstitusionalisasikan ketidakpastian,menempatkan semua kepentingan pada ketidakpastian. Partai politik adalahkelompok otonom dari warga negara,memiliki kegunaan dalam membuat nominasinominasidan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan padakekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasipemerintahan. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankankekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologitertentu.Pemahaman demokrasi yang paling subtansial adalah pemilihan umum.Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilihpejabat-pejabat dalam pemerintahan dan memutuskan apakah yang mereka inginkanuntuk dikerjakan oleh pemerintah. Kepala Daerah adalah penanggung- jawab utamadalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kepala Daerah akan dinilai rakyatkarena saat ini ia dipilih melalui pemilukada secara langsung.Partai politik pengusung sebelum mendaftarkan calonnya ke KPU Daerahharus telah menemukan pasangan calon yang kapabel dan akuntabel disampingtingkat elektabilitas memadai. Visi, misi, kebijakan, program seyogyanya dibicarakansecara matang oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah beserta partaipolitik pengusung. Partai politik pengusung, baik yang ada di gedung DPRDmaupun di DPW beserta kadernya, wajib mengawal pasangan terpilih kepala daerahdan wakil kepala daerah. Para pemilih yang telah memberikan suaranya padapasangan terpilih, tiba waktunya berani menilai kinerja pada kepala daerah danwakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah saat menjalankan rodapemerintahan harus menghindari budaya rivalitas dan cari popularitas sendirisendiri
Policy of Supply Chain Network in the Policy-Making Process: A Case of Communal Land Policy in Riau, Indonesia Auradian Marta; Utang Suwaryo; Affan Sulaeman; Leo Agustino
International Journal of Supply Chain Management Vol 9, No 1 (2020): International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)
Publisher : International Journal of Supply Chain Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.942 KB)

Abstract

Abstract— Public policy and associated governmental regulatory issues play critical roles in shaping the practice of supply chain management. This study attempts to examine the role and concept of policy of supply chain network, particularly dialectical model proposed by Marsh Smith (2000) in explaining policy outcomes by taking a case study of communal land policy-making process. This study applies qualitative method and primary data collection techniques of in-depth interviews and document study. This study shows that dialectical model can be applied in explaining the role of policy network on the outcomes of communal land policy in Riau, Indonesia. The outcomes of communal land policy are determined by the dialectical relationship between structure and agency, network and context, network and outcome, as well as problem orientation from policy actors. Inside-government-actors dominate the policy-making process and create a limited network. Therefore, outside-government-actors do not have sufficient access to influence policy outcomes.
Co-Authors Auradian Marta Leo Agustino Utang Suwaryo