Garuda - Garba Rujukan Digital

KAPASITAS ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTUKULTURA PROVINSI JABAR DALAM PENGEMBANGAN BENIH PADI INDUK Mohammad Iqbal; Rita Myrna; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45137

One aspect of the low achievement of parent rice seeds is due to the capacity of the Department of Agriculture for Food Crops and Horticulture of West Java Province in carrying out their duties to reproduce rice seeds that are not optimal. This research aims to see the capacity of the Department of Agriculture, Food Crops and Horticulture, West Java Province. The aspects used in this descriptive qualitative research are (1) personnel, (2) infrastructure, technology, and financial resources, (3) strategic leadership, (4) program and process management, and (5) networking and linkages. Salah satu aspek rendahnya pencapaian benih padi induk diakibatkan kapasitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam melakukan tugasnya dalam rangka memperbanyak benih padi belum optimal. Tujuan dilakukan penelitian ini guna melihat Kapasitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Aspek yang digunakan dalam riset kualitatif deskriptif ini yakni( 1) personnel ( sumber daya manusia), (2) infrastucture, technology, and financial resources (infrastruktur, teknologi, serta sumber daya keuangan), (3) strategic leadership (kepemimpinan strategis), (4) program and process management (program serta manajemen proses), serta (5) networking and linkages (jejaring kerjasama serta ikatan dengan pihak lain).

STRATEGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA MELALUI PROGRAM PERIKANAN DARAT DI DESA SEPAKAT BERSATU KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO Jeng Larasati Puspa Ningtas; Elisa Susanti; Darto Miradhia
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41275

This thesis describes how the Village Community Development Strategy through the Inland Fishery Program in the Sepakat Bersatu Kesamacat Village, Rimbo Ilir, Tebo Regency. The background of writing this thesis is the occurrence of a mismatch between facilities and good resources with results that continue to decline. This is also supported by the fact that membership in the inland fisheries program is starting to decline. The purpose of holding this research is to find out how the village community development strategy through the inland fisheries program in Sepakat Bersatu Village, Rimbo Ilir District, Tebo Regency. The method chosen in this study is a qualitative research method which aims to understand, analyze and explain every activity in the village community development strategy through the inland fisheries program in Sepakat Bersatu Village. The results obtained from this research are that there are still many things that can hinder the implementation of the inland fisheries program. Some of the things that can hinder are mostly arise from members of the inland fisheries program, such as feeling lazy, bored and jealous. The conclusion of this research is that the village community development strategy in Sepakat Bersatu Village, Rimbo Ilir District, Tebo Regency has not run optimally. This is due to the low sense of concern and responsibility of members of the inland fisheries program for the program. The suggestion that the author can give is to evaluate each activity, both for the village government and also members of the inland fisheries program. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Melalui Program Perikanan Darat Di Desa Sepakat Bersatu Kesamacat Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah terjadinya ketidaksesuaian antara fasilitas dan sumber daya yang baik dengan hasil yang terus menurun. Hal ini juga didukung dengan fakta keanggotaan program perikanan darat yang mulai menurun. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagai strategi pembangunan masyarakat desa melalui program perikanan darat di Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk memahami, menganalisis dan menjelaskan setiap kegiatan dalam strategi pembangunan masyarakat desa melalui program perikanan darat di Desa Sepakat Bersatu. Hasil yang diperoleh dari penelitiian ini adalah masih banyak hal-hal yang terjadi yang dapat menghambat berjalannya program perikanan darat. Beberapa hal yang dapat menghambat adalah sebagian besar muncul dari anggota program perikanan darat tersebut, seperti rasa malas, bosan dan kecemburuan. Kesimpulan dari adanya penelitian ini adalah strategi pembangunan masyarakat desa di Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya rasa kepedulian dan tanggung jawab anggota program perikanan darat terhadap program tersebut. Saran yang dapat penulis berikan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan, baik terhadap pemerintah desa dan juga anggota program perikanan darat.

KOORDINASI DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN KUNINGAN Muhammad Farhan Waliyudin; Ida Widianingsih; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41332

This study describes the coordination of the stunting prevention team in an effort to accelerate the reduction and prevention of stunting in Kuningan Regency. At this time, Kuningan Regency is included in one of the regencies in Indonesia with a high prevalence of under five stunting. Considering that the problem of stunting is a multidimensional problem, good coordination is needed between the agencies involved in its implementation. However, in reality the coordination in efforts to accelerate the reduction and prevention of stunting in Kuningan Regency is still not as expected, so it is interesting to study. The method used in this study is a qualitative research method that aims to analyze, understand, and explain various aspects that exist in the coordination of efforts to accelerate the reduction and prevention of stunting in Kuningan Regency. The theory of effective coordination techniques as proposed by (Bose, 2012). The results of this study showed us that coordination in accelerating the reduction and prevention of stunting in Kuningan Regency had not fully met effective coordination techniques. This is due to the absence of a clear and detailed division of tasks and responsibilities between the agencies involved, frequent changes in membership, especially in strategic positions in the Kuningan Regency Stunting Management Team due to mutations, and the absence of written Standard Operating Procedures that serve as joint guidelines, management of stunting data management that is not optimal and integrated, active participation of members in the implementation of coordination meetings is still lacking, and the leadership of the team leader has not been effective in coordinating and controlling the implementation of acceleration of stunting reduction and prevention in Kuningan Regency. ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang koordinasi tim penanggulangan stunting dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan. Pada saat ini Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam salah satu kabupaten di Indonesia dengan tingkat prevalensi balita stunting tinggi. Mengingat permasalahan stunting merupakan masalah multidimensi, maka dibutuhkan koordinasi yang baik diantara instansi yang terlibat dalam pelaksanaannya. Namun dalam kenyataannya koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan masih belum sesuai dengan harapan, sehingga menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan berbagai aspek yang ada dalam koordinasi upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan. Teori teknik koordinasi yang efektif sebagaimana dikemukakan oleh (Bose, 2012) dijadikan sebagai acuan atau guidance di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya memenuhi teknik koordinasi yang efektif. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas serta terperinci antara instansi yang terlibat, sering terjadi perubahan keanggotaan khususnya pada jabatan strategis dalam Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Kuningan yang disebabkan karena adanya mutasi, belum adanya Standar Operasional Prosedur secara tertulis yang dijadikan sebagai pedoman bersama, manajemen pengelolaan data stunting yang belum optimal dan terintegrasi, partisipasi aktif anggota dalam pelaksanaan rapat koordinasi yang masih kurang, dan belum efektifnya kepemimpinan yang dilakukan oleh ketua tim dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan.

GOOD TOURISM GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA MANGROVE KAMPUNG TELUK SEMANTING KABUPATEN BERAU Wini Ananda Utamy; Elisa Susanti; Nunung Runiawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45126

At present, all development in Indonesia applies the concept of sustainability, including in the tourism sector. In order to achieve this mission, the process needs to be carried out with good tourism governance. Mangrove Ecotourism itself has received various supports from three key actors, namely the government, the private sector, and the community. However, in reality the management of ecotourism has not met expectations, so it is interesting to study. The research method used is descriptive qualitative by collecting data through observation, literature study, and interviews with 9 informants involved in the management of the Teluk Semanting’s Mangrove Ecotourism. It aims to understand, analyze, and explain various aspects of existing management. The theory put forward (Sunaryo 2013) is in the form of synergistic active participation between three key actors in achieving success indicators that refer to the principles of sustainable and environmentally sound tourism development, namely active participation of related communities, involvement of all stakeholders, local ownership partnerships, sustainable use of resources. , accommodating community aspirations, environmental carrying capacity, program monitoring and evaluation, environmental accountability, training for related communities, as well as promotion and advocacy of local cultural values are used as references in this research. The results showed that the management of the Teluk Semanting’s Mangrove Ecotourism had been carried out well even though 5 out of 10 indicators were not yet optimal, in more detail in the form of a lack of human resources from the community, not yet effective communication between actors, especially the government and the private sector, some tourism resources have not been classified safe for tourists, there are no waste processing utilities and inadequate telecommunication networks, there are no records related to training, and the lack of culture and promotional information. Pada saat ini segala pembangunan yang ada di Indonesia menerapkan konsep bekerlanjutan termasuk dalam sektor pariwisata. Guna mencapai misi tersebut maka dalam prosesnya perlulah dilakukan dengan tata kelola kepariwisataan yang baik. Ekowisata Mangrove ini sendiri telah mendapat berbagai dukungan dari tiga aktor kunci yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya pengelolaan ekowisata ini belum sesuai harapan sehingga menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi, studi literatur, dan wawancara dengan 9 orang informan yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Teluk Semanting. Hal ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai aspek pengelolaan yang ada. Teori yang dikemukakan (Sunaryo 2013) berupa partisipasi aktif yang sinergis antar tiga aktor kunci dalam mencapai indikator keberhasilannya yang mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yaitu partisipasi aktif masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan kepemilikal lokal, pemanfaatan sumber daya secara berlanjut, mengakomodasi aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitoring dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan pada masyarakat terkait, serta promosi dan advokasi nilai budaya lokal dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Ekowisata Mangrove Teluk Semanting telah terlaksana dengan baik meskipun 5 dari 10 indikator yang ada belum optimal, secara lebih rincinya berupa kurangnya sumber daya manusia dari masyarakat, belum efektifnya komunikasi antar para aktor khususnya pemerintah dan swasta, beberapa sumber daya pariwisata belum tergolong aman bagi wisatawan, tidak adanya utilitas pengolahan limbah dan jaringan telekomunikasi yang belum memadai, tidak adanya pencatatan terkait pelatihan, dan minimnya budaya serta informasi promosi.

KOLABORASI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI DESA WISATA KUBU GADANG Fitri Aulia; Herijanto Bekti; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35045

ABSTRACTThis study describes the collaborative development of tourism in the Kubu Gadang Tourism Village. This research is motivated by problems in tourism development in Kubu Gadang Tourism Village, especially in the collaboration aspect. One of them is in collaborative communication, where sectoral ego and community participation are still fluctuating. The results of this study indicate that the collaboration of tourism development in Kubu Gadang Tourism Village has been going well. Of the six determinants of successful collaboration proposed by Paul W. Mattessich and Barbara R. Monsey, only one factor has not worked well. In contrast, the other five factors have worked well. Factors that have not gone well are the collaboration resource factor. Namely, the source of funds that are still very lacking and the members who have the skills are not evenly distributed. Some suggestions from this study are that the collaboration group members should be able to compromise to make a meeting schedule that fits the schedule of all members to maximize the attendance of all collaboration members in each meeting so that no information is missed. It is recommended that the Tourism Development Collaboration Group in the Kubu Gadang Tourism Village add a division that focuses on the business or business development. It is recommended that the Tourism Development Collaborative Group in Kubu Gadang Tourism Village conduct training on time management. To avoid wasting time and delays in receiving the next guests. ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang kolaborasi pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pada pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang terutama pada aspek kolaborasi. Salah satunya pada komunikasi kolaborasi yang masih terdapat ego sektoral dan partisipasi masyarakat yang masih mengalami fluktuasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang sudah berjalan dengan baik. dari enam faktor penentu keberhasilan kolaborasi yang dikemukakan oleh Paul W. Mattessich dan Barbara R. Monsey, hanya satu faktor yang belum dapat berjalan dengan baik, sedangkan lima faktor lainnya sudah berjalan dengan baik. Faktor yang belum berjalan dengan baik adalah faktor sumber daya kolaborasi yaitu sumber dana yang masih sangat kurang dan juga anggota yang memiliki keterampilan itu belum merata.Beberapa saran dari penelitian ini adalah Anggota kelompok kolaborasi sebaiknya bisa melakukan kompromi untuk membuat jadwal pertemuan yang sesuai dengan jadwal seluruh anggota untuk memaksimalkan kehadirian seluruh anggota kolaborasi dalam setiap pertemuan agar tidak ada informasi yang terlewat. Sebaiknya Kelompok Kolaborasi Pembangunan Kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang melakukan penambahan divisi yang berfokus kepada pengembangan usaha atau bisnis. Sebaiknya Kelompok Kolaborasi Pembangunan Kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang melakukan pelatihan tentang manajemen waktu. Agar tidak terjadi pemborosan waktu dan keterlambatan dalam menerima tamu-tamu selanjutnya.

E-GOVERNMENT SERVICE QUALITY PADA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISKED BASED APPROACH (OSS-RBA) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SUMEDANG Fadillah Octavian; Elisa Susanti; Bonti Bonti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45133

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membawa perubahan terhadap tata pelaksanaan perizinan kegiatan usaha di Indonesia. Sejak diberlakukannya OSS-RBA sebagai implementasi dari penerapan Undang Undang Cipta Kerja pelaku usaha dapat langsung mengajukan perizinan usaha lewat website OSS-RBA, dimana dalam melakukan permohonan izin pada website OSS-RBA pelaku usaha perlu memperhatikan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang mereka miliki. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah seperti website yang sering kali mengalami error, dan sepanjang tahun 2018-2021 terdapat sebanyak 1.071 keluhan masyarakat yang diterima oleh DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori E-Goverment Service Quality oleh Papadomichelaki & Mentaz, yang mengatakan bahwa terdapat beberapa dimensi untuk mengetahui E-Goverment Service Quality, yaitu (1) Ease of Use, (2) Trust, (3) Functionality of the Interaction Environment, (4) Reliability, (5)Content and appearance of information, dan (6) Citizen Support. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui angket, dan observasi lapangan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Sumedang berjalan dengan baik dan memudahkan masyarakat terbukti dari hasil penelitian rata-rata skor yang didapat yaitu diatas 80% sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Simpulan pada penelitian ini adalah bahwa adanya website OSS-RBA dalam pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP Kabupaten Sumedang mempermudah dan mempercepat alur permohonan perizinan berusaha. Akan tetapi DPMPTSP harus terus memperhatikan saran maupun keluhan yang diajukan masyarakat agar proses pelayanan semakin baik. The enactment of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing as a derivative regulation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which brings changes to the procedures for implementing business activity licensing in Indonesia. Since the enactment of the OSS-RBA as an implementation of the Job Creation Law, business actors can directly apply for business licenses via the OSS-RBA website, whereby in applying for permits on the OSS-RBA website, business actors need to pay attention to the level of risk of their business activities. However, in practice there are still several problems such as the website which often experiences errors, and during 2018-2021 there were 1,071 public complaints received by DPMPTSP Sumedang Regency. The theory used in this study is the theory of E-Government Service Quality by Papadomichelaki & Mentaz, which says that there are several dimensions to determine E-Government Service Quality, namely (1) Ease of Use, (2) Trust, (3) Functionality of the Interaction Environment, (4) Reliability, (5) Content and appearance of information, and (6) Citizen Support. This study uses descriptive research methods with a quantitative approach, data collection techniques in this study, namely through questionnaires, and field observations, as well as other sources related to this research. facilitating the community as evidenced by the research results the average score obtained is above 80% so that it is included in the very good category. The conclusion of this study is that the OSS-RBA website for business licensing services by DPMPTSP Sumedang Regency simplifies and accelerates the flow of business licensing applications. However, DPMPTSP must continue to pay attention to suggestions and complaints submitted by the community so that the service process is getting better.

PENGARUH KOMPENSASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT Ajeng Antania Putri; Nina Karlina; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41260

The background of this research is as the spearhead of government administration whose workload is quite heavy. Where employees at the sub-district office work in direct contact with the public and village, but the TPP received by employees is still considered unfair and unbalanced, but has good performance. Based on the result of preliminary observations, the problem of unfairness is also related to the absence of incentives such as rewards or bonuses for the employees who have activities or who have a good performance. In conducting this research, the author uses the compensation theory from Ivancevich and Konopaske (2012) that in compensation policy there are seven dimensions to achieve compensation effectiveness, i.e. adequate, fair, balanced, cost-effective, guaranteed, providing incentives, and acceptable by employees. And for performance theory, the author uses the theory of Mathis, et. al. (2017) there are six dimensions in assessing performance, i.e. quantity of output, quality of output, timeliness of output, presence on the job, the efficiency of work completed, and effectiveness of work completed. This research uses quantitative research methods using simple linear regression. By using total sampling as a sampling technique that produces 19 respondents. The results showed that the compensation variable had a high effect on the performance variable. However, there are still several dimensions that need to be considered, because, in practice, the compensation at the Kuningan District Office has not been carried out optimally. There are still indicators of compensation in adequate dimensions and balanced dimensions that have not been fulfilled. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang beban kerjanya cukup berat, dimana pegawai di kantor kecamatan bekerja bersentuhan langsung dengan masyarakat ataupun desa, TPP yang diterima pegawai dinilai masih tidak adil dan tidak seimbang, namun memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan hasil observasi awal, permasalahan keadilan tersebut juga berkaitan dengan tidak adanya dorongan insentif seperti penghargaan atau bonus bagi ASN yang melaksanakan kegiatan ataupun yang berkinerja baik.Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori kompensasi dari Ivancevich dan Konopaske (2012) yang menunjukan dalam kebijakan kompensasi terdapat tujuh dimensi untuk mencapai suatu efektivitas kompensasi, yaitu memadai, adil, seimbang, biaya yang efektif, terjamin, menyediakan insentif, dan dapat diterima oleh pegawai. Adapun teori kinerja yang digunakan ialah teori Mathis , et al. (2017) dimana terdapat enam dimensi dalam menilai kinerja, yaitu kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, ketepatan waktu hasil kerja, kehadiran di tempat kerja, efisiensi hasil kerja dan efektivitas hasil kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi linier sederhana.. Dengan menggunakan teknik penarikan sampel yaitu total sampling sebanyak 19 responden. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa variabel kompensasi memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap variabel kinerja. Namun masih terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan, karena dalam pelaksanaannya pemberian kompensasi di Kantor Kecamatan Kuningan belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat indikator-indikator kompensasi dalam dimensi memadai dan dimensi seimbang yang belum terpenuhi.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA CIMAHI (STUDI KASUS DI WILAYAH PELAYANAN SAMPAH LEUWIGAJAH) Hardani Wijaya; Heru Nurasa; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38130

ABSTRACT This thesis is the result of research on the Implementation of Waste Management Policy in the Cimahi City Agency (Study: LeuwiGajah Area). This research is motivated by the authors' interest in waste management policies in Cimahi City. The Cimahi City Government issued Regional Regulation No. 6 of 2019 concerning waste management as an effort to resolve it in Cimahi City. In areas that are particularly LeuwiGajah, waste has become a major problem.In tracing the above problem, this research uses the theory of policy implementation by Michael Hill and Peter Hupe which includes policy characteristics, poliicy formation (in much of the literature seen as efforts to structure policy from the ‘top’), issues about ‘layers’ in the policy transfer process, or what we call ‘vertical public administration’, factors affecting the responses of implementation agencies, horizontal inter-organizational relationships, and the impact of responses from those affected by the policy. The method used is a qualitative research method with a descriptive approach. Data obtained through library studies and field studies (observation and interviews). The technique of determining the informant is using purposive sampling technique. The results of this study indicate that the Implementation of Waste Management Policy in the Bandung Regency Environmental Agency (Study: LeuwiGajah Area). Of the seven success factors for policy implementation proposed by Michael Hill and Peter Hupe there are factors that most influence the ineffectiveness Implementation of Waste Management Policy in the Bandung Regency Environmental Agency (Study: LeuwiGajah Area). This factor is the attitude of implementing waste management policies in Cimahi City, which must play an active role in socializing so that the community takes an active role, the simplest example is throwing garbage in its place, not littering. This is because there are no clearly regulated rewards and punishments. ABSTRAKPenelitian ini merupakan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai upaya penyelesaian di Kabupaten Bandung. Di wilayah yang khususnya di LeuwiGajah da tumpukan sampah menjadi menjadi masalah utama. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Michael Hill dan Peter Hupe yang mencakup Karakteristik Kebijakan, Formasi Kebijakan, Proses Transfer Kebijakan, Faktor yang Mempengaruhi Badan Pelaksana, Hubungan Inter-Organisasi Horizontal, Respon Kelompok Sasaran, dan Faktor Lingkungan Eksternal.Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik penentuan informan yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah). Dari ketujuh faktor keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Michael Hill dan Peter Hupe terdapat faktor yang paling mempengaruhi belum efektifnya implementasi kebijakan kawasan pengelolaan sampah di Kota cimahi. Faktor tersebut adalah sikap pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi ini yang harus berperan aktif bersosialisasi agar masyarakatnya ikut berperan aktif contoh yang paling sederhana membuang sampah pada tempatnya tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya reward dan punishment yang diatur dengan jelas.

Penerimaan Pengguna dengan Technology Acceptance Model pada aplikasi e-Satria (electronic self assessment tax reporting application) Pajak Restoran di Kota Bandung Trilestari Putri S; Elisa Susanti; Hilman Abdul Halim
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35034

The background of this research is to see how e-satria is received by restaurant tax in Bandung City. The Regional Revenue Management Agency issues tax reporting services online, but not yet fully taxpayers have reported online. Based on the observations, the problem is related to the acceptance of e-satria users on restaurant taxes in the city of Bandung. In conducting this research, the writer uses the theory of the technology acceptance model. In this model, to see how users can accept technology, look at the behavior and perceptions of users, namely perceptions of usefulness, perceived ease of use, intention to use, and use of the system. This study uses qualitative research methods. The result of this research is that there is a lack of acceptance of e-satria users (electronic self-assessment tax reporting application) on restaurant taxes in the city of Bandung. This is because aspects have not been met in user acceptance by using the technology acceptance model. Among them, on the aspect of perceived ease where users still have difficulty accessing, some users return to reporting manually. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, adalah untuk melihat bagaimana e-satria dapat diterima oleh pajak restoran di Kota Bandung. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mengeluarkan pelayanan pelaporan pajak secara online namun belum sepenuhnya wajib pajak melakukan pelaporan secara online. berdasarkan hasil observasi, permasalahan tesebut berkaitan dengan penerimaan pengguna e-satria pada pajak restoran di kota Bandung. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori technology acceptance model. Dalam model tersebut untuk melihat bagaimana suatu teknologi dapat diterima oleh pengguna melihat dari perilaku dan persepsi pengguna yaitu presepsi kegunaan, persepsi kemudahan, niat menggunakan, dan penggunaan pada sistem. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat kurang penerimaan pengguna e-satria (electronic self assessment tax reporting application) pada pajak restoran di Kota Bandung. Hal ini dikarenakan terdapat aspek yang belum terpenuhi pada penerimaan pengguna dengan menggunakan technology acceptance model. Diantaranya, pada aspek persepsi kemudahan dimana pengguna masih kesulitan dalam mengaskes, sehingga terdapat pengguna yang kembali melakukan pelaporan secara manual.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search