p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif
Edi Krisharyanto
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

FUNGSI HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM MENUJU PROSES INDUSTRIALISASI Edi Krisharyanto
Perspektif Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i4.295

Abstract

The Labour Act is a species and genus of law in general. It is covered every stage of regulation for an employee just before he start the job, during the job; within and after business relationship. Accordingly, the preparation of rule instruments should be well taken place in order to give the normative base in a frame of industrialization process.
PERMASALAHAN HUKUM SUMPAH JABATAN B.J. HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN III REPUBLIK INDONESIA Edi Krisharyanto
Perspektif Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v5i1.228

Abstract

Pergantian kepemimpinan nasional dalam suatu negara perlu ada aturan, prosedur dan mekanisme yang diperlukan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanannya, hal ini untuk menghindari kepentingan-kepentingan yang subyektif dari setiap pelaksana yang terkait langsung dalam setiap proses suksesi tersebut.
KAJIAN FILOSOFIS & PROBLEMATIKA HUKUM BISNIS DALAM MEMASUKI PERDAGANGAN INTERNASIONAL Edi Krisharyanto
Perspektif Vol 7, No 2 (2002): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i2.569

Abstract

Trading is a service sector that supports local and internation economics activity. In the international trade system, Indonesia has taken part in the success of Uruguay Round of GATT. The agreement resulted from the Round bound all the participants to follow GATT in every trading activity. There are three principles of GATT: reciprocity, most favored nation (MFN) and transparency, all of which to eliminate trading problem among the countries.
PENGENDALIAN PRE-PROJECT SELLING MELALUI PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Edi Krisharyanto; Peni Jati Setyowati
Perspektif Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i2.731

Abstract

Pre-Project Selling merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh para pihak terhadap jual beli properti sebelum proyek dibangun dan yang dijual baru berupa gambar atau konsep. Alasan pengembang melakukan praktik Pre-Project Selling ini dalah untuk mengetahui respon pasar atas produk properti yang akan dibangun. Sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Burgerlijk Wetboek dinyatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya objek perjanjian yang jelas. Praktik Pre-Project Selling merupakan perjanjian khusus. Hal ini disebabkan karena objek perjanjian merupakan gambar atau konsep dari pengembang. Maraknya Pre-Project Selling ini tentu menghadirkan beberapa problematika. Salah satunya adalah mengenai perlindungan konsumen dari gambar atau konsep yang diajukan oleh Pengembang. Dalam penelitian ini akan membahas Pengendalian Pre-Project Selling Melalui Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Penelitian normatif ini juga berfungsi untuk memberikan argumentasi secara yuridis terhadap terjadinya kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Dengan demikian penelitian ini dirasa sangat penting sebagai bahan masukan kebijakan agar memeberikan nilai keadilan bagi masyarakat.Pre-Project Selling is an agreement made by the parties to the sale and purchase of properti before the project is built and the new one is sold in the form of pictures or concepts. The reason developers develop this Pre-Project Selling practice is to find out the market’s response to the properti product that will be built (test the water). In accordance with the legal conditions of the agreement in article 1320 Burgerlijk Wetboek stated that one of the conditions that must be met is the existence of a clear object of the agreement. The Pre-Project Selling practice is a special agreement. This is because the object of the agreement is an image or concept from the developer. The rise of the Pre-Project Selling certainly presents some problems. One of them is about protecting consumers from images or concepts proposed by Developers. In this study will discuss the Urgency of Consumer Protection against Pre-Project Selling practices that refer to the legal principles in the Consumer Protection Act. This type of research is normative research, which is research based on studies that are in accordance with the theories and legal rules that have been determined. This normative research also functions to provide a juridical argument against the occurrence of emptiness, obscurity, and norm conflicts. Thus this research is considered very important as a policy input material in order to provide the value of justice for the community.
NORMA PERILAKU ADVOKAT DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM Edi Krisharyanto
Perspektif Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v12i1.364

Abstract

The function of Legal Behaviour is to direct, to cancel, to change and to determine violation of any person dealing with law as his/her profession. Advocate Legal Behaviour is the main law system that has been written in advocate regulation and code of ethics, so that every advocate committed to appropriate legal behaviour would uphold the law enforcement.
KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IV/1983 TENTANG REFERENDUM Edi Krisharyanto
Perspektif Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v5i3.241

Abstract

Distorsi terhadap pemaknaan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat sering terjadi dalam praktek ketatanegaraan. Kedaulatan rakyat yang disiplin sebagai jiwa dari demokrasi selalu dilinearkan dengan adanya lembaga perwakilan sebagai konsekuensi yang wajar dari lahirnya demokrasi tidak langsung. TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum menjadi wacana yang berlawanan dengan lembaga perwakilan, yang pada akhirnya dinilai sebagai lembaga yang bertentangan dengan kedaulatan rakyat itu sendiri.
INDIKASI PERSENGKOKOLAN DALAM TENDER Edi Krisharyanto
Perspektif Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v11i1.402

Abstract

Before doing big and highly amount projects invested by APBN or APBD, bids are often previously executed. However, along with the increase of participant and the business it self, any kinds and signs of collution is some possible things to find.
BEBERAPA ASPEK HUKUM RUMAH SAKIT DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN Edi Krisharyanto
Perspektif Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i3.541

Abstract

Banyak rumah sakit di Indonesia yang “enggan” dengan persoalan yang ada kaitannya dengan hukum, karena hukum “dianggap” menghambat jalannya roda lembaga rumah sakit apalagi rumah sakit adalah menyangkut persoalan pelayanan kesehatan.
MANFAAT PENDEKATAN SISTEM DALAM PENYELESAIAN PERMOHONAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA Edi Krisharyanto
Perspektif Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i3.338

Abstract

Law system plays a quite role in decision of the judge in a court, so the decision is expected to reflect a pure justice. It starts with the submission of the case, the process or the executive of the case and finally, decision from the judge. By the system approach, this decision is called the output. The feedback is a reaction of the decision that the bankrupt party able to institute to the Supreme Court.
SISTEM DAN PROSEDUR PERMOHONAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA Edi Krisharyanto
Perspektif Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i1.251

Abstract

Sebagai lembaga peradilan, pengadilan yang selama ini berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan kepailitan belum menampakkan hasil yang bagus, bahkan seringkali dari dimensi waktu membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap para kreditur terabaikan/tidak dilindungi. Oleh karenanya kehadiran Pengadilan Niaga dengan Sistem dan Prosedur yang baru dan berbeda dengan pengadilan yang telah ada, diharapkan dapat menyelesaikan permohonan kepailitan secara cepat dan efisien.