Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Abd Rais Asmar
universitas islam negeri alauddin makassar
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
DANA PERIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH Abd Rais Asmar
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4038

Abstract

The issue of balancing funds which is a potential source of revenue for the regions is closely related to the central and regional governmental affairs because the funds are sourced from the state budget. Balancing Funds are funds sourced from APBN revenues allocated to regions to fund local needs in the context of decentralization implementation. The current DBH allocation is too complex as it lacks a strong foundation and varies the basis of assignment for revenue sharing. The DBH distribution mechanisms in the regions also often experience delays.Keywords: Balancing Fund            Permasalahan dana perimbangan yang menjadi sumber penerimaan potensial bagi daerah berhubungan erat dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah karena dananya bersumber dari APBN. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DBH saat ini terlalu komplek seperti kurang memiliki landasan yang kuat dan beragamnya dasar penetapan untuk bagi hasil. Mekanisme penyaluran DBH di daerah juga sering mengalami keterlambatan.Kata Kunci: Dana Perimbangan 
PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUKUMBA TERHADAP REHABILITASI MANTAN PENGGUNA NARKOBA Nur Aima; Andi Safriani; Abd Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.9 KB) | DOI: 10.24252/aldev.v1i2.11070

Abstract

Jumlah penyalagunaan Narkotika (NAPZA) di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 menunjukan angka jumlah yang terkait kasus narkoba sebanyak 74 kasus dengan 127 orang tersangka serta barang bukti yang berhasil diamankan jenis sabu sebanyak 72.785 gram sabu dan 2.578 butir jenis obat tramadol. Mengenai permasalahan tersebut sesuai yang telah tercantum dalam Undang-undang No 35 Bab IX Pasal 54  juga mengatur tentang pengobatan dan rehabilitasi, dimana para mantan pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, peraturan pemerintah yang terkait tentang penyelenggaraan kesehjateraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial. Pada tingkat daerah Kabupaten khusus Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bulukummba terdapat pada Nomor 78 tahun 2016 yang membahas tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.Kata Kunci: Dinas Sosial, Rehabilitasi, Mantan pengguna narkoba. 
KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN Mutmainnah J; Rahman Syamsuddin; Abd Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 3 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.64 KB) | DOI: 10.24252/aldev.v1i3.11895

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencurian rumah dan untuk mengetahui kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari di tempat kejadian perkara. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencurian rumah sangat penting dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana untuk mengungkap atau membuktikan pelaku dan korban secara ilmiah. Sidik jari juga sebagai sarana alat bukti pembantu alat bukti lain. Kekuatan sidik jari sangat akurat karena tidak ada yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak dapat diganti atau diubah. Pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari biasanya disertai keterangan saksi sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten di TKP. Implikasi dari penelitian ini adalah sidik jari diharapkan dapat menjadi alat bukti kuat bagi penyidik hukum dalam hal ini sidik jari sangat berperan penting dalam pembuktian oleh karena itu, pihak Kepolisian harus menjaga kestrerilan TKP agar tidak terjadi salah pengidentifikasian yang dapat berakibat salah tangkap bahkan salah memutus terdakwa di pengadilan.Kata kunci: Pencurian; Sidik Jari; Tindak Pidana 
The Roles of Advocate Professional Education in Improving the Quality and Competitiveness of Sharia and Law Alumni Rahman Syamsuddin; Abd Rais Asmar
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v9i2.33177

Abstract

This study aimed to determine the quality and competitiveness improvement of alumni of the Faculty of Sharia and Law (FSH), Alauddin State Islamic University Makassar (UINAM), through the Special Advocates Professional Education (PKPA). The method uses a normative juridical approach with quantitative data collection using surveys. The results show an increase in the quality of alumni after participating in PKPA from the aspect of graduate user satisfaction, such as law offices, state institutions, and the private sector. The quality of PKPA UINAM as a printer of advocates also increases periodically as well as the enthusiasts of participants. Following that, the competitiveness shown by the short waiting period of work, which is 3.5 months, and the contribution graduates, who can contribute as much as 15% of the total national Advocate Profession Exam (UPA) participants. It shows the implications given by making the competitiveness of alumni able to compete nationally and globally.
Co-Authors Andi Safriani Mutmainnah J Nur Aima Rahman Syamsuddin