Articles
<![CDATA[PENGUASAAN NEGARA ATAS MIGAS SEBAGAI WUJUD KEDAULATAN ATAS SUMBERDAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER ]]>
<![CDATA[Anshar Anshar]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.752 KB)
|
DOI: 10.29303/ius.v5i2.492
<![CDATA[Kedaulatan permanen atas sumberdaya alam termasuk didalamnya kekayaan minyak dan gas bumi (migas) dijamin sebagai salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh setiap bangsa. Hal itu diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya. Persoalan kedaulatan yang termasuk didalamnya adalah aspek pengelolaan sumberdaya alam merupakan aspek krusial yang akan dihadapi oleh setiap negara termasuk Indonesia di dalam percaturan global yang semakin kompetitif. Dalam prinsip kedaulatan hukum internasional dikenal adanya tiga aspek kedaulatan yang dapat dibagi atas: kedaulatan eksternal, kedaulatan internal, dan kedaulatan teritorial. Berdasarkan analisis dari ketiga aspek kedaulatan tersebut dan kemudian disandingkan dengan amanah konstitusi pada Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan migas belum mampu secara optimal untuk menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang berdaulat dan memiliki penguasaan penuh terhadap pengelolaan sumberdaya alam, khususnya migas. ]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE) ]]>
<![CDATA[Anshar Anshar]]>;
<![CDATA[Syawal Abdulajid]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 8 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v8i1.21364
<![CDATA[This paper examines the implementation of the fulfillment of the special rights of women prisoners under certain conditions, such as menstruation, pregnancy, childbirth or breastfeeding who take the object of study at the Class III Ternate Women's Prison. The research was conducted using empirical legal research type by collecting primary and secondary data with data collection techniques both in field studies and literature studies. The results showed that the fulfillment of special rights for women prisoners had not been implemented properly. This is influenced by several factors, one of which is the absence of legal instruments that can standardize the fulfillment of special rights for women prisoners. So that in the future there is a need for seriousness from the state to compile and enforce these legal instruments so that they can be immediately applied to every women's penitentiary throughout Indonesia.]]>
<![CDATA[WUJUD KEBIJAKAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MALUKU UTARA ]]>
<![CDATA[Anshar Anshar]]>;
<![CDATA[Rusdin Alauddin]]>
<![CDATA[ Humano: Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2019): Periode November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Khairun ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/humano.v10i2.1683
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wujud muatan dari kebijakan hukum daerah mengenai pengelolaan sumber daya alam berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dan materi muatan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan satu-satunya produk hukum daerah yang menjadi representasi dari kebijakan hukum pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Analisis ini menjelaskan bahwa muatan nilai-nilai kearifan lokal yang termuat dalam kebijakan hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu kelaziman yang harus tetap dipertahankan dalam setiap program legislasi daerah. Hal ini dimaksudkan agar karakteristik dari nilai-nilai kearifan lokal tetap terpelihara dalam wujud materi dan substansi kebijakan hukum daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Maluku Utara]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Atas Pangan Nelayan Buruh di Daerah Kepulauan Kota Ternate ]]>
<![CDATA[Anshar Anshar]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Sophian Yahya Selajar]]>;
<![CDATA[Abdul Ismail]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.18337
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan pemenuhan hak atas pangan bagi nelayan buruh yang tergolong sebagai kelompok masyarakat yang rentan dari aspek ekonomi. Hak atas pangan merupakan hak dasar yang menjadi tanggung jawab negara/pemerintah untuk memastikan setiap kelompok masyarakat termasuk para rumah tangga nelayan buruh dapat memenuhi kebutuhan akan pangan. Obyek penelitian difokuskan pada kelompok nelayan buruh berada di daerah kepulauan Kota Ternate sebagai representasi kelompok masyarakat perkotaan yang masih tergolong rawan pangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data baik itu secara studi lapangan maupun studi kepustakaan dengan teknik analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pangan bagi kelompok nelayan buruh sangat ditentukan dari beberapa indikator ketahanan pangan yang selanjutnya dari indikator tersebut negara/pemerintah dapat menyusun sejumlah kebijakan yang dapat mendukung program pemenuhan hak atas pangan para nelayan buruh.]]>
<![CDATA[INFRA PETITA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENEROBOS KETENTUAN PEMIDANAAN MINIMUM ]]>
<![CDATA[Anshar Anshar]]>;
<![CDATA[Suwito Suwito]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v11i2.272
<![CDATA[ABSTRAKPenanganan perkara tindak pidana korupsi menganut sistem pemidanaan minimum bagi pelaku yang diputus bersalah oleh pengadilan. Istilah ketentuan pidana minimum khusus secara normatif diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tataran praktiknya terdapat fenomena adanya putusan pengadilan yang menerobos sistem pemidanaan minimum yang dianut tersebut. Salah satu contoh putusan pengadilan yang ditelaah dalam tulisan ini adalah Putusan Nomor 2399 K/PID.SUS/2010. Permasalahan yang timbul adalah apa saja yang menjadi landasan infra petita hakim dalam menjatuhkan putusan yang menerobos ketentuan pemidanaan minimum dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulis berkesimpulan bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerobos ketentuan pemidanaan minimum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya diperbolehkan. Sepanjang putusan hakim yang infra petita tersebut memiliki esensi ratio legis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, atas dasar alasan pertimbangan nilai keadilan dan pertimbangan judex factie sebagaimana pada perkara a quo.Kata kunci: putusan, korupsi, pemidanaan minimum. ABSTRACT In the handling of a corruption case, mandatory minimum penalty is adopted in the criminal justice system for the offender who was found guilty by the court. The term ‘mandatory minimum penalty’ is normatively regulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999, as amended to Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication. In practice there is a phenomenon of a court decision breaching the adopted mandatory minimum penalty. One example of a court decision analyzed hereon is the Decision Number 2399 K/PID.SUS/2010. The arising problem is what the consideration of the judge is for infra petita in imposing decision which breached the mandatory minimum penalty provision in that corruption case. This research uses normative legal research method with legislation approach. It can be concluded that it is basically permissible in the corruption court’s decision to breach the minimum penalty provisions as stipulated in the Corruption Eradication Law. Provided that the judge’s decision of infra petita, is based on strong legislation ratio and can be accounted for, on the basis of justice value and judex factie considerations as in the a quo case. Keywords: court decision, corruption, minimum penalty.]]>
<![CDATA[Kajian Kriminologi Penyalagunaan Narkotika oleh Anak di Kota Ternate ]]>
<![CDATA[Rudi Hamdja]]>;
<![CDATA[Tri Syafari]]>;
<![CDATA[Anshar Anshar]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 4 Issue 1, September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (969.619 KB)
|
DOI: 10.33387/klj.v4i1.3032
<![CDATA[Abuse of narcotics by children in Ternate City actually occurs and is used by children who are still minors, either the child is a user / user or the child is a dealer, if it is categorized as narcotics abuse by children in Ternate City then the most dominating the category is a child as a user or a user who is a victim. The legal area of the North Maluku Regional Police and its staff in Ternate City is often found by children as drug users / users who are victims, in 2017 there were 2 cases of children who were netted with drug cases, in 2018 there were 1 cases of children and in 2019 there were 3 cases of children as users drugs, from these figures it shows that in the jurisdiction of the North Maluku Regional Police and the number of crimes of trafficking of Narcotics by minors still occurs, from a number of reasons children use or use narcotics because they are influenced by invitations from friends, curiosity or trial and error. try, the influence of the older siblings who live in, then the family is not harmonious and the environment in which they live.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Ternate ]]>
<![CDATA[M. Agus F Sudarsono]]>;
<![CDATA[Faissal Malik]]>;
<![CDATA[Anshar Anshar]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 4 Issue 1, September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (966.28 KB)
|
DOI: 10.33387/klj.v4i1.3036
<![CDATA[The legal basis regulating traffic is Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning "Road Traffic and Transportation" (hereinafter written UULAJ). Traffic procedures are regulated in Article 105 to Article 126 UULAJ. However, the current high number of traffic violations is one of the causes of the high number of traffic accidents that occur. With the increasing need for transportation for the community, there are also more vehicles in the traffic lane so that it cannot be denied that it will cause violations to be committed, especially by motorized vehicle drivers which results in quite difficult and complicated problems. Fines are a type of crime that is generally imposed on all violations. The fact is currently happening in Kota Ternate, although the ticket fines already exist, the number of traffic violations is always there and tends to increase. One of the causes is the low number of fines imposed by the District Court Judges of Ternate on traffic offenders so that traffic offenders feel that they are able to pay the sanctions given and the supervision of traffic officers is not proportional to the size of the area being supervised so that it causes unevenness and weakness. supervision of offendersSanctions; Criminal Fines; Traffic violations]]>
<![CDATA[PENERAPAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR TERNATE ]]>
<![CDATA[Edy Setiawan]]>;
<![CDATA[Syawal Abdulajid]]>;
<![CDATA[Anshar Anshar]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5697
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem restoratif justice dalam proses penyelesaian perkara pidana di Kepolisian Resor Ternate. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan (kuesioner). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Ternate yaitu pada saat tahap penyidikan sedang berlangsung 7 hari sebelum diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke kejaksaan kedua belah pihak masih bisa melakukan kesepakatan damai dengan menerapkan sistem Restorative Justice.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS DI BIDANG PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Jefri Tolokonde]]>;
<![CDATA[Anshar Anshar]]>;
<![CDATA[Wahda Z. Imam]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5700
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap praktik insider trading sebagai kejahatan bisnis di bidang pasar modal. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap praktik insider trading pada tahap formulasi telah merumuskan larangan terkait praktik insider trading namun larangan tersebut belum dapat menjangkau semua pihak yang terlibat, begitu pula dalam tahap aplikasi dimana Otoritas Jasa Keuangan sebagai lemnaga independen yang memilki kewenangan penegakan hukum belum mampu berperan maksimal dalam penegakan hukum pelaku insider trading sehingga hal tersebut tentunya berpengaruh dalam tahap eksekusi, oleh karena tidak adanya pelaku kasus kejahatan insider trading yang mampu dibawa ke pengadilan oleh Otoritas Jasa Keuangan.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah oleh Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Marini Abdullah]]>;
<![CDATA[Husen Alting]]>;
<![CDATA[Anshar]]>;
<![CDATA[Rusdin Alauddin]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pengembalian tanah dan bangunan rumah obyek yang telah dihibahkan terhadap pembatalan hibah tanah. Studi kasus Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Tte. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Penelitian dilakukan di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pengembalian tanah dan bangunan rumah objek yang telah dihibahkan dinyatakan sebagai kebatalan relatif. Perbuatan hukum yang dapat dibatalkan, dimana keadaannya disahkan dalam perbuatan hukum yang digantungkan pada kemauan salah satu pihak. Artinya, akibat hukum dapat timbul kepada penerima hibah jika dimohonkan batalnya pada pengadilan untuk memperoleh putusan yang berketetapan hukum tetap, dimana seluruh harta hibah yang telah diberikan terhadap setiap penerima hibah akan kembali menjadi milik sendiri pemberi hibah secara keseluruhan. Pembatalan hibah tanah sebagaimana Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/Pa.Tte pemberi hibah memiliki beberapa hak. Pemberi hibah juga dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain.]]>
