Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum

PENERAPAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR TERNATE Edy Setiawan; Syawal Abdulajid; Anshar Anshar
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5697

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem restoratif justice dalam proses penyelesaian perkara pidana di Kepolisian Resor Ternate. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan (kuesioner). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Ternate yaitu pada saat tahap penyidikan sedang berlangsung 7 hari sebelum diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke kejaksaan kedua belah pihak masih bisa melakukan kesepakatan damai dengan menerapkan sistem Restorative Justice.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS DI BIDANG PASAR MODAL Jefri Tolokonde; Anshar Anshar; Wahda Z. Imam
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5700

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap praktik insider trading sebagai kejahatan bisnis di bidang pasar modal. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap praktik insider trading pada tahap formulasi telah merumuskan larangan terkait praktik insider trading namun larangan tersebut belum dapat menjangkau semua pihak yang terlibat, begitu pula dalam tahap aplikasi dimana Otoritas Jasa Keuangan sebagai lemnaga independen yang memilki kewenangan penegakan hukum belum mampu berperan maksimal dalam penegakan hukum pelaku insider trading sehingga hal tersebut tentunya berpengaruh dalam tahap eksekusi, oleh karena tidak adanya pelaku kasus kejahatan insider trading yang mampu dibawa ke pengadilan oleh Otoritas Jasa Keuangan.