<![CDATA[Upaya strategis Pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan proses pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sampang mengeluarkan kebijakan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Tahun 2018. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat di tingkat RT untuk mengajukan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan pada RT 02 RW 04 dan RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang, ditinjau berdasarkan teori implementasi Bottom Up yaitu identifikasi jaringan aktor yang terlibat, jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah, kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan keinginan publik yang menjadi target, prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui lembaga swadaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi program tersebut telah dilaksanakan dengan jaringan aktor yang terlibat yaitu Tim Fasilitasi Kegiatan, Lurah Dalpenang, Ketua RT, dan tokoh masyarakat setempat. Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan pekerja yang dapat diambil dari lingkungan RT setempat sedangkan birokrat level bawah yaitu Lurah Dalpenang hanya sebagai fungsi koordinasi. Adanya Musrembang di RT 02 RW 04 terkait program pemasangan penerangan jalan umum dan RT 02 RW 02 terkait program rehab jalan rabat beton menunjukkan program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Saran peneliti dalam penelitian ini yaitu diharapkan kedepan Pemerintah Kabupaten Sampang dapat mengalokasikan anggaran kegiatan yang lebih besar, memperkuat tugas, tanggung jawab serta koordinasi pelaksana kegiatan dengan Tim Fasilitasi kegiatan, sehingga kebijakan program ini dapat dilaksanakan secara masif di tahun-tahun selanjutnya. Kata Kunci: Implementasi, Program Peningkatan Sarana Prasarana Strategic effort of Sampang Regency Givernment in improving the quality of Human Resources (HR) is through the process of community empowerment, in this case Sampang district givernment issued a program of Activities to Increase Facilities and Infrastructure Supporting the Healthy Environment for Housing in Sampang District, Sampang Regency in 2018. The program was intended to provide flexibility for the community at the RT level to propose community empowerment based activities. The purpose of this study is to analyze and describe the Implementation of the Program for the Improvement of Facilities and Infrastructure of Supporting Healthy Environments for Housing in RT 02 RW 04 and RT 02 RW 02 Dalpenang, reviewed based on Bottom Up implementation theory, namely identification of the network of actors involved, types of public policies that encourage people do their own policy implementation by themselves or still involve government officials at lower levels, policies made in accordance with the expectations of target public, community initiatives directly or through nongovernmental organizations. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results shows that the implementation of the program had been carried out with a network of actors involved, namely the Activity Facilitation Team, Dalpenang Village Chief, RT Chairperson, and local community leaders. The type of public policy that encourages the community to carry out its own policy implementation is shown by workers who can be taken from the local RT environment while the lower level bureaucrats namely the Dalpenang urban village leaders are only a function of coordination. The existence of Musrembang in RT 02 RW 04 related to the public street lighting installation program and RT 02 RW 02 related to the concrete rebate road rehabilitation programs show that the program is adjusted to the real needs of the local community. Researcher's suggestion in this research is that in the future the Sampang Regency Government can allocate a larger budget for activities, strengthen its tasks, responsibilities and coordinate the implementation of activities with the Facilitation Team of activities, so that this program's policies can be carried out massively in the following years. Keywords: Implementation, Infrastructure Facility Improvement Program.]]>
