Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
6.837
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika Pelangi Ilmu Lentera, Jurnal Studi Perempuan WAHANA Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi
Indah Prabawati
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
DAMPAK OPERASI PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY Indah Prabawati,
Pelangi Ilmu Vol 3, No 2 (2009)
Publisher : Pelangi Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan  adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan  (Corporate Social Responsibility) atau disingkat CSR.  Sebagai akibat lanjutan penerimaan konsep CSR dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, maka menimbulkan dampak bagi operasi perusahaan. Dampak yang ditimbulkan dari operasi perusahaan terdiri dari : dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Dampak operasi perusahaan tersebut harus dilaporkan  dalam sustainability report tahunan mereka . Sustainability report   merupakan cermin yang menggambarkan sejauh mana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para pemangku kepentingan mereka.
KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN Indah Prabawati, ; Meirinawati, ; Dian Arlupi Utami,
Pelangi Ilmu Vol 2, No 2 (2008)
Publisher : Pelangi Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Oleh karena itu pembaruan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Keluhan yang dilontarkan masyarakat sebagai pemakai jasa pendidikan terhadap mutu pelayanan pendidikan dewasa ini perlu ditanggapi. Sebagai customer, mahasiswa D III Administrasi Negara dapat menilai kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan oleh dosen dan tenaga administrasi di jurusan PMP-KN FIS Unesa melalui indikator keandalan, keresponsifan, keyakinan, keempatian dan keterwujudan. Kepuasan mahasiswa jika dianalisis dengan tingkat kepentingan (harapan mahasiswa dan kinerja/pengalaman) terhadap kualitas layanan pendidikan hasil bahwa pada indikator keandalan tingkat kesesuaian yang paling tinggi pada faktor ketepatan dosen ketika datang mengajar dan menyelesaikan perkuliahan. Faktor-faktor pada indikator keandalan masih dirasa kurang memenuhi harapan mahasiswa. Indikator keresponsifan, keyakinan, keempatian dan keterwujudan pada semua faktor masih dirasa kurang memenuhi harapan mahasiswa. Adapun kendala-kendala dalam pemberian pelayanan pendidikan kepada mahasiswa D III Administrasi Negara adalah : sarana dan prasarana ruang kuliah yang  kotor, jumlah ruang kuliah yang belum  memadai,  ruang administrasi   belum rapi, ruang perpustakaan kurang nyaman, kamar mandi juga terlihat kotor dan tidak ada airnya, taman di lingkungan Jurusan PMP-KN juga seringkali kotor, selain itu sistem pengajaran belum memadai perlu adanya perbaikan, peran Dosen Pembimbing Akademik perlu ditingkatkan, pengumuman nilai mahasiswa  lambat,   dan seyogyanya memegang mata kuliah sesuai dengan kompetensinya.
PERSEPSI KAUM LELAKI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI OBYEK SEKSUAL DALAM TAYANGAN IKLAN DI TELEVISI Indah Prabawati, ; Arik Susanti, ; Eny Sulistyowati,
Lentera, Jurnal Studi Perempuan Vol 3, No 2 (2007)
Publisher : Lentera, Jurnal Studi Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (STUDI PADA POSYANDU LANSIA SEKAR MELATI RW II KELURAHAN BARATAJAYA KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA) MAHENDRA GITA NILASARI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n4.p%p

Abstract

ABSTRAK EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (STUDI PADA POSYANDU LANSIA SEKAR MELATI DI RW II KELURAHAN BARATAJAYA KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA) Nama : Mahendra Gita Nilasari NIM : 14040674047 Program Studi : S-1 Ilmu Administrasi Negara Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Program Posyandu Lanjut Usia merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi masalah kesehatan dan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Surabaya. Posyandu Lanjut Usia Sekar Melati merupakan salah satu Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pucang Sewu yaitu di RW II Kelurahan Baratajaya. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia melalui pelayanan kesehatan yang diberikan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (studi pada Posyandu Lansia Sekar Melati RW II Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya). Pelaksana program Posyandu Lansia adalah dokter Puskesmas Pucang Sewu, kader posyandu lansia dan Ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada evaluasi Program Posyandu Lansia di Posyandu Lansia Sekar Melati RW II Kelurahan Baratajaya. Dengan menggunakan enam kriteria evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa manfaat dan tujuan program belum semua tercapai adalah efektivitas pelaksanaan program, dari 80 jumlah lansia yang ada di Posyandu Sekar Melati hanya 65-75 lansia yang aktif dalam pelaksanaan program, dan belum terlaksananya program pemberdayaan lansia akibat dari kurangnya antusias lansia dalam mengikuti pelaksanaan program. Efisiensi pelaksanaan program dapat dikatakan sudah efisien karena dapat memberikan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan. Kurangnya kecukupan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan lansia, sehingga program tersebut tidak bisa dilaksanakan. Perataan belum bisa dikatakan merata, karena sebagian besar lansia yang mengikuti program ini merupakan lansia perempuan. Ketepatan sudah dikatakan tepat sasaran karena program ini khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan lansia, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. Dengan demikian maka perlu adanya dukungan dari pihak-pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan program, selain itu frekuensi pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan lansia, penambahan anggaran dana untuk program pemberdayaan lansia perlu dilakukan untuk mengaktifkan kembali program tersebut. Kata Kunci : Evaluasi, Program Posyandu Lansia ABSTRACT EVALUATION OF THE LOCAL REGULATIONS CITY SURABAYA NUMBER 3 2014 ABOUT THE WELFARE ELDERLY (STUDY CASE ELDERLY POSYANDU PROGRAM SEKAR MELATI RW II KELURAHAN BATARAJA KECAMATAN GUBENG SURABAYA) Name : Mahendra Gita Nilasari NIM : 14040674047 Study Program : S-1 Ilmu Administrasi Negara Major : Administrasi Publik Faculty : Ilmu Sosial dan Hukum Name Of Department : Universitas Negeri Surabaya Mentor : Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Elderly posyandu program is one of the government of Surabaya effort to decrease health and welfare problem elderly in Surabaya. elderly Posyandu Seni Sekar Melati is one of the Posyandu applied in the work area of Puskesmas Pucang Sewu in RW II Baratajaya Village. This program aims are to improve the welfare of the elderly through health services provided such as medical examinations, elderly gymnastics, supplementary feeding and free medicines. The aims of the program is to describe evaluation of the program of elderly posyandu in puskesmas pucang sewu. The implementor of the program are Puskesmas doctor, puskesmas pucang sewu cadres and Welfare Family Welfare Mothers (PKK). This type of research is descriptive-qualitative research. Data has found from interview and documentation. This research is focussed on evaluation elderly program in puskesmas pucang sewu Surabaya. on this research used six evaluation criteria are effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy.The results showed that the benefits and objectives of the program have not all been achieved is the effectiveness of the program implementation, from 80 elderly number in Posyandu Sekar Melati only 65-75 elderly active in the implementation of the program, and the implementation of elderly empowerment program due to lack of enthusiastic elderly in following program implementation. Efficiency of the program can be said to be efficient because it can provide health services that can be reached by all walks of life. Lack of budgetary adequacy to support implementation of empowerment program elderly, so that program can not be implemented. Alignment can not be said evenly, because most of the elderly who follow this program is elderly women. Accuracy is said to be right on target because the program is tailored to meet the health needs of the elderly, so they do not have to pay to meet their health needs. Therefore, there is a need for support from related parties to support the implementation of the program, in addition to the frequency of implementation of the health examination program needs to be added to meet the health needs of the elderly, the additional budget for the empowerment program elderly need to be done to reactivate the program. Keyword : Evaluation, Elderly posyandu program
PELAYANAN PRIMA PROGRAM SAGASIH (SAPA KELUARGA DENGAN KASIH) DI PUSKESMAS KANOR KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO DINA SRI ANITA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n4.p%p

Abstract

ABSTRAK PELAYANAN PRIMA PROGRAM SAGASIH (SAPA KELUARGA DENGAN KASIH) DI PUSKESMAS KANOR KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO Nama :Dina Sri Anita NIM :14040674013 Program Studi :S1 Ilmu Administrasi Negara Jurusan :Administrasi Publik Fakultas :Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga :Universitas Negeri Surabaya Pembimbing :Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Program Sagasih (sapa keluarga dengan kasih) merupakan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro berupa gerakan kasih sayang yang dilakukan dengan kunjungan rumah/keluarga dengan masalah kesehatan tertentu dan tidak memiliki biaya untuk berobat. Program ini memiliki tujuan yaitu menyelesaikan masalah kesehatan untuk mewujudkan kemandirian individu, keluarga, masyarakat sehingga mencapai derajat kesehatan yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pelayanan Prima Program Sagasih di Puskesmas Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Pelaksana Program Sagasih adalah seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Tim Sagasih desa dan Lintas sektor (Dinas Sosial, Tentara, dan Polisi).Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Staf (Pegawai) Dinas Kabupaten Bojonegoro selaku pembuat dan penanggung jawab Program Sagasih, Tenaga Medis (Dokter, Perawat, danBidan) Puskesmas Kanor selaku penyedia pelayanan program Sagasih dan masyarakat penerima pelayanan program Sagasih. Dengan menggunakan empat variabel yaitu Sikap (Attitude), Perhatian (Attention), Tindakan(Action), Antisipasi(Anticipation).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan Prima Program Sagasih di Puskesmas Kanor, pada proses pelayanannya sudah berjalan baik , meskipun masih terdapat kendala. Hal tersebut diketahui melalui konsep Sikap dalam pelayanan Program Sagasih sudah memberikan pelayanan yang baik, ramah, sopan, dan santun. Konsep Perhatian, pegawai Puskemas Kanor bersikap sigap dan cekatan dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Tindakan berupa pembuatan rujukan, Kartu Jaminan Kesehatan Nasional untuk masyarakat tidak mampu, tetapi menemui masalah yaitu pembuatan kartu rujukan membutuhkan waktu berhari-hari bahkan mingguan, sehingga masyarakat tidak dapat ditangani secara langsung. Konsep Antisipasi berupa penyediaan ambulance ketika penyuluhan dan koordinasi terhadap lintas sektor (Kepolisian dan Tentara). Saran dari pelaksanaan Program Sagasih adalah pembuatan Kartu jaminan Kesehatan Nasional lebih cepat dilaksanakan agar masyarakat dapat ditangani secara langsung. Kata kunci: Pelayanan Prima, Program Sagasih
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PAKET C LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO RAKA AMYRUL SURYA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n4.p%p

Abstract

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerbitkan Peraturan Bupati Sidoarjo No 41 Tahun 2016 tentang Paket Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mengefektifkan pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat. Salah satunya adalah paket c yang mengurus tentang penerbitan akta kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskipsikan impementasi kebijakan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil paket c di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagian Pelayanan Pencatatan Sipil. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Paket C layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dianalisis menggunakan teori George C. Edward III dengan empat indikator yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, telah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan pada indikator komunikasi yaitu kejelasan mengenai informasi kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan juga sumber daya staff serta fasilitas. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah pegawai sebagai pelaksana dan kurang luasnya ruang tunggu pelayanan jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah masyarakat sebagai pemohon. Disarankan bagi pihak Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo untuk menambah intensitas sosialisasi kepada masyarakat serta jumlah personel pegawai dan juga menata tata letak ruang tunggu agar lebih luas dari kapasitas ruang tunggu pelayanan yang sebelumnya. Kata Kunci: Implementasi, Administrasi, Kependudukan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR ZONA DI KAWASAN TAMAN BUNGKUL KOTA SURABAYA RIA PITRIANI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstract

Abstrak Parkir zona merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Surabaya. Kebijakan parkir zona adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu. Kebijakan parkir zona secara resmi diterapkan pada tanggal 20 Maret 2017. Kebijakan parkir zona diterapkan di empat belas kawasan pada sembilan puluh tujuh jalan di Kota Surabaya. Implementor dari kebijakan parkir zona ini adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Kebijakan parkir zona berpedoman pada Perwali Kota Surabaya No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona Di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi Ripley dan Franklin, yang terdiri dari tiga variabel yaitu kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan parkir zona di Kawasan Taman Bungkul kota Surabaya secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan variabel-variabel tersebut tetapi dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, yaitu kepatuhan juru parkir dalam menjalankan tugas masih kurang. Hal ini terbukti dengan banyaknya juru parkir yang menarik tarif parkir melebihi tarif parkir yang ditentukan. Selain itu, kurangnya kepatuhan juru parkir ini juga didukung dengan perilaku masyarakat yang membiasakan atau membudayakan, memberikan uang lebih dari tarif parkir ke juru parkir. Oleh karena itu, saran dari peneliti yaitu meningkatan pengawasan oleh Dinas perhubungan Kota Surabaya, agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh juru parkir dan meningkatkan sosialisasi serta komunikasi oleh Dinas perhubungan Kota Surabaya dengan juru parkir zona dan masyarakat tentang parkir zona, sehingga masyarakat dan juru parkir lebih mengerti dan mentaati peraturan yang ditentukan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Parkir Zona Abstract Parking zone is one of the policies issued by the Government of Surabaya, which aims to reduce traffic congestion in the city of Surabaya. Zone parking policy is a form of parking service, with special parking tariff for each particular zone or region. The zone parking policy was officially adopted on March 20, 2017. The zone parking policy was implemented in fourteen areas on ninety-seven streets in Surabaya City. Implementers of the zone parking policy is the Transportation Department of Surabaya. The zone Parking policy based on regulation of Mayor Surabaya no. 3 of 2017 on the Guidance of Parking Zone Determination in Surabaya City. This research uses descriptive research type with qualitative approach. The research focus used in this research is the implementation model of Ripley and Franklin, which consists of three variables, namely compliance, smooth implementation of the function routine, and the realization of the desired performance and impact. The results showed that in the implementation of zone parking policy in Area Park Bungkul Surabaya city in general has been implemented in accordance with these variables but in the implementation still found some obstacles, namely the compliance of parking interpreters in carrying out the task is still lacking. This is evidenced by the number of parking attendants who attract parking rates beyond the specified parking rates. In addition, the lack of adherence to the parking attendant is also supported by the behavior of the community that accustoms, giving money more than parking rates to the parking attendant. Therefore, the suggestion of the researcher is to increase the supervision by Transportation Department of Surabaya to minimize the fraud done by the parking attendant and to improve the socialization and communication by the Transportation Department of Surabaya with the zone parking guard and the public about the zone parking, so that the public and the interpreter parking more understand and obey the rules specified. Keywords: Implementation, Zone Parking Policy
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) DI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO (STUDI KASUS DIALOG PUBLIK) ACHMAD IRGI RIZA ARTANDI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstract

Abstrak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam kebijakan Open Government Partnership memiliki inovasi program dialog publik. Gambaran umum dialog publik yaitu diawali penjelasan seputar isu terkini yang disampaikan oleh OPD terkait, kemudian dilanjut dengan penyampaian ide gagasan maupun kritikan dari masyrakat. Program dialog publik terdapat masalah terkait partisipasi masyarakat menurun. Tujuan Penelitian untuk menggambarkan partisipasi Masyarakat dalam kebijakan Open Goverment Partnership (OGP) pada Dialog Publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian yang terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi dalam evaluasi. Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, antara lain pengumpulan data, reduksi data atau pengolahan data, penyajian data serta pemaparan dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan masyarakat sebagai peserta dialog publik telah berpatisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan dialog. Partisipasi dalam pelaksanaan masyarakat menyampaikan gagasan ide kritikan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Partisipasi masyarakat terhadap dialog publik selama ini mengalami naik turun karena ada beberapa faktor. Pertama dikarenakan cuaca tidak menentu seperti hujan deras yang menyebabkan masyarakat hanya mendengarkan lewat radio. Kedua, aspirasi sifatnya kelompok golongan atau individu. Biasanya kalau kelompok datangnya bersamaan contoh dari paguyuban parkir Desa Ledok, disabilitas Bojonegoro. Partisipasi dalam pengambilan manfaat pertama, masyarakat lebih berani menyampaikan gagasan, ide maupun kritikan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kedua, ada keberanian Pemerintah menanggapi dengan baik dan cerdas. Ketiga, pemerintah bisa lebih mudah mendengar penyampaian gagasan ide maupun kritikan dari masyarakat. Partisipasi dalam evaluasi penyampaian evaluasi kepada masyarakat Dinas Kominfo dilaksanakan pada pertemuan Jumat berikutnya. Harapan disampaikan masyarakat berkali-kali siapapun yang akan melanjutkan pemimpin Kabupaten Bojonegoro agar tetap melanjutkan tradisi keterbukaan antara pejabat dengan rakyat melalui dialog publik. Adapun saran dari penelitian ini yaitu perlu adanya sosialisasi kembali terhadap pentingnya dialog publik terhadap masyarakat. Tanggapan ataupun jawaban yang diberikan oleh OPD terkait tindak lanjut pada dialog publik harus terdapat kepastian agar masyarakat yang memberikan gagasan, ide, maupun kritikan tidak disampaikan berulang-ulang pada pertemuan dialog publik yang mendatang. Kekhawatiran masyarakat terhadap dialog publik yaitu agar tetap diselenggarakan dan direncanakan, walaupun pada masa mendatang akan ada pergantian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, Dialog publik Abstract Office of communications and Informatics in Bojonegoro Regency policy Open Government Partnership has a public dialog program innovation. An overview of the public dialogue that is preceded explanations regarding current issues presented by OPD are related, then dilanjut with the submission of the idea of the idea as well as criticism from people. The program of public dialog there is a problem regarding public participation is declining. Research objectives to describe the public participation in the policy of Open Government Partnership (OGP) on Public Dialogue in Bojonegoro regency Government.This type of research is descriptive research with qualitative approach. While the focus of the research consisted of participation in decision-making, participation in the implementation of, the participation in the taking of benefits, participation in the evaluation. Engineering data collection i.e., interview techniques, observation, and documentation that can be analyzed using techniques of data analysis according to Miles and Huberman, among others, data collection, data processing or data reduction, the presentation of data as well as exposure and the withdrawal of the conclusion.The results of the analysis of the participation in decision-making of the community as a participant in the public dialogue has participated directly or indirectly in the decision-making dialogue. Participation in the implementation of the community delivered the idea the idea of criticism to the Government District Bojonegoro. Public participation against public dialogue over this experience up and down because there are a number of factors. First because of the uncertain weather as heavy rain which caused the community just listen by radio. Second, the aspirations of the group or individual nature. Usually when a group coming of concurrent instances of associations Ledok Village parking, disability Bojonegoro. Participation in the taking of the first benefits, more daring society conveys ideas, ideas or criticism to the Government District Bojonegoro. Second, there is the courage of the Government responding with good and smart. Third, the Government can more easily hear submission idea ideas or criticism from the community. Participation in the evaluation of the submission Evaluation Service to the community at a meeting held Friday Kominfo next. Hope community delivered many times anyone that County leaders will continue the Bojonegoro still continue the tradition of openness between officials with the people through public dialogue. As for the suggestion of the study i.e. need for socializing back against the importance of the public dialogue on the community. Responses or answers given by OPD related follow-up on public dialogue must be certainty so that communities that give you an idea, ideas, criticism or not delivered over and over again at the next meeting of the public dialogue. Community concerns against the public dialogue that is to keep organized and planned, even if in the future there will be a changing of the Regent and Vice Regent Kabupaten Bojonegoro Keywords: public participation, public Dialogue
EVALUASI KEBIJAKAN RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) DI DESA PELEM, KECAMATAN PARE, KABUPATEN KEDIRI KHANIN; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstract

Abstrak Program Rumah Tunggu Kelahiran merupakan program Mentri Kesehatan Republik Indonesia untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan cara mendekatkan akses kesehatan ibu hamil resiko tinggi. Kabupaten Kediri sebagai salah satu daerah yang memiliki AKI dan AKB yang relatif tinggi mencoba melaksanakan Program Rumah Tunggu Kelahiran sebagai langkah konkrit Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mencapai AKI dan AKB zero/nol. Evaluasi Program Rumah Tunggu Kelahiran adalah kegiatan menilai kebijakan yang telah diimplementasikan berdasarkan kriteria tertentu dan mengukur keberhasilan Program Rumah Tunggu Kelahiran sesuai tujuan yang telah ditetapkan, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan evaluasi Program Rumah Tunggu Kelahiran di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari para informan yang meliputi pelaksanaan maupun sasaran Program Rumah Tunggu Kelahiran. Hasil tersebut menunjukkan Program Rumah Tunggu Kelahiran dilihat dari kriteria efektivitas masih tidak efektif karena kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kriteria efesiensi, dinilai kurang efisien karena dilihat dari finansial dan usaha yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pemanfaatan program. Kriteria kecukupan, dinilai belum cukup karena program belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dilihat dari kriteria perataan, perataan sasaran sudah diperluas tetapi pemanfaatan program juga belum maksimal. Kriteria responsivitas dari aparatur sudah dilaksanakan dengan baik tetapi responsivitas dari masyarakat masih kurang. Kriteria ketepatan berkaitan dengan dampak yang dirasasakan aparatur dan masyarakat, dampak belum dirasakan maksimal oleh aparatur dan masyarakat karena kurangnya pemanfaatan RTK.Dengan adanya penelitian ini peneliti memberikan saran yaitu, jika pemerintah mempertahankan kebijakan Rumah Tunggu Kelahiran maka perlu evaluasi yang mendalam mengenai penyebab tidak maksimalnya pemanfaatan Rumah Tungu Kelahiran sehingga bisa ditemukan solusinya. Saran lain yaitu, jika pemerintah tidak mempertahankan kebijakan ini, maka pemerintah perlu alternatif kebijakan lain untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Kata Kunci: Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, Evaluasi, Rumah Tunggu Kelahiran Abstract Maternity Waiting Home Program is a program of Health Minister of the Replublic Indonesia to reduce maternal mortality and infant mortality rate with closer access health method to pregnant woman high risk. Kediri district as one of the areas with high maternal mortality and high infant mortality tries to implement the Maternity Waiting Home Program as a concrete step of District Government to achieve maternal mortality and infant mortality rate. Maternity Waiting Home Program Evaluation is activity of accessing policies that have been implemented based on certain criteria and measuring the success of the program according to the intended purpose, thus the purpose of this study is to describe the evaluation Maternity Waiting Home Program in Sundistric Pelem, Pare, Kediri.This research method is qualitative with data collecting technique using interview, observation and documentation technique. Data collection technique are used to obtain indepth data from the informations to covering the implementers and targets of the Maternity Waiting Home Program.The result shows that the Maternity Waiting Home Program seen from the effectiveness criterion is still less effective because it is less utilized by society. The criteria of efficiency, considered less efficient because viewed from the financial and business issued is not comparable with the utilization of the program. The criteria of adequacy, considered not enough because the program has not been able to meet the needs of the community. Judging from the criteria of leveling, the target targeting has been expanded but the utilization of the program has not been maximized. Criteria of responsiveness of the apparatus has been implemented well but the responsiveness of the community is still lacking. Criteria of accuracy relating to the impact of the apparatus and the public, the impact has not been felt maximally by the apparatus and the community due to lack of utilization of Maternity Waiting Home.With this research, the researcher gives suggestion that if government keep the Maternity Waiting Home policy it is necessary to deeply evaluate the cause of not maximizing the utilization of Maternity Waiting Home so that solution can be found. Another suggestion is that if the government does not maintain this policy, then the government needs other policy alternatives to reduce the Maternal and Infant Mortality Rate. Keywords: Maternal Mortality and Infant Mortality, Evaluation, Maternity Waiting Home
Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor secara Online di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar NUR ENGGAR IRIANI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstract

Absrak Pelayanan publik oleh pemerintah merupakan wujud dari fungsi pelayanan jasa dari aparat negara kepada masyarakat. Tujuan dari pelayanan publik oleh pemerintah dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih, pemerintah berupaya memberikan nilai tambah pelayanan public pada bidang keimigrasian khususnya dalam pembuatan paspor. Untuk mewujudkan hal ini Direktorat Jendral Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran No IMI-UM, 01.01-4166 tahun 2017 tentang Implementasi aplikasi pendaftaran antrian permohonan paspor secara online diseluruh Indonesia. Kantor Imigrasi merupakan lembaga pemerintah yang bertugas membuat paspor untuk masyarakat yang akan keluar negeri. Salah satu Kantor Imigrasi yang ada di Indonesia adalah Kantor Imigrasi Kelas II Blitar. Hasil pengamatan awal kondisi dilapangan masih di temukan adanya beberapa permasalahan yaitu, terlihat antrian pembuatan paspor baru yang terlalu panjang, dikarenakan masyarakat belum mengetahui adanya antrian paspor secara online. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor Secara Online Di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan menurut George C Edward II dalam Subarsono (2011:90-92) dengan empat aspek yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi atau pelaksanaan program Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor Secara Online di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar telah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Berikut uraian hasil penelitiannya a) Komunikasi, sosialisasi dilakukan secara langsung atau face to face kepada masyarakat yang datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, kemudian dengan melalui sosial media berupa siaran radio dan di website Kantor Imigrasi Kelas II Blitar yang bisa diakses kapan saja dan yang terakhir adalah dengan talkshow.Namun, dilapangan masih ditemui masyarakat yang belum mengerti bahkan tidak mengetahui program pendaftaran paspor online sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih luas lagi. Selain kepada masyarakat juga dilakukan penyampaian program tersebut kepada petugas Kantor Imigrasi Kelas II Blitar dengan dikeluarkannya Surat Edaran tentang Implementasi aplikasi pendaftaran antrian permohonan paspor secara online yang dijadikan dasar pelaksanaan program sehingga sistem kerjanya konsisten. b) Sumber Daya, petugas pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar terbagi dibeberapa bagian yaitu bagian penerimaan berkas, wawancara, pengambilan paspor dan judikator. Jumlah petugas pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar saat ini sudah cukup dan ditunjang dengan kinerja yang baik. Mengenai fasilitas penunjang implementasi diperlukan pengadaan alat scan barcode agar mempermudah masyarakat dalam mencetak jadwal pembuatan paspor. c) Disposisi, pada aspek ini pelaksanaan pendaftaran antrian paspor secara online sistem kerja tetap berdasarkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi mengenai pendaftaran antrian papsor secara online, hal ini berpengaruh pada hal insentif yang juga tetap sama. Petugas pembuatan paspor juga berkompeten dalam menjalankan pelayanan namun pada saat ini yang masih menjadi kendala adalah adanya permasalahan jaringan yang trouble yang hanya bisa diselesaikan oleh pusat. d) Struktur Birokrasi, struktur birokrasi Kantor Imigrasi Kelas II Blitar tetap sama pada pelaksanan pendaftaran antrian paspor secara online yang membedakan hanyalah sistem pengambilan nomor antrian pembuatan paspor yang saat ini dilakukan secara online melalui website atau aplikasi. Saran yang dapat diberikan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II Blitar adalah lebih ditingkatkan lagi mengenai sosialisasi kepada masyarakat agar lebih mengerti mengenai pendaftaran antrian secara online. Selain itu pengadaan fasilitas berupa alat scan barcode untuk mempermudah pendaftaran pemohon. Kata Kunci : Implementasi, Pendaftaran, Antrian Paspor, Online Abstrack Public service by government is a form of service function from state apparatus to society.The purpose of a public service by the government is meant for welfare the society. By utilizing the technology information progress, the government seeks to provide added value of public services in the field of immigration, especially about passports. To realize this, the Directorate General of Immigration issued a Circular Letter of IMI-UM, 01.01-4166 year 2017 about The Implementation of Online Passpor Registration Application in All Around Indonesia. Immigration Office is the government agency in charge of making the passport for people who are going abroad.One of the Immigration Office in Indonesia is Blitar II Immigration Office. The initial observation of the field condition is still found some problem, there is a queue of making a new passport that is too long, because people don’t know about the passport queue online.The purpose of this research is to describe and analyzeThe Implementation of Online Passpor Registration Application In Class Immigration II Blitar. The research uses description research with qyalitative approach. The research focus used in this research is policy implementation model by George C Edward III, that consist of four variables, those are : communication, resource, dispotition and bureaucracy structure. The result of this research shows that implementation of Online Passpor Registration Application In Class Immigration II Blitar gerts good response by the society, there is result of the research a) Communication, socialization is done directly or face to face to the people who come to Blitar II Immigration Office, then through the social media in the form of radio broadcast and on the website of Blitar II Immigration Office that can be accessed anytime and the last is by talk show.However, inthe field is still encountered people who don’t understand even not knowing about the online passport registration program so it takes a wider socialization.In addition to the community is also done to deliver the program information to the officers of the Immigration Office Class II Blitar with the release of Circular Letter about The Implementation of Online Passpor Registration Application in All Around Indonesiawhich serve as the basis for program implementation so that the system works consistently. b) Resource, the passport officer at Blitar II Immigration Office is divided into several sections, there are file reception, interview, passport and judgment.Now the number of officers for a passport at the Immigration Office Blitar Class II is enough and supported by a good performance.Regarding the implementation of the necessary supporting facilities procurement barcode scanning device in order to facilitate the public in print schedule for a passport. c) Dispotition, in this aspect the Implementation of Online Passpor Registration Application In Class Immigration II Blitar based on the Directorate General of Immigration Letters, it affects the terms of the incentives that also remains the same.Passport officers are also competent in running the service, but at this time that is still a constraint is the problem of network trouble that can only be solved by the center. d)Bureaucracy Structure,the bureaucratic structure of Blitar II Immigration Office remains the same in the Implementation of Online Passpor Registration Application In Class Immigration II Blitarthe difference is only that the passport number pickup system is currently done online through the website or app. Advice that can be given to the Class II Blitar Immigration Office isfurther enhanced socialization to the public to better understand the registration of queues online.In addition, the procurement of facilities in the form of barcode scanning tool to facilitate the registration of the applicant. Keywords :Implementation, Registration, Passport Queue, Online
Co-Authors ACHMAD IRGI RIZA ARTANDI Achmad Nabil Nurul Haq AIMATUSH SHOLIHAH AINUN KUSUDUR Ajeng Kusuma Alfian Fauzi Ardiyanto ALJARREAU MAHMUD SUTRISNO ANIS NUR FADHILAH ANUGRAH ARY KURNIAWAN Arik Susanti Ayu Octafia Azhari BAMBANG SIGIT WIDODO BERIL ISDITYO NADIS Christina Yovanka Christina Yovanka Cindy Dwi Antika DELDHA EQY ARTAMALIA Delia Fahriana Sahira DIAN ARLUPI UTAMI Dian Dwi Kustatiria DIAZ ASTIZA DINA HARDIYANTI DINA SRI ANITA DINDA PLAWINDRI NOVIANTARI ELYSA PUSPITA SARI Eny Sulistyowati Eva Hany Fanida FANDI EKA SETYAWAN PUTRA FINA ANGGRAENI Firda Aprilian Putri firdanada ristriannisa FITRI NILAM SARI FITROTUN NISWAH FLORIDA SYAKILA SEPTIANTI Galih W. Pradana HENDRO ADI WIBOWO HIMMA FARIDATUL HUSNA IKE PENILITA Imelda Melina Sari Intan Ismariana KHANIN KHOLID MABRURI Linda Wahyuni M AINUDIN AL AFGHONI MAHENDRA GITA NILASARI Mariya Ulfa Meirinawati MOHAMMAD ANDRE DJORGHY Mohammad Rizqi Haji Ega Firnanda Muhammad Akbar Muhammad Turhan Yani Nafa Nabilla Dwi Eriana NOVIA MUQTI YUNISIA AINUR HAQIQI NUR AHMED NUR ENGGAR IRIANI NUR MUFIDAH Oktavia Putri Mandasari RAHMAT SUKRON ARDI HIDAYAT RAKA AMYRUL SURYA RASHIF GHANI HARVIANTO REZA RAHMAD KURNIAWAN RIA PITRIANI RISKHA LAILA FITRIANA Rizki Wahyu Amanta Ruli Ani Siregar RUNGKY LECESNAWATI SATRIA BUDI SETIAWAN SHERYN WIJAYANTI Shofiyatun Nuzuliyah SILVIA AYU ARIYANTI Siska Wulandari SUCI NURUL ALLIFAH Tjitjik Rahayu Trenda Aktiva Oktariyanda Via Mega Arista Wana Eka Listiani WINDIANY PUTRI EFFENDY Yazid Dwi Kurniawan Yeni Wulansari YULI YANA WULANSARI YUNITA EKA RIZKI LESTARI Zafrul Dedy Setyawan ZULIA SAIDAH