Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DIMASA PANDEMI COVID-19 Navy Sagita Pertiwi; Muhammad Farid Ma’ruf
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p255-270

Abstract

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang keanggotaannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Salah satu terkait fungsi BPD yaitu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Didalam APBDes memuat berbagai sumber penerimaan dan pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Sehingga pengawasan dalam pengelolaan APBDes oleh BPD sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar perputaran dana yang terjadi dalam pemerintahan desa dapat dipertanggung jawabkan keabsahan data laporannya. Pengawasan pengelolaan APBDes oleh BPD tersebut menjadi lebih urgent akibat adanya pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19), pasalnya pada saat pandemi Covid-19 telah dilakukan perubahan terhadap APBDes yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif serta metode pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara terbuka yang bersifat terstruktur, observasi, serta dokumentasi. Selain itu terdapat teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Model Spradley, sedangkan untuk sumber datanya yaitu data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini ialah BPD Tamanasri telah menjalankan peran pengawasannya dengan baik dalam roda pemerintahan Desa Tamanasri. Hal ini dapat dibuktikan selama periode tahun anggaran 2020 yang mengalami situasi pandemi Covid-19, pembuatan perubahan Perdes APBDes dilakukan dengan pertimbangan yang matang untuk kepentingan masyarakat desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap I, II, dan III telah tersalurkan dengan semestinya melalui survei terlebih dahulu oleh tim suvei BLT-DD. Kata kunci: Peran BPD, Pengawasan, Pengelolaan APBDes, Covid-19 In Law no. 6/2014 explained that the Village Consultative Body (BPD) is an institution that carries out government functions whose membership is a representative of the village population based on regional representation and is determined democratically. One of the functions related to the BPD is to carry out the supervisory function of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). The APBDes contains various sources of village revenue and expenditure within a period of one year. So that supervision in the management of APBDes by BPD is very necessary, this is intended so that the circulation of funds that occurs in the village administration can be accounted for the validity of the report data. Supervision of the management of the APBDes by BPD has become more urgent due to the Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pandemic, because at the time of the Covid-19 pandemic, changes had been made to the APBDes that had previously been determined. In this study using descriptive research and qualitative approach methods. The data collection techniques are structured open interviews, observation, and documentation. In addition, there is technical data analysis in this study, namely using the Spradley Model, while the data sources are primary and secondary data. The result of this research is that Tamanasri BPD has carried out its supervisory role well in the government of Tamanasri Village. This can be proven during the period of the 2020 fiscal year which experienced a Covid-19 pandemic situation, the making of changes to the APBDes Perdes was carried out with careful consideration for the interests of the village community and the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) stages I, II, and III had been distributed. properly through a survey by the BLT-DD survey team. Keyword: Role of BPD, Supervision, Management of APBDes, Covid-19
PELATIHAN KEUANGAN DIGITAL BERBASIS APLIKASI BAGI WARGADESA RENDENG KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO M.Noer Falaq Al Amin; Muhammad Farid Ma’ruf; Tjitjik Rahaju; Galih Wahyu Pradana
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.10038

Abstract

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan data di portal resmi milik Kabupaten Bojonegoro, mayoritas penduduk di kabupaten Bojonegoro bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun tak sedikit pula penduduk yang memiliki industri atau usaha sendiri untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan. Sementara itu, di masa pandemi covid-19 seperti ini tentu berdampak signifikan terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Dengan adanya pandemi covid-19, tingkat stabilitas perekonomian masyarakat kian menurun, sehingga mau tidak mau masyarakat pun harus memutar otak dan menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kembali taraf perekonomian masing-masing. Desa Rendeng merupakan salah satu desa yang ada di kabupaten Bojonegoro, dimana mayoritas masyarakat merintis suatu usaha demi memperoleh pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pelaku UMKM di desa Rendeng masih terbilang tradisional, dimana mereka melakukan seluruh pengelolaan usaha secara manual tanpa adanya campur tangan dari teknologi. Mulai dari perencanaan, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan masih dilakukan secara tradisional. Menindaklanjuti permasalahan di atas, maka sangat diperlukan adanya pelatihan pengelolaan keuangan berbasis digital. Disini kami menawarkan untuk menggunakan aplikasi “BukuWarung”. Aplikasi ini dilengkapi berbagai fitur menarik yang mempermudah pelaku UMKM dalam mengelola usahanya
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGUATAN EKONOMI KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN ISTRI PETANI TAMBAK DI DESA BANJARSARI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK Suci Megawati; Muhammad Farid Ma’ruf; Deby Febriyan Epilianto; Galih Wahyu Pradana; Yoan Wandan Sari; Rania Hanin Sajida; Dewi Rahma Shobirin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.17982

Abstract

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Salah satu masyarakat yang saat ini masih harus di support antara lain yaitu petani tambak atau penambak. Masyarakat penambak atau tambak selalu identik dengan minimnya tingkat kesejahteraan, untuk itu senantiasa penting adanya penguatan dan kemandirian mengingat betapa potensialnya sumber daya kelautan sangat signifikan di daerah pesisir, kawasan Gresik, salah satunya Desa Banjarsari kecamatan Manyar yang tentu saja olahan ikan dan kebutuhan ikan segar merupakan komoditas menjanjikan. Mengoptimalkan peran istri petani tambak menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga petambak. PKM ini bertujuan untuk membangun kemitraan dengan fokus pada aset yang dimiliki untuk mengembangkan kemandirian desa pesisir dan memberdayakan istri-istri petani tambak. Metode penelitian yang digunakan adalah Pelatihan kepada para istri petani tambak Desa Banjarsari yang selanjutnya akan dilakukan pendampingan secara berkala sebagai bentuk upaya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan dengan beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Data diperoleh dengan teknik observasi, kuisioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah para istri petani tambak mendapatkan pengetahuan mengenai pendaftaran dan pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB), mengetahui syarat-syarat dan alur pendaftaran sertifkasi makanan halal, dan pengemasan produk serta logo branding. Adapun hasil Pre-Test dan Post-Test yang diujikan kepada para peserta sebagai bentuk pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan oleh narasumber sehingga diharapkan pengetahuan mengenai perizinan berusaha dapat diterapkan secara berkelanjutan di Desa Banjarsari.