Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

HAK JAMAAH HAJI ATAS HASIL PENGELOLAAN SETORAN AWAL BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Juju Jumena; Ilham Bustomi; Siti Fatimah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.969 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i2.3728

Abstract

Abstract Cooperative as a manifestation of the economic development of democracy. This happens when the cooperative is well managed, The existence of cooperatives in the District of Gunungjati has not described the cooperative as a form of economic development populist.This study aims to answer from the questions that become the formulation of the problem, how SWOT Cooperative as a Form of Community Economic Development in the District of Gunungjati? This research uses qualitative research,The data collected by interview technique (interview), observation, documentation and then analyzed by descriptive method of analysis.The SWOT analysis results that can be submitted by the authors are the cooperatives in the District of Gunungjati has the power in management,And has a weakness of the level of public confidence,Besides the cooperative opportunities for cooperation with financial institutions are very open,On the other hand the threat is the ease of provision of borrowers of informants (middlemen) who are still very difficult to overcome. Keywords: Cooperative, SWOT Analysis, and Community Economic. Abstrak Koperasi sebagai wujud dari pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini terjadi apabila koperasi dikelola dengan baik, keberadaan koperasi di Kecamatan Gunungjati belum mendiskripsikan koperasi sebagai wujud pembangunan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, bagaimana SWOT Koperasi Sebagai Wujud Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan Gunungjati? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan teknik interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil analisis SWOT yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah koperasi-koperasi di Kecamatan Gunungjati memiliki kekuatan di manajemen, dan mempunyai kelemahan dari tingkat kepercayaan masyarakat, selain itu peluang koperasi untuk kerjasama dengan lembaga keuangan sangat terbuka, disisi lain ancamannya adalah kemudahan penyediaan pinjam informan (tengkulak) yang masih sangat sulit diatasi.Kata Kunci: Koperasi, Analisis SWOT, dan Ekonomi Kerakyatan.
STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI SANTRI DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN WIRAUSAHA LANTABUR KOTA CIREBON Ilham Bustomi; Khotibul Umam
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.887 KB) | DOI: 10.24235/jm.v2i1.1625

Abstract

Abstract More than just an interaction between Islamic religion leader and students, even boarding school also interacts with the surrounding communities. These interactions ultimately undergoes the transformation of meaning and role, direct to the changes, development and empowerment students, which is manifested in the form of a multi-faceted, including into the awareness of the issues facing particular economic problems. This is where potential boarding schools by performing its role as the Community institutions to increase the initiative and creative of the community as the main source of development and that emphasizes the material and spiritual wellbeing of the community as the goal of the development process. Of research results, empowerment programmes were successfully conducted by boarding schools Lantabur the entrepreneurial city of Cirebon, however there is still implementation in factor endowments and a barrier. Factor endowments, among others; the presence of equipment that had enough support. The presence of the tutelage of caretaker cottage, and the presence of a pretty good networking of Jama'ah Greeting Tour. The factor a barrier is still weak spirit of entrepreneurship among the public. Keywords: Interactions, Development Process, Entrepreneurship, and Boarding Schools. Abstrak Lebih dari sekedar interaksi antara kyai dan santri, bahkan pesantren juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Interaksi tersebut pada akhirnya mengalami transformasi makna dan peran, yakni mengarahkan kepada perubahan, pengembangan dan keberdayaan santri, yang diwujudkan dalam bentuk yang beraneka ragam, termasuk ke dalam kepedulian terhadap masalah yang dihadapi khususnya masalah ekonomi. Disinilah potensi pesantren dengan melakukan perannya sebagai lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan inisiatif dan kreatif dari masyarakat sebagai sumber utama pembangunan dan yang menekankan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat sebagai tujuan dari proses pembangunan. Dari hasil penelitian, program-program pemberdayaan telah berhasil dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Wirausaha Lantabur Kota Cirebon, akan tetapi dalam pelaksanaanya masih terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain; adanya peralatan yang sudah cukup mendukung. Adanya pengawasan dari pengurus pondok, dan adanya jaringan yang cukup bagus dari Jama’ah Salam Tour. Faktor penghambatnya adalah masih lemahnya semangat berwirausaha di kalangan masyarakat.  Kata Kunci: Interaksi, Proses Pembangunan, Wira Usaha, dan Pondok Pesantren.
“STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER NOMOR: 1305/PDT.G/2015/PA.Sbr. TENTANG ISBAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN MAQĀSHID AL-SYARĪ’AH” kosim kosim; Ilham Bustomi; Irmaya Irmaya
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.669 KB) | DOI: 10.24235/mahkamah.v3i2.3417

Abstract

Maraknya pernikahan di bawah tangan yang terjadi dimasyarakat dengan berbagai macam motif yang menjadi alasannya, diantaranya untuk mempermudah melakukan pernikahan poligami dengan tidak mengikuti syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagi pernikahan di bawah tangan dapat mengesahkan pernikahannya ke Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama dapat mengesahkan pernikahan yang belum dicatatkan di Kantor urusan Agama dengan alasan sesuai dengan Pasal 7 dalam Kompilasi Hukum Islam, namun terdapat putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan isbat dari pernikahan poligami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan normatif filosofis dengan tehnik yang digunakan: Wawancara, Observasi, dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa duduk perkara tersebut adalah seorang suami yang menikahi istri kedua dan kemudian meminta untuk mengesahkan pernikahan mereka dan Pengadilan Agama Sumber mengabulkan permohonannya dengan tujuan kemaslahatan, ketertiban dan keadilan serta melindungi hak-hak sosial warga negara bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.Kata Kunci: Isbat Nikah Poligami, izin poligami dan perkawinan di bawah tangan. Abstract Many marriage establishments would happen in the society with various motives as the reasons, as like to make polygamy marriage easier because it does not follow requirtment and provision based on the valid act. For the unlisted marriage yet in the office of religious affairs can propose the marriage establishment in religious court. the religious court can execute the unlisted marriage yet in office of religious affairs with suitable reason according to the chapter 7 of compilation of islamic law. The research method is qualitative, by using yuridical normative and philosophical approach the teachnique of collecting data are interview, observation and documentacion. Based on the discussion, it could be conduded that the case position is a husband who do the marriage with her seccond wife. Then they are willing to register their marriage and Sumber Religious Court execute their request with the weifare purpose, order, justice and to practice social rights the society for a couple of  husband and a wife and the would be born children from their marriage.Keywords : Polygamy Mirrage Establishment, Polygamy Permission and the Unregistered Mirrage. 
KEWAJIBAN NAFKAH DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD Wardah Nuroniyah; Ilham Bustomi; Ahmad Nurfadilah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.674 KB) | DOI: 10.24235/mahkamah.v4i1.4571

Abstract

The obligation of living in the family or in the concept of fiqh that the obligation of living is borne by the husband, this is because the male leadership over women therefore the husband is charged with his wife's wages. But over time, the concept of living in fiqh now seems irrelevant. Not a few, it is the wife who plays a role in earning a living in the family. It is clear that the division of roles like this seems to cause inequality in the family. The obligation of living in the family according to KH Husein Muhammad is charged not to the husband, but who can afford him who is obliged. This means that it is not fixed on the husband. His thought that at that time, men were considered as public beings while the wives of domestic beings. In this position lasted for centuries. However, when in context, women are more capable, more productive and husbands make a living. So according to him there is no element of justice, while the husband is in a position of incapacity. This is what underlies his thinking regarding the obligation of living.
TALAK MELALUI SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) PERSFEKTIF IBNU HAZM Adang Djumhur Salikin; Ilham Bustomi; Irfan Zidny
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.732 KB) | DOI: 10.24235/mahkamah.v3i2.3435

Abstract

Talak adalah putusnya hubungan suami istri karena perceraian. Caranyapun berbeda-beda, ada yang diucapkan secara langsung, ada yang diajukan ke pengadilan, ada yang melalui surat, ada juga yang memakai SMS. Mengenai cara mentalak para fuqaha’ berbeda pendapat. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut penulis mencoba menkaji permasalahan ini dengan membahas pendapat salah satu ulama yaitu Ibnu Hazm, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memfokuskan pada penelitian kepustakaan (library research). Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Ibnu Hazm, apabila ada seorang suami yang mentalak istrinya dengan cara ditulis baik surat ataupun SMS, maka talak tersebut tidak sah bahkan sia-sia. Menurut beliau, tidak akan sah talak sebelum dilafadzkan. Karena dalam al-qur’an dan hadis tidak ditemukan nashnya secara jelas, maka istinbāṭ hukum Ibnu Hazm dalam pendapatnya tersebut adalah dengan menggunakan al-dalil dari nash. Bila nash memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafadz. Dalam nash menyatakan bahwa ceraikanlah istrimu dengan cara yang baik, cara yang baik ini dapat ditarik dalil bahwa talak dengan cara yang baik adalah talak yang dilakukan dengan cara sepatutnya, yaitu dengan diucapkan.Kata kunci : Perceraian, Talak, Ibnu HazmAbstractDivorce is the breakup of the husband and wife's relationship due to divorce. The methods are different, some are spoken directly, some are submitted to the court, some are sent by mail, some are using SMS. Regarding the mentality of the jurists' opinions. Based on these differences of opinion the author tries to examine this problem by discussing the opinion of one of the scholars namely Ibn Hazm. This study uses qualitative research methods by focusing on library research. Data analysis using descriptive analysis method. The results of the study state that according to Ibn Hazm, if there is a husband whose wife's mentality is written either by letter or SMS, then the divorce is invalid even in vain. According to him, talak will not be valid before being recited. Because in the al-quran and hadith the nash is not clearly found, then the istinbā Ib of Ibn Hazm's law in his opinion is to use the al-proposition of the nash. If the text has a specific meaning, then the meaning is expressed by another statement that is similar to lafadz. In the text states that divorce your wife in a good way, this good way can be drawn theorem that divorce in a good way is divorce that is done in a proper way, namely by saying.Keywords: Divorce, Talak, Ibnu Hazm