Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Bina Mulia Hukum Bina Hukum Lingkungan Bina Hukum Lingkungan LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Yulinda Adharani
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) Yulinda Adharani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1367.631 KB)

Abstract

Izin Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap rencana pembangunan PLTU II Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon digugat oleh masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Artikel ini merupakan hasil penelitian terhadap kasus tersebut yang menekankan pada masalah penaatan dan penegakan Hukum Lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta upaya penyelesaian sengketa lingkungannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembangunan PLTU di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tidak sejalan dengan beberapa tujuan dalam Sustainable Development Goals pada point kesejahteran, pembangunan berkelanjutan, dan pelestarian sumber daya alam. PLTU ini juga tidak sesuai dengan rencana tata ruang, proses penyusunan analisis dampak lingkungan tidak melibatkan masyarakat. Pengadilan mengabulkan gugatan dan memerintahkan pencabutan izin pembangunan tersebut. Environmental Law Compliance and Enforcement on Infrastructure Development to Achieve Sustainable Development (Case Study: Power Plant II Development in Mundu Subdistrict, Cirebon District) AbstractA lawsuit had been brought to the Administrative Court regarding the Local West Java Province Government Permit on the Power Plant II Development in Astanajapura Subdistrict and Mundu Subdistrict, Cirebon District by the directly affected local community around the power plant location. This article is the research result on the aforementioned lawsuit and will be focusing on the issues surrounding the environmental law compliance and enforcement in achieving sustainable development, as well as the environmental law dispute settlement. This research used the juridical-normative research with qualitative analysis. The article concluded that the Power Plant II development is not in line with several goals as stated in the Sustainable Development Goals; such as the welfare goals, sustainable development, and the natural resources preservation. The Power Plant II is also not in accordance with the local government’s spatial plan, and furthermore the local community did not take any part during the environmental impact analysis process. According to the Administrative Court Decision, the Court granted the claims in the lawsuit and the permit for the Power Plant II development has been revoked. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a4
FUNGSI PERIZINAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Yulinda Adharani; R. Adi Nurzaman
Bina Hukum Lingkungan Vol 2, No 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (832.356 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v2i1.37

Abstract

Saat ini telah terjadi perubahan di KBU, pembangunan yang semakin luas dan cenderung tidak terkendali, sehingga mengakibatkan penurunan daya tampung, daya dukung dan daya lenting KBU sebagai kawasan resapan air. Pada kenyataannya KBU khususnya daerah Ledeng sebagian lahannya digunakan oleh pengembang untuk membangun kompleks perumahan. Sehingga KBU dan kawasan lainnya seperti Dago, Punclut dan lainnya terancam akan beralih fungsi dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemukiman. Akibatnya, telah terjadi alih fungsi di kawasan tersebut yang akan berdampak seperti banjir dan tanah longsor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, memaparkan teori tentang perizinan dan tata ruang serta pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan kasus alih fungsi ruang. Dari hasil penelitian ini dilihat dari kasus-kasus yang ada di KBU, kebanyakan ialah apartemen dan hotel yang telah memiliki izin tetapi ternyata tidak memiliki rekomendasi gubernur. Hal ini harus menjadi perhatian para pemberi izin karena dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dijelaskan perlunya rekomendasi dari gubernur untuk mendapatkan izin. Hal ini menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam penaatan hukum lingkungan yaitu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
PEMBANGUNAN PULAU HASIL REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN AGRARIA Yusuf Saepul Zamil; Yulinda Adharani; Siti Sarah Afifah
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pro kontra mewarnai pembangunan reklamasi pulau di Indonesia, hal ini seperti yang terjadi pada reklamasi teluk Jakarta. Pro kontra ini terjadi karena belum adanya pengaturan yang jelas dan mengatur khusus mengenai reklamasi pulau di Indonesia. Pro kontra ini juga terjadi karena seberapa besar urgensi dilakukannya reklmasi khusunya terkait dengan kebutuhan tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat dan untuk siapa dirasakan manfaat dari kebijakan pembangunan reklamasi pulau tersebut. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Pembaruan agraria harus dimaknai adanya keadilan dalam penguasaan dan peruntukkan tanah, lebih jauh reklamasi pulau harus dilaksanakan dalam dalam rangka reforma agraria. Reklamasi pulau dapat dilakukan kalau seandainya tanah hasil reklamasi dibangun dan dikuasai sepenuhnya oleh negara serta diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai tanah. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan reklamasi teluk Jakarta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pembaruan agraria, yaitu pemenuhan kebutuhan tanah untuk masyarakat miskin di ibu kota. Kata kunci: agraria; pembaruan; reklamasi. ABSTRACT Controversy of coloring the reclamation development of the island in Indonesia, this is like what happened to the reclamation of the bay of Jakarta. This controversy is due to the absence of clear and specific arrangements regarding the reclamation of the island in Indonesia. This controversy is also due to the urgency of reclamation especially in relation to the need of the land to meet the needs of the community homes and for whom the benefits of the island's reclamation development policy will be felt. In this research, it is used analytical descriptive research specification, with normative juridical approach method, that is approach method which focus on library research which is secondary data supported by primary data. Agrarian reform should be interpreted as a justice in the control and designation of the land, further the reclamation of the island must be implemented within the framework of agrarian reform. The reclamation of the island can be done if in case the reclaimed land is built, it is fully controlled by the state and devoted to the landless society. The results show that the reconstruction of the bay of Jakarta is incompatible with the principles of agrarian reform, namely the fulfillment of land needs for the poor in the capital. Keywords: agrarian; renewal; reclamation.
FUNGSI PERIZINAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Yulinda Adharani; R. Adi Nurzaman
Bina Hukum Lingkungan Vol 2, No 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (832.356 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v2i1.37

Abstract

Saat ini telah terjadi perubahan di KBU, pembangunan yang semakin luas dan cenderung tidak terkendali, sehingga mengakibatkan penurunan daya tampung, daya dukung dan daya lenting KBU sebagai kawasan resapan air. Pada kenyataannya KBU khususnya daerah Ledeng sebagian lahannya digunakan oleh pengembang untuk membangun kompleks perumahan. Sehingga KBU dan kawasan lainnya seperti Dago, Punclut dan lainnya terancam akan beralih fungsi dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemukiman. Akibatnya, telah terjadi alih fungsi di kawasan tersebut yang akan berdampak seperti banjir dan tanah longsor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, memaparkan teori tentang perizinan dan tata ruang serta pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan kasus alih fungsi ruang. Dari hasil penelitian ini dilihat dari kasus-kasus yang ada di KBU, kebanyakan ialah apartemen dan hotel yang telah memiliki izin tetapi ternyata tidak memiliki rekomendasi gubernur. Hal ini harus menjadi perhatian para pemberi izin karena dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dijelaskan perlunya rekomendasi dari gubernur untuk mendapatkan izin. Hal ini menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam penaatan hukum lingkungan yaitu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Sandy Gustiawan Ruhiyat; Imamulhadi Imamulhadi; Yulinda Adharani
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i1.298

Abstract

ABSTRAKPasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya menghapus, mengubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berpengaruh terhadap kewenangan daerah dalam melaksanakan perijinan usaha yang perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis bahan hukum dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, dan studi pustaka yang didukung dengan pendapat para ahli dibidangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya undang-undang cipta kerja yang di dalamnya telah merubah ketentuan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada substansi perizinan lingkungan, serta mengambil alih kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang seharusnya kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat.Kata Kunci: kewenangan; lingkungan; pemerintah daerah ABSTRACTAfter the enactment of Law no 11 of 2020 concerning Job Creation which includes deleting, changing, and making new arrangements for Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment (UUPPLH) which affects regional authorities in carrying out business licensing which needs to be carried out with due regard to environmental impacts. The method used in this research is the method of analyzing legal materials with a qualitative approach. Collecting data by reviewing laws and regulations, theories, and literature studies supported by the opinions of experts in their fields. The purpose of this study is to examine and analyze regional authority in environmental protfloection and management after the enactment of the work copyright law which has changed the provisions of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management on the substance of environmental permits, as well as taking transfer of authority to determine policies that should be the authority of the regional government to be the authority of the central government.Keywords: authority; environment; local government
KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Sandy Gustiawan Ruhiyat; Imamulhadi Imamulhadi; Yulinda Adharani
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i1.298

Abstract

ABSTRAKPasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya menghapus, mengubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berpengaruh terhadap kewenangan daerah dalam melaksanakan perijinan usaha yang perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis bahan hukum dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, dan studi pustaka yang didukung dengan pendapat para ahli dibidangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya undang-undang cipta kerja yang di dalamnya telah merubah ketentuan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada substansi perizinan lingkungan, serta mengambil alih kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang seharusnya kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat.Kata Kunci: kewenangan; lingkungan; pemerintah daerah ABSTRACTAfter the enactment of Law no 11 of 2020 concerning Job Creation which includes deleting, changing, and making new arrangements for Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment (UUPPLH) which affects regional authorities in carrying out business licensing which needs to be carried out with due regard to environmental impacts. The method used in this research is the method of analyzing legal materials with a qualitative approach. Collecting data by reviewing laws and regulations, theories, and literature studies supported by the opinions of experts in their fields. The purpose of this study is to examine and analyze regional authority in environmental protfloection and management after the enactment of the work copyright law which has changed the provisions of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management on the substance of environmental permits, as well as taking transfer of authority to determine policies that should be the authority of the regional government to be the authority of the central government.Keywords: authority; environment; local government
INOVASI PENDEKATAN BERBASIS RISIKO DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Evan Devara; Maret Priyanta; Yulinda Adharani
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1 No. 1 (2021): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 1, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v1i1.641

Abstract

ABSTRAK Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Perizinan Lingkungan telah diubah menjadi Persetujuan Lingkungan yang berarti berbentuk persetujuan atau rekomendasi dari Pemerintah. Perubahan tersebut berdampak pada regulasi sektor lingkungan, ditambah lagi terdapat perubahan konsep bahwa perizinan lingkungan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Di sisi lain, perubahan tersebut merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyederhanakan regulasi untuk meningkatkan perekonomian nasional. Konsep Pendekatan Berbasis Risiko merupakan hal baru di Indonesia. Pendekatan tersebut sebelumnya telah diterapkan di berbagai negara seperti Inggris dan Kanada. Pendekatan Berbasis risiko dalam melakukan kegiatan usaha memperhitungkan berbagai aspek seperti, kesehatan, lingkungan, potensi, serta ancaman yang akan dihadapi. Konsep Pendekatan Berbasis Risiko tidak menggantikan amdal melainkan sebagai pelengkap dalam melakukan setiap perhitungan dalam kegiatan usaha. Implementasi pendekatan berbasis risiko dalam persetujuan lingkungan harus diperhatikan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, sehingga kegiatan usaha yang memiliki risiko dapat dicegah dan dikendalikan. Pendekatan Berbasis Risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesehatan lingkungan. Kata kunci: Cipta Kerja; Perizinan; Risiko; Lingkungan ABSTRACT On the Job Creation Law, Environmental Permit changed bcome an Environmental Agreement. Environmental Agreement agreed or recommended by the centra government or regional government. The alteration has impact on the regulatons, especially in environmental sector, furthermore environmental agreement use a new approach as known as Risk Based Approach. On the otherside, the new approach become an inovation by the Government to simplified many regulaton that exist to increase economic growth. Risk Based Approach is a new concept in Indonesia. The approach is also used by Great Britain and Canada. Risk Based Approach is a tool for identifying a risk based on many aspects such as, environmental aspect, health aspect (public health care, human health, environmental health etc), strength and threat from the business activity. Risk based on environmental study called ‘Environmental Risk Assessment'. The environmental risk assessment didn't remove the environmental impact assessment but as complementary. The Implication on Risk Based Approach on the Environmental Agreement must be considered from the planning phase, implementation and monitoring, so any business activity that have a risk are under control. Risk Based Approach on the Job Creation Law are expected to bring the equality between economic growth and environmental health. Keywords: Environment; Job Creation; Permit; Risk
ARAH PENGATURAN TERKAIT PEMBANGUNAN PLTU DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK KOMITMEN TERHADAP PARIS CLIMATE AGREEMENT : REGULATORY DIRECTIONS RELATED TO STEAM-FIRED POWER PLANT ESTABLISHMENT IN INDONESIA AS A FORM OF COMMITMENT TO THE PARIS CLIMATE AGREEMENT Nenden Dzahabiyyah; Maret Priyanta; Yulinda Adharani
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1 No. 2 (2022): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 1, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v1i2.725

Abstract

ABSTRAK Perubahan iklim berdampak pada kehidupan masyarakat dan mengancam keadilan lintas generasi, untuk itulah Paris Agreement dibentuk. Salah satu sektor yang mempengaruhi perubahan iklim adalah sektor ketenagalistrikan yang contohnya adalah penggunaan bahan bakar fosil pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Artikel ini akan membahas mengenai arah pengaturan terkait dengan pembangunan PLTU di Indonesia dengan melihat juga komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat ketergantungan Indonesia terhadap PLTU masih tinggi sampai dengan tahun 2030, akan tetapi pemerintah sudah mulai menyelaraskan target kebutuhan listrik dalam negerinya melalui RUPTL 2021-2030 dengan target capaian yang tercantum pada dokumen NDC sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam melaksanakan implementasi dari Paris Agreement. Persentase target pembangunan PLTU menjadi berkurang, dan target pembangunan pembangkit listrik non-energi fosil bertambah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sudah terlihat adanya keselarasan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia antara pemenuhan kebutuhan listrik dalam negerinya dengan tanggung jawab Indonesia sebagai pihak dalam perjanjian internasional. Kata Kunci: Paris Agreement; Perubahan Iklim; PLTU. ABSTRACT Climate change has impacts on people's lives and threatens inter-generational equity, that's why the Paris Agreement was formed. One of the sector that affects climate change is electricity, which is the use of fossil fuels in Steam-Fired Power Plants. This article will discuss the direction of regulation related to the PLTU establishment in Indonesia by looking at Indonesia's commitment to the Paris Agreement. Based on this research, Indonesia's level of dependence on PLTU is high until 2030, however, the government has begun to align its electricity demand-targets through the 2021-2030 RUPTL with the targets listed in the NDC as a form of Indonesia's responsibility on Paris Agreement. The target percentage for PLTU establishment reduced, and for the construction of non-fossil power plants is increasing. Thus, it can be said that there has been an alignment established by the government between the fulfillment of domestic electricity and responsibilities on the agreement. Keywords: Paris Agreement; Climate Change; Steam-Fired Power Plant.
Co-Authors Evan Devara Imamulhadi Maret Priyanta Nenden Dzahabiyyah R. Adi Nurzaman Sandy Gustiawan Ruhiyat Siti Sarah Afifah Yusuf Saepul Zamil