Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Pemodelan Arsitektur Proses Bisnis Berdasarkan Pedoman Spbe Pada Bidang Sistem Informasi Manajemen Diskominfotik Dki Jakarta Menggunakan Pendekatan Enterprise Architecture M Rizki Hardiyanto; Falahah Falahah; Ryan Adhitya Nugraha
eProceedings of Engineering Vol 8, No 5 (2021): Oktober 2021
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE memiliki domain, salah satunya domain arsitektur bisnis. Pada bidang Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFOTIK) Provinsi DKI Jakarta, arsitektur bisnis mengoptimalkan fungsi bisnis agar dapat menyesuaikan dengan adanya perubahan bisnis, terutama menyelaraskan tugas pokok dan fungsi setiap unit. Bidang SIM dalam melaksanakan fungsinya masih tidak optimal sehingga dalam setiap tindakan atau aktifitas yang terjadi masih mengalami tumpang tindih fungsi bisnis. Maka diperlukan pendefinisian pada arsitektur bisnis agar dapat menghasilkan keluaran berupa pemodelan arsitektur proses bisnis yang sesuai dengan pedoman SPBE. Pemodelan arsitektur proses bisnis dapat dihasilkan apabila telah mendefinisikan arsitektur bisnis, dengan menggunakan pendekatan Enterprise Architecture (EA) Yang mencakup keluaran berupa peta proses bisnis, proses bisnis utama dan proses bisnis lintas fungsi. Kata Kunci : sistem informasi, arsitektur bisnis, proses bisnis, SPBE, enterprise architecture
Analisis Risiko Keamanan Informasi Menggunakan Metode Octave Allegro Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Jawa Barat Greenhard Sitorus; Rokhman Fauzi; Ryan Adhitya Nugraha
eProceedings of Engineering Vol 7, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak— Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan dan tututan bagi setiap instansi peyelenggara pelayanan publik, mengingat peran TIK yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintah yang baik. Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola TIK mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan. Teknologi informasi juga kini telah menjadi hal yang sangat penting karena sudah banyak instansi pemerintah yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat yang mendukung dalam menjaga dan meningkatkan kualitas informasinya. Seperti halnya teknologi informasi yang dirangkai menjadi suatu kesatuan sistem informasi yang dapat menjadi penunjang utama dalam proses pengelolaan data untuk menghasilkan informasi yang dapat dicerna serta dipahami dengan baik dan jelas. Dalam menerapkan tata kelola teknologi informasi terkadang muncul berbagai risiko serta ancaman yang tak terduga yang dapat mengganggu keberlangsungan sistem informasi sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi instansi pemerintah tersebut. Maka dari itu diperlukan adanya suatu penilaian risiko yang dapat membuat manajemen keamanan informasi pada instansi pemerintah tersebut menjadi lebih efektif, efisien dan berkesinambungan. Serta penilaian risiko tersebut dapat menjadi pendoman untuk menerapkan kebijakan yang belum dijalankan dengan semestinya, dan menjadi pembanding terhadap terhadap kebijakan yang sudah diterapkan. Untuk dalam penelitian ini dilakukan penilaian risiko terhadap kerentanan informasi. Kata Kunci— Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sistem Informasi, Tata Kelola Teknologi Informasi, Penilaian Risiko, OCTAVE, OCTAVE Allegro
Implmentasi Risk Assessment atas Teknologi Informasi di Divisi Infrastruktur Pertanahan Dinas Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Menggunakan ISO 27005:2008 Harry Andrian; Rokhman Fauzi; Ryan Adhitya Nugraha
eProceedings of Engineering Vol 10, No 3 (2023): Juni 2023
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak-Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika tentang Pusat Koordinasi Penanganan Insiden Keamanan Informasi Pemerintahan. Pada undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 di jelaskan Panduan Umun Tata Kelola Teknologi Informasi dam Komunikasi Nasional Dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013). Kementrian dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sectoral sesusai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas ATR/BPN memiliki penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan TI dan proses bisnis pada divisi Infrastruktur Pertanahan. Akan tetapi, penerapan tersebut belum sepenuhnya menilai adanya ancaman pada aset TI di divisi Infrastruktur Pertanahan dan menilai seberapa jauh kontrol yang sudah ada dapat mengurangi ancaman maupun risiko yang akan datang serta dampaknya. Implementasi dan penilaian risk assessment terhadap aset TI dilakukan menggunakan ISO 27005 yang difokuskan untuk melakukan pengelolaan/kontrol terhadap risiko TI. Penerapan risk assessment dilakukan dengan mengacu pada risk scenario pada ISO 27005. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi risk scenario pada aset TI berdasarkan penilaian kontrol yang adaKata Kunci-ISO 27005, risk assessment, risk scenario, ISO 27001, level of risk, risk treatment.
Implementasi Learning Management System (LMS) untuk Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bandung Iqbal Santosa; Ryan Adhitya Nugraha
JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) VOL. 7 NOMOR 2 SEPTEMBER 2023 JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jppm.v7i2.10818

Abstract

Sekitar 19,8 juta anak sekolah menengah di Indonesia saat ini belajar di bawah ancaman pandemi COVID-19. Untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran daring dan kerja dari rumah, yang mewajibkan seluruh sekolah menerapkan kebijakan “Belajar dari Rumah”. Kebijakan ini harus diterapkan mulai semester baru 2020-2021 dan perlu didukung oleh Learning Management System (LMS) beserta kompetensi seluruh pemangku kepentingan. Moodle dipilih karena gratis, dapat disesuaikan, dan dapat digunakan di server khusus untuk dikelola sepenuhnya oleh sekolah. Tahapan implementasi meliputi pengumpulan kebutuhan, instalasi dan konfigurasi, pengujian, pelatihan, dan evaluasi. Evaluasi tersebut mencatat beberapa kebutuhan untuk program selanjutnya, seperti menyederhanakan proses input untuk pertanyaan kuis, mengeksplorasi fitur yang lebih dalam, dan memberikan tutorial yang lebih informatif.
Analisis Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 2019 Domain Align, Plan, and Organize dan Build, Acquire, And Implement Pada Fungsi Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Muhammad Fadli Bahrudin; Rokhman Fauzi; Ryan Adhitya Nugraha
eProceedings of Engineering Vol 10, No 2 (2023): April 2023
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak—Melakukan analisis implementasi dan perancangan tata kelola TI pada fungsi Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk mengetahui kondisi tata kelola TI pada instansi tersebut, untuk mempersiapkan kesiapan instansi dalam memenuhi program migrasi pelayanan publik berbasis digital. Tujuan implementasi tata kelola pada dinas kependudukan Kabupaten Sukabumi adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang didukung oleh keadaan tata kelola yang baik. Dinas Lependudukan dan Pencatatan Sipil dalam (Peraturan Kementrian Dalam Negeri No 14 tahun 2020) disebutkan “ DISDUKCAPIL merupakan perangkat daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan di provinsi atau kabupaten/kota”. Pada fungsi yang di bahas pada penelitian adalah fungsi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam (Peraturan Kementrian Dalam Negeri No 14 tahun 2020). Maka dari itu dilakukan perancangan implementasi tata kelola TI menggunakan framework dengan versi terbaru yaitu itu Framework COBIT 2019 yang berfokus pada domain Aligment plan and organize (APO) dan Domain Build, Acquire and Implement (BAI) serta pembahasan pada proses yang telah ditentukan pada tahapan pemilihan domain dan proses menggunakan Design Toolkit COBIT 2019 yaitu APO04 Managed Innovation, APO11 Manage Quality, BAI03 Managed Solutions , BAI05 Manage Organizational Chang dan BAI11 Managed Projects. Dengan menghasilkan rekomendasi pada aspek people, process dan technology.Kata kunci — COBIT 2019, tata kelola TI, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sukabumi (DISDUKCAPIL), APO dan BAI.
Analisis dan Perancangan Enterprise Architecture menggunakan Framework TOGAF ADM pada Fungsi Teknologi Informasi di PT Industri Telekomunikasi Indonesia Suci Fitri Liana Aripin; Rokhman Fauzi; Ryan Adhitya Nugraha
eProceedings of Engineering Vol 10, No 2 (2023): April 2023
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak— PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi yang memiliki bidang bisnis utama yaitu manufacture and assembly, managed service, digital service, dan system integrator. Dalam mendukung kegiatan perusahaan, perlu adanya dukungan dari semua unit bisnis salah satunya yaitu dukungan dari fungsi teknologi informasi. Pada fungsi teknologi informasi memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan teknologi informasi beserta infrastruktur yang digunakan pada PT INTI. Namun, pada implementasinya fungsi teknologi informasi memiliki beberapa kendala, hal ini ditandai dengan adanya pertukaran data belum menggunakan sistem secara optimal, kurangnya tenaga ahli, alur proses bisnis yang masih kurang efektif, dan salah satu proses bisnis masih belum terintegrasi oleh aplikasi yang sudah ada. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan perancangan enterprise architecture yang mampu menyeleraskan strategi teknologi informasi dan strategi bisnis agar solusi yang dihasilkan tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Pada Perancangan enterprise architecture menggunakan TOGAF ADM yang meliputi preliminary phase, architecture vision, business architecture, information system architecture, technology architecture, opportunities and solution, dan migration planning. Dari hasil perancangan tersebut, menghasilkan berupa desain IT roadmap sebagai acuan dalam pengembangan teknologi serta rancangan blueprint sebagai gambaran umum hasil proyek usulan dalam mendukung strategi teknologi informasi dan strategi bisnis di fungsi teknologi informasi PT INTI.Kata kunci— enterprise architecture, fungsi teknologi informasi, TOGAF ADM, IT roadmap.
Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 2019 di DISKOMINFOSAN Kabupaten Sukabumi Muhamad Gilang Ginanjar; Luthfi Ramadani; Ryan Adhitya Nugraha
Smart Comp :Jurnalnya Orang Pintar Komputer Vol 10, No 3 (2021): Smart Comp: Jurnalnya Orang Pintar Komputer
Publisher : Politeknik Harapan Bersama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30591/smartcomp.v10i3.2943

Abstract

Teknologi Informasi (TI) sudah menjadi inti dari suatu proses bisnis ke semua sektor termasuk sektor pemerintahan. Hal ini menuntut lembaga resmi negara di Indonesia untuk mengembangkan tata kelola TI melalui penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi merupakan Dinas yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Komunikasi, Informatika dan Persandian. Dalam pelaksanaannya Dinas Komunikasi, informatika dan persandian Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi, salah satu diantaranya adalah pengelolaan e-government daerah. Agar dapat mengetahui sejauh mana sistem tata kelola TI untuk membangun good governance berbasis e-government dibutuhkan evaluasi tata kelola teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam penelitian ini dilakukan perancangan tata kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 yang pada proses domain EDM04 Ensured Resource Optimization, APO12 Managed Risk, BAI08 Managed Knowledge, DSS03 Managed Problems dan MEA03 Managed Compliance with External Requirements dan menggunakan COBIT 2019 Implementation Methods sebagai metode impelementasi. Sistematika penelitian ini dimulai dengan melakukan studi dokumen dan wawancara terkait faktor desain dibantu oleh design toolkit yang mengacu pada COBIT 2019 Design Guide yang diterbitkan oleh ISACA. Setelah itu dilakukan analisis dan penilaian terhadap tingkat kapabilitas Dinas berdasarkan COBIT 2019 Governance and Management Objective. Selanjutnya pembuatan perancangan rekomendasi solusi pada aspek people,process dan technology untuk mengatasi kesenjangan berdasarkan temuan kesenjangan dari hasil penialaian kapabilitas sehingga dapat meningkatkan nilai tata kelola teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Kata kunci : COBIT 2019; Teknologi Informasi; Tata Kelola Teknologi Informasi