Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Leasing Syariah dan Leasing Konvensional Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT. Federal International Finance) Dzulfa Fahira Maulida; Irvan Iswandi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23340

Abstract

Saat ini, Indonesia semakin berkembang dalam kegiatan ekonomi, salah satunya dengan berdirinya perusahaan pembiayaan baik secara konvensional ataupun syariah. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan PT. Federal International Finance (FIF) merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan leasing. Penelitian ini dilakukan di PT. Federal International Finance Cabang Sukabumi dengan tujuan mengetahui mekanisme operasional Leasing Syariah dan mekanisme Leasing Konvensional serta mengetahui perbedaan Antara Leasing Syariah dan Leasing Konvensional. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah Kepala Departemen Analisis Risiko, HRD dan Nasabah dari PT. FIF. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme operasional syariah dan konvensional tidak jauh berbeda. Terdapat tiga pihak yang terkait yaitu perusahaan pembiayaan, supplier atau dealer dan konsumen. Selain tiga pihak di atas juga bank termasuk di dalamnya sebagai pemasok dana bagi perusahaann. Dalam syariah, PT. FIF bekerja sama dengan BSMI (Bank Syariah Mega Indonesia) dengan menggunakan akad wakalah dan bekerja sama dengan PT. Astra Buana Unit Syariah dengan menggunakan Akad Tabarru’. Mekanisme operasionalnya dalam pengambilan keuntungan, FIF konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan syariah menggunakan margin laba. Dan apabila terjadi kemacetan di dalam PT. FIF dikenakan denda dan masuk ke dalam pendapatan perusahaan, sedangkan di PT. FIF syariah dikenakan denda sesuai prinsip Ta’zir dan hasil uangnya masuk ke dalam dana sosial.Kata Kunci: Leasing Syariah dan Leasing Konvensional.
PROBLEMATIKA JUAL BELI PERTALITE DAN PERTAMAX ECERAN DALAM TINJAUAN FIQIH Ika Nur Solikah; Ahmad Asrof Fitri; Irvan Iswandi
PARADIGMA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN AGAMA, DAN BUDAYA Vol 19 No 1 (2022): PARADIGMA Journal of Science, Religion and Culture Studies
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/paradigma.v19i1.3264

Abstract

One of the most common commodity traded in rural areas is pertalite and pertamax. This study examines: (1) how is the practice of retailing pertalite and pertamax, with case study in Mekarjaya village and (2) what is status of the trading of retailed pertalite and pertamax in Islamic Law perspective. This research is a qualitative research. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Results of this research are: (1) Liter measuring system was used in retailing pertalite and pertamax in Mekarjaya village. Sellers usually buy pertalite and pertamax at gas stations using jerry cans. The purchased pertalite and pertamax are poured into a large bucket, then measured using a one-liter stainless volume measuring can and poured into a used bottle using a funnel tool. (2) Majority of the sales in Mekarjaya village had met requirements of legal trading in Islamic Law. In Islamic perspective, there are three laws regarding the retail: First, absolutely legal, if amount of the fuel is in accordance with contract. Second, legal with conditional circumstance, if there is a willingness from the buyer for the lack of measurement in pertalite and pertamax volume because of something natural like evaporation. Third, illegal, if the seller deliberately reduces the dose in order to find more profit.
Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Riyadhul Jannah Bekasi Dalam Persfektif Hukum Islam Hidayah Apriani; Irvan Iswandi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i4.21978

Abstract

AbstractThe profit-sharing ratio on mudharabah deposits in this case must be stated clearly so as not to create the potential for uncertainty and injustice in the distribution of the ratio. If at any time there is a risk or loss, there must be clarity regarding which party is responsible for the risk. Therefore, a study was conducted to find out the truth of a distribution practice or the determination of the profit sharing ratio at BMT Riyadhul Jannah Bekasi.Knowing the results of the study, it was concluded that the determination of the profit sharing ratio on the mudharabah or futures mudharabah deposit products at BMT Riyadhul Jannah had been determined by the BMT so that members or customers could not negotiate for the profit sharing ratio. This is because the size of the profit-sharing ratio that will be obtained has been determined by BMT Riyadhul Jannah The calculation of the profit-sharing ratio was also found to be in accordance with Islamic law, considering that BMT Riyadhul Jannah basically always applies the principles of Islamic law for its products.Keywords: Mudharabah Deposit, Profit Sharing Ratio, Islamic Law Perspective. AbstrakNisbah bagi hasil pada deposito mudharabah harus dinyatakan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan potensi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pembagian besar kecilnya nisbah. Jika suatu saat terjadi resiko atau kerugian maka harus ada kejelasan pihak mana yang bertanggungjawab terhadap resiko tersebut. Maka dari itu untuk mengetahui adanya kebenaran suatu praktik pembagian atau penetapan nisbah bagi hasil maka perlu dilakukan penelitian di BMT Riyadhul Jannah Bekasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah atau mudharabah berjangka di BMT Riyadhul Jannah sudah ditetapkan oleh pihak BMT sehingga anggota atau nasabah tidak dapat bernegosiasi untuk nisbah bagi hasil karena besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan didapatkan sudah ditentukan oleh BMT Riyadhul Jannah. Dan perhitungan nisbah bagi hasil sudah sesuai dengan syariat hukum Islam, karena pada dasarnya BMT Riyadhul Jannah selalu menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk produknya.Kata Kunci : Deposito Mudharabah, Nisbah Bagi Hasil, Persfektif Hukum Islam
Pengelolaan Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Yayasan Taman Mandiri Syari’ah Tangerang Banten Heru Birowo; Irvan Iswandi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.19655

Abstract

Taman Mandiri Syari'ah Foundation is an organization in the social, humanitarian and religious. The foundation aims to raise the social dignity of orphans and poor people with zakat, infaq, shodaqoh, and waqf that are permitted by the Shari'a and legal funds from individuals, companies, community groups, or other institutions. The study uses Qualitative method with literary and empirical approach. The findings of this study are state waqf management of Taman Mandiri Syari'ah Foundation, based on the perspective of Islamic Law and Positive Law, the waqf process of Taman Mandiri Syari'ah Foundation, the provisions of the waqf have required the pillars and conditions. Yet the waqf letter, YTS as Nadzir for land waqf in Depok, has not completed the waqf document by register to National Land Agency. The waqf management has doing are land waqf and cash waqf.Keywords: Waqf, Management, Law. AbstrakYayasan Taman Mandiri Syari’ah merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan ini dibangun dengan tujuan mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum yatim dan dhuafa dengan dana zakat, infak, shodaqoh serta wakaf dan dana-dana yang dihalalkan oleh syariat dan legal, baik dari perorangan, perusahaan, kelompok masyarakat, atau sumber lembaga lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengelolaan wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syari’ah, berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, proses perwakafan di Yayasan Taman Mandiri Syari’ah, ketentuan wakafnya sudah memenuhi rukun dan syarat. Namun dalam kelengkapan surat wakaf, YTS sebagai Nadzir atas wakaf tanah di Depok, belum melengkapi surat wakaf yang seharusnya didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengelolaan wakaf yang sudah berjalan di Yayasan Taman Mandiri Syari’ah berupa wakaf tanah dan wakaf tunai.Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf, Hukum
Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi) Ros Malasari; Irvan Iswandi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 2 (2021): Maret-April
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.20187

Abstract

Pundi Amal Bhakti Ummat Foundation is a non-profit organization of society. This Foundation active in social, education, humanity, and religion aspects. Moreover, this foundation applies Tabarru card, the implementation of waqf program with high production values. The study uses Qualitative method with literary and empirical approach. The findings of this study are Productive waqf management of Pundi Amal Bhakti Ummat Foundation are waqf land and rice fields from waqf area of 27.25 ha,  land and rice fields planted with rice that manage together with  society, so the harvest time using production sharing system. More also Productive waqf of Pundi Amal Bhakti Ummat Foundation, there are some problems as following: Organizing is to divide big agenda into smaller one and the human resource is not appropriate, or the human errors frequently happened. Tabarru management does not use SWOT analysis as strategic planning method.Keywords: Management, Waqf, Productive. AbstrakYayasan Pundi Amal Bhakti Ummat adalah Lembaga nirlaba milik masyarakat. Yayasan ini bergerak di bidang  sosial, Pendidikan, Kemanusiaan, dan Keagamaan. Yayasan ini juga memiliki program Tabarru card, praktik perwakafan yang mempunyai nilai produktifitas yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat merupakan wakaf tanah dan sawah dari wakif seluas 27,25 ha, di atas tanah dan sawah tersebut ditanami padi yang bekerja sama dengan warga sekitar untuk mengelolanya, sehingga pada saat panen menggunakan sistem bagi hasil. Juga, Wakaf produktif di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat terdapat beberapa masalah, terutama dalam masalah Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil dan SDM yang masuk tidak sesuai, atau terkadang Human Eror terjadi pada SDM yang telah ada. Pengurus Tabarru’ juga tidak menggunakan analisis SWOT sebagai metode perencanaan strategis.Kata kunci: Pengelolaan, Wakaf, Produktif
Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia Al Abror Bilqis Aris Purnama; Irvan Iswandi
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 6, No 1 (2022): MIZAN: Journal of Islamic Law
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v6i1.1250

Abstract

Indonesia is fighting against Covid-19 by modifying several policies, namely the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). This policy has an impact on policies in the Islamic banking sector in distributing financing. The purpose of this study is to explain the factors of the emergence of non-performing financing in the world of Islamic banking and the anticipation and efforts made to resolve non-performing financing. This research method is qualitative, with a normative and empiricist approach. The data was obtained through a study of legislation and field observations. The results of the study stated that the number of customers was divided into two categories, namely the light category and the heavy category. Each of these categories will be carried out stages of completion of non-performing financing. These stages are the billing stage, the restructuring stage and the redemption stage. The factors causing non-performing financing at PT Bank Syariah Indonesia are based on internal factors originating from the bank and external originating from the customer.Keywords: Non-performing Financing; Islamic Bank AbstrakIndonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi beberapa kebijakan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kebijakan itu berdampak pada kebijakan dalam sektor perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor timbulnya pembiayaan bermasalah di dunia perbankan syariah dan antisipasi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan normatif dan empirisi. Data diperoleh melalui telaah peraturan perundang-undangan dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa jumlah nasabah dibagi dalam dua kategori, yakni kategori ringan dan kategori berat. Masing-masing kategori tersebut akan dilakukan tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Tahapan tersebut yakni tahap penagihan, tahap restrukturisasi dan tahap penebusan. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia berdasarkan faktor internal yang berasal dari pihak bank dan eksternal yang berasal dari pihak nasabah.Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah; Bank Syariah
Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Situraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Periode Tahun 2020-2021 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Salsabila Urfa; Irvan Iswandi
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 5, No 2 (2021): MIZAN: Journal of Islamic Law
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v5i2.1028

Abstract

Rent is usually done by exchanging goods and services that have benefits in return, but other things with the practice of renting rent done by the residents of Situraja Village. They rent mango trees that will be taken fruit for sale. This difference that triggers the question, whether it is in accordance with Islamic law and positive law. The majority of situraja villagers are Muslims, which would be very contrary if the practice is not in accordance with Islamic law. This study aims to find out the practice of renting mango trees in Situraja Village in the perspective of Islamic law and positive law. The research uses qualitative methods with empiris normatif. The conclusion of the research is that the rental practices conducted by the residents of Situraja Village are not in accordance with islamic law because the rental object has not met the pillars, but in a positive legal perspective this rental practice is in accordance with applicable law.Keywords: Rent rent, mango tree, Islamic law, positive lawAbstrakSewa menyewa biasa dilakukan dengan menukar barang dan jasa yang memiliki manfaat dengan suatu imbalan, namun lain hal dengan praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh warga Desa Situraja. Mereka menyewakan pohon mangga yang nanti akan diambil buahnya untuk dijual. Perbedaan praktik sewa menyewa ini yang memicu timbulnya pertanyaan, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Mayoritas warga Desa Situraja adalah beragama Islam, dimana akan sangat bertentangan jika praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa pohon mangga di Desa Situraja dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara dengan responden, dan artikel dari Jurnal ilmiah. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh warga Desa Situraja belum sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dikarenakan objek sewa belum memenuhi rukun sewa menyewa karena adanya unsur gharar, namun dalam perspektif hukum positif praktik sewa menyewa ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.Kata kunci: Sewa menyewa; pohon mangga; hukum Islam; hukum positif
PROBLEMATIKA JUAL BELI PERTALITE DAN PERTAMAX ECERAN DALAM TINJAUAN FIQIH Ika Nur Solikah; Ahmad Asrof Fitri; Irvan Iswandi
PARADIGMA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN AGAMA, DAN BUDAYA Vol 19 No 1 (2022): PARADIGMA Journal of Science, Religion and Culture Studies
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/paradigma.v19i1.3264

Abstract

One of the most common commodity traded in rural areas is pertalite and pertamax. This study examines: (1) how is the practice of retailing pertalite and pertamax, with case study in Mekarjaya village and (2) what is status of the trading of retailed pertalite and pertamax in Islamic Law perspective. This research is a qualitative research. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Results of this research are: (1) Liter measuring system was used in retailing pertalite and pertamax in Mekarjaya village. Sellers usually buy pertalite and pertamax at gas stations using jerry cans. The purchased pertalite and pertamax are poured into a large bucket, then measured using a one-liter stainless volume measuring can and poured into a used bottle using a funnel tool. (2) Majority of the sales in Mekarjaya village had met requirements of legal trading in Islamic Law. In Islamic perspective, there are three laws regarding the retail: First, absolutely legal, if amount of the fuel is in accordance with contract. Second, legal with conditional circumstance, if there is a willingness from the buyer for the lack of measurement in pertalite and pertamax volume because of something natural like evaporation. Third, illegal, if the seller deliberately reduces the dose in order to find more profit.
Praktik Jual Beli Tanah Garapan Milik Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam Yunus Yunus; Ali Aminulloh; Irvan Iswandi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.28099

Abstract

This article discusses the practice of smallholders in Mekarjaya Village, Gantar District, Indramayu Regency purchasing and selling land owned by Perhutani in accordance with Islamic law. Perhutani BKPH Haurgeulis, Mekarjaya Village Government, and smallholders were observed in the field to collect data for this qualitative descriptive study. Interviewing, observation, and documentation studies are methods of data collection. According to the findings of the study, farmers in Mekarjaya Village purchased and disposed of arable land through secret agreements or without the knowledge of the landowner (Perhutani). The buying and selling is accomplished by making direct offers to interested parties, who then determine the desired price. If both parties agree, the transaction is completed with a receipt as evidence. Because the object being traded does not belong to the seller, the practice of buying and selling does not meet the criteria. This practice is prohibited by Islamic law because it violates the terms and conditions of buying and selling.Keywords: Buying and selling; Cultivated Land; Islamic law AbstrakArtikel ini mendiskusikan tentang praktik jual beli tanah garapan milik Perhutani oleh para petani penggarap di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu ditinjau dari kacamata Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengambilan data melalui studi lapangan terhadap pihak Perhutani BKPH Haurgeulis, Pemerintah Desa Mekarjaya, dan petani penggarap. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik jual beli tanah garapan oleh petani Desa Mekarjaya dilakukan dengan akad bawah tangan atau tanpa sepengetahuan pihak pemilik tanah (Perhutani). Jual beli tersebut dilakukan dengan cara menawarkan langsung kepada yang berminat kemudian mereka menentukan harga yang dikehendaki. Jika kedua belah pihak setuju maka transaksi dilakukan dengan bukti kwitansi. Praktik jual beli tersebut tidak memenuhi syarat khususnya dalam objek yang diperjualbelikan, karena bukan milik si penjual. Dalam pandangan Hukum Islam praktik tersebut tidak diperbolehkan karena adanya pelanggaran mengenai ketentuan dan syarat-syarat jual beli.Kata Kunci: Jual beli; Tanah Garapan; Hukum Islam  
Analisis Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Bank Bjb Syariah Patrol Indramayu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Topik Topik; Irvan Iswandi; Ahmad Asrof Fitri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 5 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i12.29154

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang minat masyarakat menabung di bank BJB syariah didesa Patrol Indramayu. permasalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Minat masyarakat menabung di bank BJB syariah desa Patrol, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat menabung di bank BJB syariah desa  Patrol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat masyarakat menabung di bank BJB syariah desa Patrol dan mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menabung di bank BJB Syariah di desa Patrol Indramayu. Metode penelitian ini menggunakan diskriptif  kualitatif  dengan mengunakan  pendekatan kualitatif naturalistik. obyek penelitian ini adalah  masyarakat blok Bunder RT 05/RW 02  desa Patrol Indramayu yang berjumlah 74  Kepala Rumah tangga 2018/2019. Sumber data penelitian ini menggunakan data Primer dan data skunder. Prosedur penelitian atau teknik pengumpulan data mengunakan  Observsi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan  data bahwa minat  masyarakat menabung di bank BJB syariah di desa Patrol Indramayu  sangat tinggi bahwa ini dilihat dari hasil angket dan  wawancara kepada  masyarakat blok Bunder Patrol Indramayu dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat berminat menabung di bank BJB syariah di desa Patrol Indramayu. Karena bank bjb itu aman,terpercaya serta kemudahan yang di dapat adalah pinjaman modal untuk usaha.Kata Kunci: Minat menabung, bank BJB syariah, desa Patrol