Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yuridika Inicio Legis : Jurnal Hukum
Indah Cahyani
Universitas Trunojoyo Madura
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Demarcation BUMN: Between Private Laws and Public Laws Indah Cahyani; Tatiek Sri Djatmiati
Yuridika Vol. 35 No. 2 (2020): Volume 35 No 2 May 2020
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.831 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v35i2.16853

Abstract

The article titled “BUMN between Private Law and Public Law” aims to find the best solution for crossing the position of BUMN that meets in it two different legal regimes namely private law and public law in Indonesia. Until now it has not been found yet, the most appropriate measure to differentiate BUMN/BUMD is subject to state finance or whether it is subject to the private financial system. Law Number 17 of 2003 concerning state finance has a strong public law nuance representing Hobbes's thinking, while Law Number 19 of 2003 concerning BUMN is stronger in the spirit of private law which represents Grotius' ideas, the problem that arises, namely how to resolve the law dogmatically fairly between the two laws that contain the opposite spirit. The article uses normative legal research methods with a conceptual approach, a statutes approach and a legal case approach. This research resulted in recommendations for the use of legal philosophy as a meta theory for legal theory to be the settlement of the meeting point to find an equilibrium that fulfills a sense of justice.
Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Novita Ratna Swari; Indah Cahyani
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.434 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i1.14899

Abstract

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menimbulkan banyak kontroversi di lingkungan masyarakat. Kontroversi tersebut yaitu terkait dengan Pasal-Pasal yang dianggap akan mengganggu kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga dianggap adanya pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Sedangkan dalam hal perlindungan hukum untuk masyarakat disekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara, khususunya masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan juga dianggap belum terlaksana dengan baik.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan untuk terkait pendekatan yang digunakan adalah menggunakan 2(dua) pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pasal 162 UU Minerba dengan Pasal 66 UU PPLH terjadi pertentangan norma. Sedangkan dalam hal pemberian perlindungan hukum untuk masyarakat disekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara, khususunya masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan dapat diberi perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Kata Kunci : UU Minerba, UU PPLH, Perlindungan Hukum. 
Co-Authors Novita Ratna Swari Tatiek Sri Djatmiati