<![CDATA[Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menimbulkan banyak kontroversi di lingkungan masyarakat. Kontroversi tersebut yaitu terkait dengan Pasal-Pasal yang dianggap akan mengganggu kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga dianggap adanya pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Sedangkan dalam hal perlindungan hukum untuk masyarakat disekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara, khususunya masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan juga dianggap belum terlaksana dengan baik.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan untuk terkait pendekatan yang digunakan adalah menggunakan 2(dua) pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pasal 162 UU Minerba dengan Pasal 66 UU PPLH terjadi pertentangan norma. Sedangkan dalam hal pemberian perlindungan hukum untuk masyarakat disekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara, khususunya masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan dapat diberi perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Kata Kunci : UU Minerba, UU PPLH, Perlindungan Hukum. ]]>
