Garuda - Garba Rujukan Digital

KEMISKINAN DAN MALNUTRISI PADA ANAK BALITA DALAM KELUARGA NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KOTA SERANG Sitti Rukmana Patty; Fentiny Nugroho
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol 8, No 2 (2019): Empati Edisi Desember 2019
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v8i2.14510

Abstract. Malnutrition is the most common problem in coastal areas among other areas in the city of Serang. The focus of this study is discussing the malnutrition of children under-fives in fishing families and their causes as well as the role of community assistant for families of fishermen who have children under-five with malnutrition status, where the majority of them are fishing laborers living in poverty. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Collecting data employs in-depth interviews, observation and documentation studies. The results of this research show that fishermen’s family income is low, their level of education and understanding of nutrition are low, so they are unable to meet their nutritional needs ideally. Cultural factors and local habits greatly affect their attitudes in meeting the needs of daily life, in terms of nutrition they believe that fish and eggs consumed by children under-five will adversely affect their health and skin. In addition there is still an understanding that fathers must be given the highest priority in any case, including in terms of eating compared to other family members. The findings show that they live in dirty living environment with poor sanitation and inadequate clean water sources. Furthermore, this research study finds that the community assistants, including Social Worker, have not played their role adequately. The most striking obstacles faced are economic factors, accessibility and knowledge as well as lack of awareness from families in overcoming the problem of malnutrition in children under five in fishing families Abstrak. Masalah malnutrisi terbanyak terdapat di wilayah pesisir di antara wilayah lain di kota Serang. Fokus dari penelitian ini membahas tentang malnutrisi balita dalam keluarga nelayan dan penyebabnya serta peran pendamping bagi keluarga nelayan yang memiliki balita dengan status malnutrisi, di mana mayoritas mereka adalah buruh nelayan yang hidup dalam kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan keluarga nelayan rendah, tingkat pendidikan dan pemahaman akan gizi kurang sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi secara ideal. Faktor budaya dan kebiasaan setempat sangat mempengaruhi sikap mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, dalam hal gizi mereka berkeyakinan bahwa ikan dan telur apabila dikonsumsi oleh balita akan berdampak buruk pada kesehatan dan kulit mereka. Selain itu, masih ada pemahaman bahwa ayah harus diutamakan dalam hal apapun termasuk dalam hal makan dibandingkan anggota keluarga lainnya. Berdasarkan penelitian, terlihat lingkungan tempat tinggal mereka sangat kotor dengan sanitasi yang buruk serta sumber air bersih yang cukup sulit. Lebih jauh terungkap bahwa peran pendamping masyarakat, termasuk Pekerja Sosial, masih relatif belum cukup memadai. Hambatan yang dihadapi yang paling menonjol adalah faktor ekonomi, aksesibilitas dan pengetahuan gizi serta kurangnya kesadaran dari keluarga dalam mengatasi masalah malnutrisi pada anak balita dalam keluarga nelayan.

Pola Penguasaan Tanah dan Distribusi Kesejahteraan Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Timur Versanudin Hekmatyar; Fentiny Nugroho
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The objective of this study is to describe the pattern of land tenure and forms of livelihood diversification in rural area. By using qualitative approach, data was collected and presented descriptively. The results are as follows, first, land is an important production factors as capital and labor. Land in Kedungprimpen village is still closely linked to the livelihoods of its inhabitants. High level of dependence of the population on agricultural land is also closely related to the local community's view that underlies the social differentiation of the rich, ample and poor. Second, this fact further encourages households to deal with the crisis, undertake series of livelihood activities to meet their basic needs. The selection of diversified forms of livelihood is mainly based on rational reasons related to the types of resources that can be optimized. Generally, livelihood diversification in Kedungprimpen Village is on agricultural and non-agricultural sectors. Agricultural sector includes land cultivation, sharecrop, rent, mortgage, and labor system. Non-agricultural sector includes trade, handicrafts production, stockbreeding, and carpentry. Intisari: Penelitian ini bertujuan menguraikan pola penguasaan tanah di pedesaan, dan mendeskripsikan bentuk-bentuk diversifikasi nafkah. Data dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang penting sebagaimana modal dan tenaga kerja. Tanah di Desa Kedungprimpen masih terkait erat dengan sumber nafkah penduduknya. Tingginya tingkat ketergantungan penduduk pada tanah pertanian juga terkait erat dengan pandangan masyarakat setempat yang melatarbelakangi diferensiasi sosial tentang orang kaya, cukup, dan miskin. Kedua, fakta ini, selanjutnya mendorong rumah tangga dalam menghadapi krisis untuk melakukan serangkaian aktivitas nafkah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemilihan bentuk diversifikasi nafkah terutama didasari alasan rasional terkait dengan jenis sumberdaya yang dapat dioptimalkan. Secara umum, diversifikasi nafkah di Desa Kedungprimpen dilakukan pada sektor pertanian dan sektor nonpertanian. Sektor pertanian mencakup pengusahaan lahan milik, bagi hasil, sewa, gadai, dan sistem perburuhan. Sedangkan sektor nonpertanian meliputi perdagangan, kerajinan, peternakan, dan pertukangan.

PEMENUHAN HAK SOSIAL EKONOMI BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA PUSAT Dina Setyani; Fentiny Nugroho
Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol 21, No 2 (2020): JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Publisher : Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.7454/jurnalkessos.v21i2.254

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dukungan sosial guna pemenuhan hak sosial ekonomi klien pemasyarakatan. Hak sosial ekonomi merupakan kelompok HAM (Hak Asasi Manusia) generasi kedua yang menitikberatkan pada aspek kesejahteraan. Pemberian dukungan sebagai bentuk pendekatan sosial guna mencapai kesejahteraan yang berlandaskan pada HAM, dimana klien dapat mengidentifikasi sendiri kebutuhannya, sehingga mampu meminimalkan pelanggaran HAM dan memiliki kesempatan untuk berfungsi secara sosial serta hidup sejahtera. Adanya dukungan sosial dari lingkungan terdekat membuat klien mampu beradaptasi kembali di masyarakat dan mampu mengembangkan potensi dirinya. Metode penelitian adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur, wawancara mendalam dan observasi, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah tujuh orang klien dewasa yang telah bekerja, dua orang anggota keluarga klien, satu orang tokoh masyarakat, dan tiga orang pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa klien yang telah bekerja mendapatkan dukungan sosial yang baik dari keluarga dan pembimbing kemasyarakatannya berupa dukungan dan motivasi, saran dan informasi yang dapat membantu klien dalam memecahkan setiap persoalan yang menghambat pengembangan potensi dirinya. Dukungan sosial dari masyarakat terhadap klien masih kurang karena ada rasa ketidakpedulian masyarakat terhadap pemenuhan hak ekonomi klien. Masyarakat sekitar tempat tinggal klien hanya sebatas memenuhi hak sosial klien dengan menerima kembali keberadaan klien di lingkungan, namun belum memberikan perhatian lebih terhadap pemenuhan hak ekonominya. Perlunya peran keluarga dan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pendekatan khusus kepada masyarakat guna meningkatkan dukungan masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap klien, sehingga hak sosial-ekonomi klien terpenuhi dengan baik.

Implementasi Kebijakan Sistem Resi Gudang Sebagai Upaya Peningkatan Posisi Tawar Petani Kecil: (Studi di Kabupaten Cianjur Jawa Barat) Santi Jayani; Fentiny Nugroho
INSANI Vol 6 No 1 (2019): INSANI
Publisher : STISIP Widuri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.504 KB)

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai upaya peningkatan posisi tawar petani kecil di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Kajian dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan George Edwards III, bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumberdaya, kecenderungan pelaksana kebijakan dan struktur organisasi. SRG Kabupaten Cianjur merupakan gudang dengan kinerja terbaik; dengan mengambil lokasi penelitian di kabupaten tersebut diharapkan mendapat gambaran mengenai pelaksanaannya.Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif; sedangkan pengumpulan data melalui teknik wawancara mendalam terhadap delapan informan dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa para pemegang kepentingan sudah melaksanakan ketentuan yang tercakup dalam empat faktor tersebut. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih karena SRG memiliki potensi besar mengingat pertanian adalah bidang pekerjaan utama di Kabupaten Cianjur. Implementasi kebijakan SRG merupakan intervensi kesejahteraan sosial yang bersifat tidak langsung (indirect intervention) dan mencerminkan pendekatan pembangunan sosial yaitu pendekatan yang menghubungkan dan mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan sosial. Implementasi kebijakan SRG ini memberikan peluang kepada petani untuk mendapatkan penawaran yang baik bagi hasil produksi pertaniannya. Dengan berpartisipasi dalam sistem SRG, petani dapat melakukan tunda jual dan berpeluang untuk mendapatkan harga yang lebih baik serta meningkatkan kualitas produksinya, yang kemudian berdampak pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan sosialnya.

Analisis Output Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Ekonomi Pererima Manfaat Program Keluarga Harapan: (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mekar Sukajadi Cianjur) Mochammad Ikbal Sonuari; Fentiny Nugroho
INSANI Vol 6 No 2 (2019): INSANI
Publisher : STISIP Widuri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.552 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui output atau luaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Karya Mekar Desa Sukajadi Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. BUMDes Karya Mekar merupakan salah satu BUMDes yang melibatkan para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dalam usaha bisnis BUMDes. Penerima Manfaat pada Program Keluarga Harapan, yang dikenal dengan istilah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), merupakan kategori rumah tangga miskin. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik wawancara mendalam serta observasi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa melalui BUMDes, KPM dilibatkan dalam rangka memberi peluang mereka berwirausaha untuk peningkatan ekonomi dan bentuk komplementaritas dalam mendukung KPM mandiri secara ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memberikan output atau luaran bagi para penerima manfaat Keluarga Harapan. BUMDes memberikan KPM: 1) Akses peluang usaha; 2) Peningkatan pendapatan keluarga; 3) Akses modal barang dengan mudah; 4) Peningkatkan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan; dan 5) Percepatan Graduasi Mandiri dari Program Keluarga Harapan.

Implementasi Kebijakan Sistem Resi Gudang Sebagai Upaya Peningkatan Posisi Tawar Petani Kecil: (Studi di Kabupaten Cianjur Jawa Barat) Santi Jayani; Fentiny Nugroho
INSANI Vol 6 No 1 (2019): INSANI
Publisher : STISIP Widuri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai upaya peningkatan posisi tawar petani kecil di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Kajian dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan George Edwards III, bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumberdaya, kecenderungan pelaksana kebijakan dan struktur organisasi. SRG Kabupaten Cianjur merupakan gudang dengan kinerja terbaik; dengan mengambil lokasi penelitian di kabupaten tersebut diharapkan mendapat gambaran mengenai pelaksanaannya.Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif; sedangkan pengumpulan data melalui teknik wawancara mendalam terhadap delapan informan dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa para pemegang kepentingan sudah melaksanakan ketentuan yang tercakup dalam empat faktor tersebut. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih karena SRG memiliki potensi besar mengingat pertanian adalah bidang pekerjaan utama di Kabupaten Cianjur. Implementasi kebijakan SRG merupakan intervensi kesejahteraan sosial yang bersifat tidak langsung (indirect intervention) dan mencerminkan pendekatan pembangunan sosial yaitu pendekatan yang menghubungkan dan mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan sosial. Implementasi kebijakan SRG ini memberikan peluang kepada petani untuk mendapatkan penawaran yang baik bagi hasil produksi pertaniannya. Dengan berpartisipasi dalam sistem SRG, petani dapat melakukan tunda jual dan berpeluang untuk mendapatkan harga yang lebih baik serta meningkatkan kualitas produksinya, yang kemudian berdampak pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan sosialnya.

Analisis Output Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Ekonomi Pererima Manfaat Program Keluarga Harapan: (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mekar Sukajadi Cianjur) Mochammad Ikbal Sonuari; Fentiny Nugroho
INSANI Vol 6 No 2 (2019): INSANI
Publisher : STISIP Widuri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui output atau luaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Karya Mekar Desa Sukajadi Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. BUMDes Karya Mekar merupakan salah satu BUMDes yang melibatkan para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dalam usaha bisnis BUMDes. Penerima Manfaat pada Program Keluarga Harapan, yang dikenal dengan istilah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), merupakan kategori rumah tangga miskin. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik wawancara mendalam serta observasi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa melalui BUMDes, KPM dilibatkan dalam rangka memberi peluang mereka berwirausaha untuk peningkatan ekonomi dan bentuk komplementaritas dalam mendukung KPM mandiri secara ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memberikan output atau luaran bagi para penerima manfaat Keluarga Harapan. BUMDes memberikan KPM: 1) Akses peluang usaha; 2) Peningkatan pendapatan keluarga; 3) Akses modal barang dengan mudah; 4) Peningkatkan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan; dan 5) Percepatan Graduasi Mandiri dari Program Keluarga Harapan.

Kesejahteraan Pendamping Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Pendamping PKH di Jakarta Timur) Dian Larasati; Fentiny Nugroho
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 23, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3118

Poverty remains a global central issue in all countries in the world. The purpose of this research is to describe and analyze the welfare of PKH social workers in East Jakarta and the factors that support and hinder the welfare of PKH social workers in East Jakarta. This study uses a descriptive qualitative approach. The results of this study indicate that the welfare of PKH social assistants obtained so far includes subjective welfare and objective welfare. Subjective well-being includes feelings of well-being, satisfaction, that a person feels when working as a social companion. Meanwhile, objective welfare includes aspects of opinion that are felt to be sufficient to meet the daily needs of the companions, then expenditure aspects that are felt to be lower than income, housing that is available even if only by contact or renting, availability of health services even though the companions have to pay their own expenses. , transportation is smooth even though there are no additional costs for transportation. On the other hand, factors supporting the welfare of the companion of age, religious attitudes, social support from the community and village officials, personality of the companion, proper housing and good social conditions of the accompanying family. Meanwhile, the inhibiting factor is the companion's salary, which is still below the Jakarta’s UMP.

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA TANGERANG SELATAN Dinata Firmansyah; Fentiny Nugroho
Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol 20 No 2 (2021): PEKSOS
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31595/peksos.v20i2.459

This study attempts to describe the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sawah Baru Subdistrict, Ciputat District, Tangerang Selatan City, which is adjacent to Bintaro economic area in Tangerang Selatan City and the DKI Jakarta Province. A descriptive qualitative approach is utilised to understand the phenomena experienced by research subjects. Data collected through observation, indepth interviews, literature study and documentation. The result shows the implementation of PKH in relation to the graduation of PKH recipients (Keluarga Penerima Manfaat/KPM PKH) in Sawah Baru, is in accordance with the technical procedures and guidelines for social assistance program released in 2019. Moreover, coordination and relations between the local government and the designated work unit in fulfilling its duties and functions is also in accordance with Law Number 23 of 2014 on Local Government. In addition, to encourage the graduation and improve community welfare, the KPM PKH facilitators in Sawah Baru have several procedural strategies as well as personal strategies. The procedural strategies are as described in the PKH technical guidelines issued by the Ministry of Social Affairs, while the personal strategies are taken by adjusting the dimensions of its internal strength. However, the number of KPMs graduated is only 3-5 percent of the national target, since there is a lack of awareness of the KPM PKH to improve their status into a prosperous family.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search