Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum
Amaliyah Amaliyah
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tantangan dan Perkembangan Jasa Taksi Online: Perspektif Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Amaliyah Amaliyah; Fauziah P. Bakti; Rezky Amalia Syafiin; Kun Arfandi Akbar
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 1, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i1.6955

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja jasa taksi online sebagai pelaku usaha di bidang jasa transportasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lokasi penelitian, yaitu di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (sosiolegal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin operasi, warna plat kendaraan, tempat mengambil penumpang, dan tarif adalah aspek-aspek yang menjadi poin utama konflik yang terjadi di antara transportasi konvensional dan transportasi online. Penguasaan pasar dari jasa taksi online belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur yang dikategorikan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat karena penguasaan pasar belum melebihi batas 75% dan masih dilaksanakan secara jujur dan tidak menghambat persaingan.
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DI DESA LAPAUKKE, KABUPATEN WAJO TERKAIT PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 11 TAHUN 2016 Farida Patittingi; Kahar Lahae; Amaliyah Amaliyah; Andi Kurniawati; Muhammad Yusril; Hendri Hendri
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4896

Abstract

Peraturan Menteri Agraria No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertahanan merupakan aturan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan dan mengurangi terjadinya konflik pertanahan di masyarakat. Berdasarkan pendataan awal sebelum dilakukannya workshop menunjukkan bahwa, masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan tersebut. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan edukasi dini kepada masyarakat untuk mengurangi peningkatan kasus pertanahan yang ada di Kabupaten Wajo. Dipilihnya Desa Lapaukke Kabupaten Wajo sebagai kelompok sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyararakat ini adalah karena lokasi yang strategis dan terdapat lahan yang cukup luas yang belum memiliki sertifikat sehingga sering tejadi sengketa pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan dengan menerapkan protocol Covid-19. Melalui hasil pre-test dan post test terdapat peningkatan pemahaman masyarakat terkait pentingnya untuk melakukan pendaftaran tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan upaya yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa pertanahan berdasarkan Permen Agraria No 11 Tahun 2016. Hasil kegiatan pengabdian ini ialah kegiatan diskusi yang dilakukan oleh masyarakat dan narasumber yang berkompeten di bidangnya serta disepakati bersama warga masyarakat untuk menindaklanjuti sistem pendaftaran sertifikat tanah lengkap secara serentak di kantor BPN Kabupaten Wajo dan membuat buku saku sebagai media edukasi untuk menyelesaikan konflik pertanahan.
REFORMA AGRARIA DAN PENANGANAN SENGKETA TANAH Amaliyah Amaliyah; Muhammad Amar Ma'ruf; Novytha Sary; Syahril Gunawan Bitu
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4892

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status tanah yang menjadi objek sengketa dan menganalisis aturan hukum dikaitkan dengan peran Pemerintah Daerah mendukung reforma agraria dalam penyelesaian sengketa tanah. Lokasi penelitian di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah sosio-legal yang dijelaskan secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang belum memiliki sertifikat kepemilikan, dimana para pihak yang bersengketa memiliki hubungan kekeluargaan. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria telah berkontribusi dalam menekan jumlah sengketa kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Jeneponto, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus sengketa tanah yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jeneponto mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai tahun 2020.
Co-Authors Andi Kurniawati Fauziah P. Bakti Hendri Hendri Kahar Lahae Kun Arfandi Akbar Muhammad Amar Ma'ruf Muhammad Yusril Novytha Sary Patittingi, Farida Rezky Amalia Syafiin Syahril Gunawan Bitu