Jayadi Nas
Universitas Hasanuddin

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Konflik Internal Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Sulawesi Selatan Ghalib Alydrus; Jayadi Nas; Adi Suryadi Culla
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini  terbagi menjadi dua pokok pembahasan pertama membahas konflik internal Dewan Pimpinan Partai Demokrat Daerah Sulawesi Selatan dan Membahas  Upaya  Penyelesain Konflik Internal Dewan Pimpinan Partai Demokrat, sehingga Peneliti menganalisis dalam Bentuk  Konflik yang terjadi  harus terkait pada  Penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan  studi pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik trianggulasi data, reduksi data, Penyajian  data dokumen dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Konflik Internal Dewan Pimpinan  Partai Demokrat Daerah Sulawesi Selatan Terjadi Karena adanya Persaingan Politik merebut  Jabatan Ketua Umum dan Perbedaan Kepentingan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Upaya yang dilakukan untuk merebut jabatan Ketua Umum Partai Demokrat Daerah Sulawesi  Selatan  menyebabkan terbentuknya  konflik horizontal yang membagi dua kubu  dalam Partai Demokrat, Kubu Reza Ali pada Ni’matullah dan Ilham Arif Sirajuddin pada Syamsul Rizal. Penelitian ini tidak hanya melihat bentuk konflik yang terjadi pada dua kubu tetapi juga bentuk penyelesaian konflik. Bentuk konsep penyelesaian konflik yang penulis dapatkan pada penelitian ini adalah cara yang digunakan Partai Demokrat dalam manajemen konfliknya yaitu. Dominasi berupa mediasi dari DPP Partai Demokrat untuk menyelesaikan kisruh dalam persoalan Musda. Hal itu berfungsi menekan konflik dan menyelesaikan konflik meskipun memiliki dampak-dampak yang terjadi pada kedua pihak yang berkonflik. Akomodasi dengan cara mengakomodir sebagian kepentingan pihak yang berkonflik. Kompromi yaitu melalui tindakan Syamsul Rizal keluar dari arena konflik dalam hal ini Partai Demokrat.
Konflik Kepentingan Antara Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebasa; Muhammad Muhammad; Jayadi Nas
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab dan dampak dari terjadinya konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara secara mendalam dengan narasumber yang kompeten dan relevan sesuai dengan topik penelitian, dan melalui studi pustaka. Selanjutnya, data-data yang didapatkan dianalisis dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto disebabkan oleh beberapa hal antara lain, pembagian kewenangan berdasarkan kesepakatan bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,perbedaan kepentingan, perebutan kekuasaan, adanya dorongan dari elit dan kelompok kepentingan agar Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berpisah. Serta Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berdampak pada Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tidak kompak, sesama Aparatur Sipil Negara di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak kompak, program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tidak berjalan dengan baik, konflik antara pendukung/simpatisan SIAP (Bupati Jeneponto) dan BISA (Wakil Bupati Jeneponto).