Articles
<![CDATA[Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal) ]]>
<![CDATA[Rena Yulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 1, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/jhp.1.2.2012.275-292
<![CDATA[Various violations on human right happening in Indonesia today have never been completely solved. Victims of human right violations (direct or indirect victims) find it difficult to access justice through the existing criminal law today. Difficulties in proving the violations committed by the actors make it harder for the justice to be in the victim’s side. For any reasons, the violations of human rights should be brought into the court. It is surely not easy to do so as the retributive justice applied so far has not been able to solve the existing problems and to give fairness to the victims. Restorative justice is therefore considered as a potential way out for a justice to take place for the crime actors, victims and society in general. In various types of criminal actions such as domestic violence, law –violatingchildren and traffic crime, the restorative justice has been successfully applied and it is now under evaluation in human right related cases. This is done in order to find out the effectiveness of this restorative justice in solving those cases. This writing aims to find out opportunities for the restorative justice implementation in solving human right violations in Indonesia. Keywords: Human Right violation victims, restorative justice, rehabilitation.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi ]]>
<![CDATA[Adik Nur Luthiya]]>;
<![CDATA[Benny Irawan]]>;
<![CDATA[Rena Yulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Mahupiki Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.049 KB)
|
DOI: 10.51370/jhpk.v2i2.43
<![CDATA[Pencurian data yang dahulu dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui bantuan medium komputer dan internet dalam melakukan aksi kejahatannya, namun hingga saat ini belum ada pengaturan khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan data pribadi sehingga menimbulkan persoalan hukum baru. Oleh karena itu, penelitian ini difokusan kepada bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pencurian data pribadi sebagai penyalahgunaan teknologi komunikasi dan informasi. Adapun hasil dari penelitian ini, yang merupakan penelitian secara konseptual, kebijakan hukum pidana yang saat ini digunakan untuk menanggulangi kasus pencurian data pribadi dilihat dari Pasal 362 dan pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 30 Jo. Pasal 46 dan pasal 32 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan kebijakan hukum pidana terhadap pencurian data pribadi sebagai penyalahgunaan teknologi komunikasi dan informasi di masa yang akan datang dapat ditemukan dalam RUU KUHP 2019 dan RUU PDP 2020.]]>
<![CDATA[Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu ]]>
<![CDATA[Rena Yulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 3 (2015): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 3 Tahun 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1942.68 KB)
|
DOI: 10.25105/prio.v4i3.386
<![CDATA[Pelanggaran hak asasi manusia tidak saja meninggalkan permasalahan proses penegakan hukum, tetapi juga menyisakan masalah perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Tulisan ini akan mengkaji perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hak asasi manusia tidak saja dari proses penegakan hukum melainkan pemulihan kerugian korban pelanggaran hakim asasi manusia di masa lalu.]]>
<![CDATA[Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Aliyth Prakarsa]]>;
<![CDATA[Rena Yulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (404.66 KB)
|
DOI: 10.25105/prio.v6i1.1834
<![CDATA[Aset negara yang dikorupsi tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Oleh karenanya, diperlukan cara lain untuk menyelamatkan aset negara tersebut. Yaitu dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi (asset recovery). Ketika melihat negara dari perspektif korban, maka negara harus memperoleh perlindungan, dalam hal ini pemulihan dari kerugian yang diderita akibat tindak pidana korupsi. Tulisan ini mengkaji model pengembalian aset hasil kejahatan korupsi dalam proses penegakan hukum baik melalui jalur pidana yang memaksimalkan peran jaksa sebagai jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa dan penerapan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan maupun melalui gugatan perdata dengan mengoptimalkan peran jaksa pengacara negara. Kata kunci: korupsi, pemulihan aset, kerugian Negara.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN POLRI MELALUI MEDIASI DALAM PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Andrea Hynan Poeloengan]]>;
<![CDATA[Zulkarnein Koto]]>;
<![CDATA[Imam Imanuddin]]>;
<![CDATA[Sutrisno]]>;
<![CDATA[Rena Yulia]]>;
<![CDATA[Supardi Hamid]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 2 (2022): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i2.157
<![CDATA[Keluhan masyarakat terhadap lembaga kepolisian merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena kepolisian secara fungsional menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sejauh ini, keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pengawas internal dan eksternal ditanggapi oleh lembaga kepolisian melalui prosedur baku yang legalistic dan berdampak pada aspek pembinaan karir personil yang dikeluhkan. Pada sisi lain, tingkat kebenaran laporan masuk, yang layak ditindak lanjuti berdasarkan data Kompolnas 2016 -2020 hanya berkisar 6 persen. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan membuka peluang pengembangan mekanisme penanganan keluhan masyarakat melalui mekanisme mediasi berbasis pada kearifan local dan cara hidup Bangsa Indonesia yang bersifat nasional dan mengetahui mediasi sebagai mekanisme penanganan keluhan masyarakat terhadap Polri pada fungsi pengawasan Polri, dilihat dari sudut pandang sosiologis, kriminologis, dan hukum pidana. Metode yang digunakan dengan normatif dan empiris. Tekmik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara di sejumlah kantor kepolisian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang pengembangan mekanisme penanganan keluhan masyarakat melalui mekanisme mediasi berbasis pada kearifan lokal dan cara hidup Bangsa Indonesia yang bersifat nasional dapat dilihat dari pola interaksi masyarakat Indonesia yang penuh dengan kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh anggota Polri dengan model musyawarah mufakat/mediasi selama ini sudah dilakukan di setiap daerah dengan nilai dan norma masing-masing daerah sesuai kearifan lokal daerah. Dengan model mediasi yang dikembangkan untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.Kata kunci: Mediasi; Polri; Keluhan Masyarakat; Itwasum; Propam]]>
<![CDATA[PRETRIAL JUDGE AUTHORITY IN ADJUDICATING ADMINISTRATIVE ACTIONS CARRIED OUT BY THE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS ]]>
<![CDATA[Erdianto Effendi]]>;
<![CDATA[Rena Yulia]]>
<![CDATA[ Cepalo Vol 7 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/cepalo.v7no1.2863
<![CDATA[The Directorate General of Customs and Excise has administrative and law enforcement authority. In practice, judges often understand administrative authority as an investigative authority, thus granting pretrial requests for Acts that are the administrative authority. The method used is normative legal research is descriptive qualitative with qualitative analysis techniques using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that pretrial judges differed in interpreting administrative authority. Only two of the five judges interpreted administrative authority as not pretrial objects. Supposedly, judges are not authorized to examine the administrative authority exercised by Customs and Excise. Recommendations This research is to minimize the expansion of interpretation of the authority of forced efforts so that the issuance of the Supreme Mahakamh Circular or revise the Customs and Excise Law.]]>
<![CDATA[Victimological Review of Psychological Fulfillment Towards Correctional Students at The Class I of Juvenile Rehabilitation Institute in Tangerang City ]]>
<![CDATA[Inggrit Steffi Lantang]]>;
<![CDATA[Rena Yulia]]>;
<![CDATA[Aliyth Prakarsa]]>
<![CDATA[ International Journal of Social Sciences Review Vol. 2 No. 1: April, 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Epistemik Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.682 KB)
|
DOI: 10.57266/ijssr.v2i1.66
<![CDATA[Adjudicated juvenile described as a child which has to undergo a sentence determined by court’s judge in Correctional Institution of Educated Child and is referred to as a Educated Child. The Juvenile Justice System as an effort to educated child without ignoring their basic needs which is mainly to their psychological consequences facing adjudication at the court, but is questioned, until now there has been no clarity on fullfiling their psychological rights. Based on these problems, the researcher focused on victimological perspective how correctional students became victims of the Correctional Institution of Educated Child and how the psychological rights are carried in Correctional Institution of Educated Child Class I Tangerang City. The research uses legal empiric or sociological method, data and analytical descriptive approach. The research source mainly from secondary data and also supported by interviews with several parties in the Correctional Institution of Educated Child Class I Tangerang City and then analyzed qualitatively. The results of the research are adjudicated juveniles are sometimes individual and direct victims, they suffered losses because their rights were not properly fullfilled, their lossesare in the form of mental injuries due to lack of social support, authority and responsibilities regulated by the Juvenile Justice System has not been implemented optimally due to the abuse of power of officers of Correctional Institution of Educated Child, that do not provide guidance programs to fulfill the psychological rights of Educated Child to date and in the implementation of psychological rights fulfillment for Educated Child in the Correctional Institution of Educated Child Class I Tangerang City have not been implemented properly because there is no technical implementation of specific regulations related to special programs for psychological development and the absence of professional officers for fulfillment psychological of Educated Child.]]>
<![CDATA[Patients' Rights Fulfillment towards Medicines Information Services; Law Enforcement and Pharmacist Criminal Liability ]]>
<![CDATA[Dyah Suryani Sulistyaningtyas]]>;
<![CDATA[Rena Yulia]]>;
<![CDATA[Mohamad Noor Fajar Al Arif]]>
<![CDATA[ International Journal of Social Sciences Review Vol. 3 No. 2: October, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Epistemik Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.897 KB)
|
DOI: 10.57266/ijssr.v3i2.98
<![CDATA[This article aims to determine law enforcement towards pharmacists who do not fulfil patients' rights to access medical information services and criminal liability towards pharmacists who do not provide medical information services to patients. This research is normative juridical research using a legal approach. The results obtained in this study show that law enforcement towards pharmacists who do not provide fulfilment of patients' rights to medicines information services. In terms of legal substance, aspects have been regulated in Law Number 36 of 2009 on Health Article 196, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection Article 45 and Article 47, Article 359 and Article 360 of the Criminal Code, Organizational Regulation of the Indonesian Pharmacists Association Number: PO.007/PP.IAI/1822/XI/2020 concerning Assessment Guidelines and Standard Operating Procedures for Handling Violations of the Indonesian Pharmacist Code of Ethics, Indonesian Pharmacists Association. However, from the aspect of the legal structure, it is still not firm enough in its implementation. It is influenced by the culture of the apparatus and society, which still prioritizes using restorative justice methods and does not understand patients' rights in medical information. Related criminal liability for pharmacists who do not provide medical information services has not been implemented as per the existing rules. Implementing existing regulations resolves criminal liability by agreement between both parties, usually by replacing the appropriate medicine and covering the patient's medical expenses.]]>
<![CDATA[MENGKAJI PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Prakarsa, Aliyth]]>;
<![CDATA[Herli, Dadang]]>;
<![CDATA[Yulia, Rena]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum & Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The police in handling policies that are applied in an emergency period use criminal sanctions, meanwhile, the police also need to provide education and legal protection for the community when there are repressive efforts from the police in enforcing government policies through the Chief of Polices Declaration. The specific target to be achieved is to examine the application of the Chief of Polices Declaration in the application of the contents of the edict that contains criminal sanctions and examine its effectiveness in its application. The method used in this study is a normative and empirical legal research method. Normative research is carried out by reviewing library data which is secondary data, in the form of government policies in handling the Corona Virus Disease (Covid-19) Public Health Emergency which is then related to the application of the Decree of the Chief of the Police of the Republic of Indonesia Number: Mak/2/III/2020 concerning Compliance with Government Policy in Handling the Spread of the Corona Virus (Covid-19) in an effort to enforce it through legal channels by means of criminal sanctions.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENGALIHAN BARANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA POLRES SERANG KOTA) ]]>
<![CDATA[Wiguna, Rahmat]]>;
<![CDATA[Irawan, Benny]]>;
<![CDATA[Yulia, Rena]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum & Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[At this time, many financial institutions (leasing) offer easy credit applications for potential customers. This has attracted consumers to apply for motor vehicle loans, both cars and motorbikes, in leasing companies. However, the problem that has occurred recently in financial institutions is the number of cases concerning the transfer of fiduciary collateral. In fact, the said act has been regulated in statutory regulations which have criminal consequences, namely if the debtor transfers goods or pawns the goods which are guaranteed to be Fiduciary without the creditor's permission, the debtor can be subject to a fiduciary crime. This research aims to determine how the application of criminal sanctions to the act of transferring fiduciary goods and how the law enforcement process against the act of transferring fiduciary collateral at the Police Office of Serang District. This research method uses a normative juridical method using secondary data. Secondary data is used to analyze various laws and regulations in the field of law, regulations regarding fiduciary collateral, books relating to fiduciary and articles.]]>
