Articles
<![CDATA[Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban? ]]>
<![CDATA[Rena Yulia]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol 2, No 1 (2020): Vol 2, No 1, Maret 2020 : Lex LATA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The phenomenon of returning state losses by corruptors has lately become a trend in the law enforcement process. Some of the returns were made during the investigation stage, during the trial process, some even after the verdict. As a result of returning state losses to perpetrators, among others, get a sentence reduction. However, sometimes the amount of return is not proportional to the total loss of the country as a whole. Therefore, the purpose of this paper is to examine the nature of the recovery of state losses intended to punish the perpetrators or to recover the losses of victims (the state). This will have an impact on the mechanism and effectiveness of returning state losses. This paper is expected to be able to describe in full the nature of the recovery of state losses so that they can be used as a basis for eradicating corruption. key word: corruption; state loss; return]]>
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum ]]>
<![CDATA[Rena Yulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 24 No. 3 (2006) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Hukum PRO JUSTITIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7440.795 KB)
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum ]]>
<![CDATA[Rena Yulia Nuryani]]>
<![CDATA[ MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 20, No. 3, Tahun 2004 (Terakreditasi) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.892 KB)
|
DOI: 10.29313/mimbar.v20i3.144
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) merupakan tindak kekerasan pada perempuan yang seringkali tidak terlihat. Seiring dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan tujuan korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.]]>
<![CDATA[Leuit Baduy: A Food Security in Baduy Customary Law ]]>
<![CDATA[Rena Yulia]]>;
<![CDATA[Aliyth Prakarsa]]>;
<![CDATA[Ahmad Fauzi]]>
<![CDATA[ MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 34, No. 2, Year 2018 [Accredited Ranking Sinta 2] ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (96.768 KB)
|
DOI: 10.29313/mimbar.v34i2.3415
<![CDATA[One of the unique things in Baduy Tribe is the existence of rule to have Leuit. Leuit serves as a granary to store rice harvested from huma (rice field cultivated without irrigation). The rice in leuit can last for decades but is still worth consuming, which means the leuit can provide long term food security for Baduy people. This research will explore the rule of custom law about the existence of leuit in Baduy society. The approach method used in the research is a legal research conducted empirically with the type of sociological research on the law. This research uses primary and secondary data sources with library data collection and field study techniques. Results of the study revealed that Baduy customary law related to leuit regulates the procedures of making leuit, storing rice in leuit, and taking rice from leuit for certain purposes along with traditional rituals that accompany them. This is the local wisdom of Baduy community in realizing food security, which includes food self-sufficiency, food availability, and access to food.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM:UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Rena Yulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v5i2.155
<![CDATA[ABSTRAKBanyak kasus-kasus sederhana yang berakhir di pengadilan dan diselesaikan dengan melanggar rasa keadilan masyarakat kecil. Sepertinya keadilan tidak pernah berpihak kepada mereka. Keadilan lebih banyak didekati dari perspektif prosedural bukan keadilan substansial. Sebagaimana ditunjukkan dalam putusan yang dianalisis di dalam artikel ini, penjatuhan putusan untuk kasus yang terbilang "sederhana" ini akan lebih tepat jika didasarkan pada filosofi pemidanaan keadilan restoratif. Penulis yakin bahwa pilihan keadilan restoratif ini sudah saatnya dipertimbangkan, dimulai dari kasus-kasus sederhana seperti ini.Kata kunci: masyarakat kelas bawah, keadilan restoratif, kasus pidana sederhana.ABSTRACTMany trivial cases have been sent to the courts so far with some of them ended with non-populist verdicts. Such court rulings have been disturbing the common sense showing that justice never takes the side of the poor. Justice is approached only from the procedural perspective. As shown in this article, one of the trivial cases was not handled in appropriate way since the restorative philosophy of punishment had never been considered to apply. The author of this article believes that it is time to start implementing such a philosophy of punishment beginning from trivial cases as in the case under discussion.Keywords: lower class society, restorative justice, trivial criminal case.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PRAKTIK KEDOKTERAN ILEGAL ]]>
<![CDATA[Rena Yulia]]>;
<![CDATA[Aliyth Prakarsa]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v13i1.341
<![CDATA[ABSTRAKFenomena kasus yang melibatkan tenaga kesehatan dengan pasien, belakangan ini sering terjadi. Penegakan hukum terhadap kasus tersebut pun sudah berjalan, akan tetapi belum beriringan dengan perlindungan terhadap korbannya, oleh karena itu menarik untuk dikaji perlindungan hukum yang diberikan kepada korban praktik kedokteran ilegal dalam Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian diketahui bahwa Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/ PN.Srg belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban praktik kedokteran ilegal. Hal ini terlihat dengan tidak adanya restitusi ataupun kompensasi bagi korban di dalam putusan tersebut. Putusan hakim lebih berorientasi pada penghukuman bagi pelaku, tetapi belum mempertimbangkan pemulihan kerugian hak-hak korban. Meski pengaturan perlindungan korban telah ada, akan tetapi dalam penegakan hukum kasus ini masih menggunakan paradigma penghukuman bagi pelaku tanpa pemenuhan terhadap korban.Kata kunci: praktik kedokteran ilegal; hak-hak korban; restitusi. ABSTRACT Lately there are often legal cases involving health workers dealing with their patients. Law enforcement has been implementing, but many have not provided protection for victims. One of the interesting decisions is Decision Number 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg that highlights the legal protection of victims of illegal medical practice. This study uses a normative research method with a case study approach. The result of this research shows that the Decision Number 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg has not provided legal protection for victims and it seen by the absence of restitution or compensation for victims. The panel of judges is more intend to punish the perpetrators of criminal acts, but does not consider restoring the rights of victims. Even though the regulation on victim protection is available, the paradigm used by the judges still tends to punish perpetrators rather than fulfillment of victims' rights. Keywords: illegal medical practice; victim rights; restitution.]]>
<![CDATA[MENGKAJI KEMBALI POSISI KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Rena Yulia]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.743 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15858
<![CDATA[Victims of crime is the one suffer either a bodily injury or a mental injury, or both of them in a crime. At the moment, the legal tratment of the victims of crime is not worth the legal treatment of the offender. The victims tend to be left behind in the law enforcement process as the victims cannot be directly involved in the judicial process to defent their rights. The state through the general prosecutor, took charge of such rights. The prosecution to represent the victims in the judicial process and provide protection interests of the victim. Korban kejahatan merupakan pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materiil ketika terjadi sebuah kejahatan. Namun perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak sebanding dengan perlindungan terhadap pelaku. Bahkan korban cenderung menjadi pihak yang terabaikan dalam proses penegakan hukum. Korban tidak dapat menjadi pihak sebagaimana pelaku. Korban tidak terlibat langsung dalam proses peradilan untuk membela hak-haknya. Negara mengambil sebagian hak korban untuk melakukan penuntutan, kemudian menugaskan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Dengan diserahkannya hak-hak korban dalam penuntutan maka penuntutan yang dilakukan harus melindungi kepentingan korban.]]>
<![CDATA[Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian ]]>
<![CDATA[Rena Yulia]]>;
<![CDATA[Aliyth Prakarsa]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 5, No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v5i2.716
<![CDATA[Police institutions are the first and main gate in law enforcement efforts. First, the police institution in charge of carrying out each criminal case’s enforcement, then the next stage will be determined by the police. The practice of law enforcement so far tends to be retributive justice, so that only a few cases can be resolved in the police investigation process. Restorative justice appears by offering various advantages, including a simple settlement process, involving both parties, both perpetrators and victims, and the role of a third party to mediate, so that cases can be resolved according to the agreement. The police, as the first institution in the law enforcement process, had already issued regulations regarding the application of restorative justice, as a form of law enforcement efforts to change retributive law enforcement. The purpose of this research judicially examined the regulation of restorative justice at the police investigation phase in line with the enactment of the regulation of the Chief of Police Number: SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases and the Regulation of the Chief of the Indonesian Police Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation. This research used a qualitative research method with the type of normative legal research through a statutory approach]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Hoax Kasus Sunda Empire ]]>
<![CDATA[ilham nurfaizi kurniawan]]>;
<![CDATA[Benny Irawan]]>;
<![CDATA[Rena Yulia]]>
<![CDATA[ Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Vol. 1 No. 2 Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51825/yta.v1i2.12053
<![CDATA[The spread of hoaxes in Indonesia is currently increasingly widespread and is often carried out by the Indonesian people to make others believe in an event and an information that does not have actual facts, with the circulation of this hoax news will be bad for the development of the State of Indonesia in the future. This study is to find out what factors cause the occurrence of the crime of spreading hoaxes in the Sunda Empire case and what efforts need to be made to prevent the crime of hoaxes in the Sunda Empire. The research method used is the normative juridical method, namely by examining library legal materials or secondary data, namely data that refers to legal norms in laws and regulations, legal theories and court decisions which are then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that what factors lead to the emergence of the crime of spreading hoaxes in the Sunda Empire case in a criminological perspective due to the ego aspect which is more inclined to the id aspect so that the superego aspect is weak and unable to balance the mind in tackling inner conflicts that occur so that make the crime of spreading the Sunda Empire hoax. if not immediately prevented, it will cause more victims to be affected than.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rena Yulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 1, No 3 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/jhp.1.3.2012.379-398
<![CDATA[Protection of victims of crime is part of the protection of human rights as a whole. The protection that provided was the responsibility of the state that has been manifested in a criminal law policy. The ultimate goal of the criminal law policy is the social defence to achieve the overriding goal of social welfare. Criminal law policy is basically also an integral part of social policy. Criminal Law Policy in Indonesia contained in implementation of the criminal policies through the establishment of statue such as the Penal Code, Criminal Procedure Code, and other organic laws which governing the criminal provisions in it. Criminal Law Policy was emerged from political law which integrated into the criminal policies that embodied in laws governing the criminal provisions. This essay is trying to discuss how criminal law policy in Indonesia that has been implemented, and how the criminal law policy in providing the protection of victims of crime through the criminal justice system in Indonesia. Currently, the criminal law policy regarding the protection of victims of crime has been regulated. But the provisions have not fully provides protection to victims of crime. It can be seen in Act No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure Act which gave more protection to the suspect than to the protection of victims. Furthermore, Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims provide better protect witnesses than victims. This is due to the Act appears to provide protection to witnesses incorruption cases. Keywords: the criminal law policy, the criminal justice system, protection of victims of crime.]]>
