Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

The Formulation Policy on Corporate Criminal Liability System For The 1950 - 2017 Period and Its Harmonization in The Renewal of National Criminal Law Dwidja Priyatno; Kristian Kristian
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v5i2.1392

Abstract

The Criminal Code (KUHP) which currently applies does not recognize corporations as the subject of criminal acts. Therefore, the formulation/legislation policy concerning corporate criminal liability system in Indonesia is only regulated in various specific criminal laws (lex specialis). This research discusses the formulation/legislation policy regarding the corporate criminal liability system in 124 special criminal legislations outside the Criminal Code (KUHP) from 1950-2017. This research used a normative juridical research method as well as interpretation method with a policy-oriented approach. Types and sources of data used were secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data were then analyzed based on qualitative analysis method. The results of the research showed that the corporate criminal liability system in legal politics in Indonesia (especially in the formulation/legislation policy) still experiences disorientation and disharmonious. Besides, the national law development should follow every development and/or change of society that is developing in the direction of modernization and globalization and should be able to accommodate all society’s needs in various fields. This legal development should be continuously carried out (as a dynamic and an endless process) by "improving (making things better)" and "changing the law to be better and modern".Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana.Oleh karenanya, kebijakan formulasi/legislasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia hanya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus (lex specialis). Penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan formulasi/legislasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 124 (seratus dua puluh empat) peraturan perundang-undangan pidana khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari tahun 1950-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode interpretasi dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data yang telah terkumpul akan dianalisis berdasarkan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam politik hukum di Indonesia (khususnya pada kebijakan formulasi/legislasi) masih mengalami disorientasi dan disharmoni. Selain itu, pembangunan hukum nasional harus mengikuti setiap perkembangan dan/atau perubahan masyarakat yang sedang berkembang ke arah modernisasi dan globalisasi serta mampu menampung semua kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Pembangunan hukum seperti ini harus terus-menerus dilakukan (sebagai proses yang dinamis dan proses yang tidak pernah berakhir) dengan cara “menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik)” dan “mengubah agar hukum menjadi lebih baik dan modern”.
Design and Development of Android Based Teeth and Mouth Disease Detection Expert System Using Dempster-Shafer Method Kristian Kristian; Seng Hansun
Ultimatics : Jurnal Teknik Informatika Vol 8 No 2 (2016): Ultimatics: Jurnal Ilmu Teknik Informatika
Publisher : Faculty of Engineering and Informatics, Universitas Multimedia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.947 KB) | DOI: 10.31937/ti.v8i2.519

Abstract

Teeth and mouth disease is a disease that affects many people in Indonesia. Teeth and mouth disease can interfere with human activities a link between oral health to overall body health including diabetes, heart disease, pregnancy problems, and memory loss. The quick detection of teeth and mouth disease would help people to quickly recover from teeth and mouth disease. This research was conducted with the aim to help detect teeth and mouth disease suffered by the user. In this research, the determination of the results of teeth and mouth disease detection was conducted using Dempster-Shafer method. This method is used because this method combines belief values of that the data is taken from the entire value of the trust that is available. This application was developed for android devices. This application was tested using ten kinds of cases designed by a doctor. Based on test cases conducted as many as ten kinds of cases, the results given by this application correspond 100% with the results that have been validated by drg. Lanny Widjaja. Index Terms: Android, Dempster-Shafer, expert system, teeth and mouth disease
Aspek Hukum Tata Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak disaat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kristian Kristian
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.615 KB) | DOI: 10.52947/morality.v6i2.177

Abstract

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) sebagai bencana nasional nonalam memerlukan kebijakan penanganan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusatmaupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah memiliki tujuan agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitaspolitik dalam negeri, pada sisi lain kesehatan tetap terjaga dengan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap tahapan pemilihan. Dampak dari wabah bencana non alam Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang terjadi sejak beberapa bulan yang lalu mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak yang sedianya dijadwalkan pada bulan September 2020 ditunda menjadi bulan Desember 2020 sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 yang secara teknis oleh KPU dibuat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020. Metode Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif dan bertujuan memberikan penjelasan terkait perspektif hukum tata negara terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di tengah wabah bencana nonalam Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dalam bidang hukum.
POLITIK HUKUM” UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PERUBAHAN KETIGA PASAL 24 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Kristian Kristian
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.207 KB)

Abstract

Perubahan (dikenal juga dengan istilah Amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) sudah mengalami 4 (empat) kali perubahan yakni pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Model pemerintahan yang feodal, otoriter dan sentralistik beralih ke model yang lebih demokratis yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Perubahan-Perubahan tersebut tidak lepas dari perkembangan politik hukum yang pada saat itu masih terpengaruh oleh suasana gegap gempita dan hirup pikuk reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan. Pada perubahan ketiga pasal 24 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman pun mengalami perubahan yang ditandai dengan lahirnya dua (2) lembaga negara yakni Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai anak kandung reformasi untuk melengkapi Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya. Persoalan kemudian timbul ketika beberapa kewenangan yang dimiliki oleh ketiga lembaga tersebut masih belum cukup mengakomodir berbagai permasalahan hukum yang muncul beberapa tahun terakhir, sebagai contoh maraknya praktik suap termasuk jual beli putusan, keterlibatan mafia hukum yang dibuktikan dengan cukup banyak hakim yang melanggar kode etik akibat rendahnya integritas, sehingga perlu perbaikan mengenai rekrutmen hakim, yang cukup penting terkait perlindungan hak konstitusional warga. Persoalan semacam ini memerlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi UUDNRI 1945 terutama Pasal 24 mengenai Kekuasaan Kehakiman.
Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kualias Kehidupan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja serta Dampaknya terhadap Kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kristian Kristian; Fakhrul Rozi Yamali; Ali Akbar
J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains) Vol 8, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Batanghari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jmas.v8i1.1012

Abstract

Thesis Title The Influence of Organizational Commitment and Quality of Work Life on Job Satisfaction and Its Impact on the Performance of Health Office Employees of Tanjung Jabung Barat. Organizational commitment (X1), quality of work life (X2), job satisfaction (Y) and employee performance (Z) at the West Tanjung Jabung District Health Office, where organizational commitment is in the very good category, quality of work life is in the good category, satisfaction work and employee performance are in the high category. Organizational commitment has a significant effect on job satisfaction. Therefore, it can be concluded that organizational commitment (X1) partially has a significant influence on job satisfaction (Y). The quality of work life has a significant effect on job satisfaction. Therefore, it can be concluded that the quality of work life (X2) partially has a significant influence on job satisfaction (Z). Organizational commitment and quality of work life together influence job satisfaction. Therefore, it can be concluded that the results of testing organizational commitment and quality of work life simultaneously have a significant influence on job satisfaction. Organizational commitment has a significant effect on performance. Therefore, it can be concluded that organizational commitment (X1) partially has a significant influence on performance (Z). The quality of work life influences performance. Therefore, it can be concluded that the quality of work life (X2) partially has a significant effect on performance (Z). Organizational commitment and quality of work life together have a significant effect on performance. Therefore, it can be concluded that the test results are significant, which means organizational commitment and quality of work life simultaneously have a significant effect on performance. Job satisfaction has a significant effect on performance. Therefore, it can be concluded that job satisfaction (Y) partially has a significant effect on performance (Z).