Sansan Ziaul Haq
Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan FSRD ITB

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PANCASILA DAN TASAWUF VIS-À-VIS KORUPSI: PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MELAWAN ‘MUSUH BERSAMA’ DI ERA 4.0 Yedi Purwanto; Epin Saepudin; Dicky Rezadi Munaf; Sansan Ziaul Haq
Jurnal Sosioteknologi Vol. 19 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/sostek.itbj.2020.19.1.5

Abstract

Korupsi adalah musuh utama demokrasi yang dalam praktiknya banyak berjalin kelindan dengan proses demokratisasi itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan disatu sisi, namun dalam praktiknya korupsi seakan menjadi pandemi nasional yang tak ada habis-habisnya. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih merupakan ancaman terberat bagi upaya memajukan negara, karena dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar dan pada gilirannya dapat membawa krisis di berbagai aspek, baik moril maupun materil. Indonesia sebagai negara hukum sudah memiliki instrumen untuk pemberantasan korupsi, namun hingga saat ini belum dapat memberi efek jera bagi para koruptor. Islam sebagai agama mayoritas penduduk di Indonesia menempatkan nilai-nilai moral-spiritual sebagai basic value bagi kehidupan, termasuk dalam hal menanggulangi praktik-praktik korupsi. Tulisan ini mencoba mengajukan pendekatan character building berdasarkan nilai-nilai pancasila dan tasawuf sebagai solusi alternatif dalam upaya pembudayaan anti-korupsi di era 4.0. Internalisasi nilai-nilai karakter ini pada masyarakat luas diharapkan dapat mendampingi usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditempuh melalui jalur hukum.
DEMOCRATIC POLITICAL SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA : STUDY ANALYSIS OF YUSUF AL-QARADAWI’S THOUGHT Athoilah Islamy; Sansan Ziaul Haq
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 5, No 1 (2020): Vol 5, No 1 Tahun 2020: Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v5i1.2917

Abstract

Abstract: one of the big issue that is still debatable about the relationship between Islam and politics is how legitimate the democratic political system is in the paradigm of Islamic law. This study will explain the alternative paradigm in evaluating the democratic system based on the paradigm of Islamic law from a prominent Muslim intellectual named Yusuf al-Qaradawi. This research is a qualitative research in the form of literature review. The primary source used is a variety of literature that explains Yusuf al-Qaradawi's thoughts about democracy in Islam. The method used is the method of interpreting the thoughts of the figures with the maqasid al-shari‘ah approach. There are two big conclusions of this research. First, Yusuf al-Qaradawi's view of democracy can be said to be grounded in its epistemological foundation in understanding the concept of an Islamic state. For al-Qaradawi, an Islamic state is a system of government that provides policy improvisation space in the benefit of social, economic and political life based on the objectives of Islamic law (maqasid shari'ah). Second, Yusuf al-Qaradawi's view, the democratic system can be compatible with Islam if the principles in the democratic system are in accordance with various values which are the spirit of the objectives of Islamic law (maqasid shari'ah), such as the value of justice, equality of rights, freedom, etc. so. To realize this, the democratic system must carry a holistic vision and mission, which includes worldly and ukhrawi benefits as well as individual and social benefits.       Keywords: Validity, democracy, Yusuf al-Qaradawi, maqasid shari’ah;