Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Kosmik Hukum
Abdul Aziz Nasihuddin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Building Synergy To Develop Village Tourism Potential: Evidence From Banyumas District, Central Java Indonesia Pamuji, Kadar; Nasihuddin, Abdul Aziz; Ardanariswari, Riris; Supriyanto, Supriyanto; Rosyadi, Slamet
Jurnal Dinamika Hukum Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2019.19.2.2579

Abstract

An effort to develop village tourism potential is not a simple issue. This development requires careful planning and proper management. The purpose of this research is to formulate a synergy model that engages the village government and village consultative agency elements in the development of village tourism potential. This study takes Baturraden Sub-District, Banyumas Regency, as its research location. Baturraden Sub-District boasts a famous tourism destination, Baturraden Tourist Attraction, and 12 (twelve) villages with tourism potential in its surroundings. In this case, the village government (Pemdes) and Village Consultative Agency (BPD) play a vital role in building synergy to arrange a village tourism potential exploration policy. This legal research employs a qualitative approach, combined interview to collect the data, FGD, a document study, and observation. The research results find that BPD, which takes its role in village discussion, attempts to explore and develop village tourism potential by engaging all stakeholders. Keywords:synergy, village consultative agency, village government, village tourism
KEBIJAKAN PENGUSAHA YANG MENIMBULKAN KETIDAKADILAN GENDER TERHADAP BURUH PEREMPUAN DI PT DIDACHI TANGERANG Abdul Aziz Nasihuddin; Dody Nur Andriyan; Dewi Chusna Indriasari
Jurnal Dinamika Hukum Vol 8, No 2 (2008)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2008.8.2.38

Abstract

The regulation of Industrial affair between women labour with company or entrepreneur, contain in Law Number 13 Year 2003 concerning Labour, and the regulation that protect women labour contain in Law Number 7 Year 1984 concerning Convention Of The Elimination Of All Forms Of Discrimation Against Women. But in the reality, there are many problems in the labour environment. Especially, if it concerning the unfairness of gender for the women, like the case in PT. DIDACHI, Tangerang.  In this research, revealed about the entrepreneur policy that not only againts the regulation, but also in gender perspective they do the unfairness of gender in the term of behavior and policy. The labeling and the wrong interpretation about gender cause many policy that make the unfairness condition for the women labour in PT. DIDACHI, Tangerang. Kata kunci: Gender, interpretation of gender, unfairness of gender, women labour,  entrepreneur, company.
DESAIN KETATANEGARAAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMILUKADA YANG BERSIH, DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT Abdul Aziz Nasihuddin
Kosmik Hukum Vol 14, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i2.746

Abstract

Pemilihan kepala daerah langsung ternyata tak kunjung menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di daerah secara otomatis. Pemilihan kepala daerah secara langsung justeru memicu masalah-masalah baru yang pelik seperti: pertama, munculnya sengketa horizontal di tingkat lokal dan kedua banyak anggaran yang dibuang percuma tanpa jaminan terpilihnya pemimpin yang komitmen kepada rakyat. UUD 1945 maupun UU No.32/2004 telah mengakui bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Bupati – UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 1 angka 4) adalah Pemilihan Umum. Untuk menjamin dan memastikan suatu pemilu yang demokratis, selain diterapkannya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, juga diperlukan pemisahan yang tegas antara rezim hukum pemilu dengan rezim hukum pemerintahan. Pemisahan ini penting agar proses pemilu dan proses pemerintahan tidak saling mempengaruhi, sehingga hasil pemilu maupun kebijakan pemerintahan mencerminkan proses demokrasi yang murni sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana digariskan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat . Oleh karena itu diperlukan desain ketatanegaraan untuk menjamin pemilikada yang bersih, demokratis dan bermartabat. Kata Kunci: Desain Ketatanegaraan dan Pemilikada. .
NASKAH AKADEMIK DALAM KERANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Abdul Aziz Nasihuddin
Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.736

Abstract

Sejak tahun 2001PemerintahPusat (MenteriDalamNegeri) melakukan kajian terhadap ribuan Perdadi seluruh wilayah Indonesia. Fenomena tersebut merupakan sejarah barubagi ketatanegaraan Indonesia, karena pada masa sebelumnya sangat jarang adanya peraturan yang dibatalkan oleh Pemerintah. Di dalam Ilmu Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis .Dengan demikian Naskah Akademik memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena didalamnya terdapat kajian yang mendalam mengenai substansi masalah yang akan diatur Kata Kunci: Naskah Akademik dan Raperda
NASKAH AKADEMIK DALAM KERANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Abdul Aziz Nasihuddin
Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.806

Abstract

Sejak tahun 2001 Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri) melakukan kajian terhadap ribuan Perda di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena tersebut merupakan sejarah baru bagi ketatanegaraan Indonesia, karena pada masa sebelumnya sangat jarang adanya peraturan yang dibatalkan oleh Pemerintah. Di dalam Ilmu Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Dengan demikian Naskah Akademik memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena di dalamnya terdapat kajian yang mendalam mengenai substansi masalah yang akan diatur Kata Kunci: Naskah Akademik dan Raperda
Co-Authors Ardanariswari, Riris Dewi Chusna Indriasari Dody Nur Andriyan Kadar Pamuji Slamet Rosyadi Supriyanto Supriyanto