Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Commodification of The Mangalahat Horbo Bius Ritual on The Samosir Island North Sumatra: A Controversial Show Mangihut Siregar
MOZAIK HUMANIORA Vol. 20 No. 2 (2020): MOZAIK HUMANIORA VOL. 20 NO. 2
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mozaik.v20i2.18709

Abstract

The mangalahat horbo bius ritual is a Batak tradition to offer the best sacrifice to God called Mulajadi na Bolon. This tradition is carried out since they still adhere to the parbaringin flow. The entry of Dutch colonialism into Tapanuli resulted in this tradition being a forbidden tradition. In 2008, the government of Samosir Regency raised this tradition as a show of its purpose as a tourist attraction. Since it was made into a show, there were pros and cons in the community. To explore this attitude research needs to be done. This study uses a qualitative method. The researcher chose the informant purposively followed by the snowball technique. Selected informants: government, religious leaders, and traditional leaders. Data analysis was carried out from the time the study began until the inductive analytic descriptive research results. Theories used as analysis: the theory of power/ knowledge discourse, postcolonial theory, commodification theory, and social practice theory. The theory is used eclectically. The results showed that this ritual performance was counterproductive in increasing the number of visits.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM MEMPERTAHANKAN DESA MANDIRI (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban) Mangihut Siregar
JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK Vol 3, No 1 (2023): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.364 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v3i1.2889

Abstract

Community participation plays an important role in every program launched by the government. Community participation can be carried out in groups or individually. Through participation, the interests of society will be accommodated. This research was conducted using a qualitative descriptive method by collecting data by observation, interviews and documents. The results of the study show that community participation carried out in Sambonggede Village, Merakurak District in maintaining an independent village has a very important role. Community participation that has been carried out by groups and individuals through participation in decision making, participation in the implementation of activities, participation in development monitoring and evaluation, and participation in the utilization of development results.Keywords: Political participation, community participation, independent village.
KRITIK TERHADAP TEORI KEKUASAAN-PENGETAHUAN FOUCAULT Mangihut Siregar
JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.422 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v1i1.1560

Abstract

Power is one of the topics of study in political science. In fact, not a few political science figures state that political science is a science related to power, how to gain power and how to maintain power itself. In political science, power is an ontology that must be achieved, possessed and can be inherited. For Foucault, power is not an ontology but rather a strategy. Power works from the bottom up, not the other way around; power is not concentrated in one person or group of people but its form is spread and is everywhere. Power is practiced in everyday life through discourse. Power is related to knowledge because knowledge does not exist if power does not exist. On the other hand, there can be no power without knowledge. Power and knowledge are an inseparable unity. Science is constructed through discourse. This paper is done through the library method. Through a literature study, it is concluded that Foucault’s thinking is a new view of power. The weakness of Foucault’s view is that he sees everything related to power, power is positive but always experiences resistance. Foucault’s thinking provides a new paradigm in the social sciences in general and political science in particular. Keywords : power, knowledge, discourse
PARTISIPASI POLITIK KELUARGA PRAJURIT TNI ANGKATAN LAUT PADA PEMILIHAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020 Herlina Nur Aisjah; Mangihut Siregar
JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK Vol 2, No 1 (2022): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.161 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v2i1.2132

Abstract

Partisipasi politik merupakan bagian penting dari praktik demokrasi dalam sebuah negara demokrasi. Partisipasi masyarakat membutuhkan keterlibatan penuh dari para seluruh rakyat dalam mengambil keputusan, menjalankan keputusan dan bertanggung jawab pada keputusan yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman keluarga prajurit TNI Angkatan Laut dalam aturan netralitas TNI dalam Pemilihan Walikota Surabaya 2020, menganalisa bentuk partisipasi politik keluarga prajurit TNI Angkatan Laut pada Pemilihan Walikota Surabaya 2020, dan menganalisa implikasi netralitas prajurit TNI Angkatan Laut pada keluarga dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Surabaya 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi serta dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga prajurit TNI Angkatan Laut sudah mengetahui aturan netralitas TNI pada Pemilu. Dalam pelaksanaan haknya, keluarga anggota TNI yang masuk menjadi warga sipil hanya berpartisipasi sebagai pemilih belum ada sebagai petugas pemilihan dan juga sebagai anggota tim sukses. Para prajurit TNI Angkatan Laut memberikan kebebasan kepada anggota keluarga untuk menentukan pilihannya.Kata kunci: partisipasi politik, netralitas, keluarga prajurit TNI, demokrasi
PENGAWASAN TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TUBAN Mangihut Siregar; M. Arifin; Darsono Darsono
JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK Vol 1, No 2 (2021): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1188.648 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v1i2.1787

Abstract

Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilakukan secara jujur, adil, umum, bebas dan rahasia. Untuk mencapai hasil pemilu yang baik dibutuhkan badan yang mengawasi pelaksanaan Pemilu dinamai Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Badan ini menjadi garda terdepan untuk melakukan pengawasan bersama dengan masyarakat. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ada suatu yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Adanya pandemi ini mengakibatkan tugas dari pengawasan semakin bertambah. Hal ini terjadi karena pengawasan harus dilakukan seperti tahapan biasa: pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye dan pemungutan suara. Selain pengawasan itu, Bawaslu juga ikut mengawasi kelengkapan alat pelindung diri (APD) terkait dengan Pilkada. Beban kerja yang bertambah dengan tatap muka yang sangat terbatas menjadi suatu problema tersendiri. Penelitian membahas: bagaimana pelaksanaan Pilkada serentak 2020, bagaimana pengawasannya, serta apa implikasi covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pihak pengawas mulai dari tingkat kabupaten sampai ke TPS, partai politik, tim sukses dan tokoh masyarakat. Teori yang digunakan sebagai pisau bedah yaitu, teori demokrasi, teori pemilu, dan teori pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban mendapat tugas tambahan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu juga ditemukan bahwa pandemi Covid-19 bukan penghalang untuk melakukan Pilkada serentak.Kata kunci: demokrasi, pandemi covid-19, pemilu, pengawasan.
PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM MEMANTAU PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024 DI RW 09 KELURAHAN MULYOREJO KOTA SURABAYA Mangihut Siregar; Ratna Ani Lestari; Sumantri Sumantri; Machmujur Machmujur; Pipin Junita
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 4 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i4.1407-1414

Abstract

Pemilihan umum merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam negara demokrasi. Untuk melangsungkan kegiatan ini, di negara Indonesia dibentuk beberapa lembaga yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Walaupun banyak lembaga yang sudah dibentuk untuk mengurusi Pemilu, bukan berarti pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Merupakan hal yang biasa diberitakan terjadinya kecurangan Pemilu. Untuk memberantas kecurangan ini diperlukan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilihan umum. Melalui pemantauan ini para oknum yang berniat untuk berbuat curang akan membatalkan niatnya. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini yaitu partisipasi aktif. Tim pengabdi bekerjasama dengan Forum Komunikasi Dekan Fisip/Ketua STISIP PTS se Indonesia (FK-DKISIP). Badan ini sudah mendapat akreditasi lembaga pemantau Pemilu dari Bawaslu RI Nomor 52/PM.05/K1/01/2024. Sebelum melakukan pemantauan, tim pengabdi terlebih dahulu mengikuti sosialisasi pemantauan Pemilu dalam skala nasional. Dalam sosialisasi tersebut, tim pengabdi mendapatkan rambu-rambu (apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan) dalam pemantauan. Selain itu tim pengabdi juga dibekali kisi-kisi dalam pemantauan. Hasil pengabdian menunjukkan, pengetahuan KPPS dalam melaksanakan Pemilu perlu ditingkatkan. Demikian juga pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan sangat minim, hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat baru sebatas memberikan suara di TPS, sedangkan proses penghitungan dan rekapitulasi kurang mendapat perhatian dari masyarakat sipil. Melalui pengabdian ini masyarakat mendapat pengetahuan bahwa semua masyarakat sipil berhak menjadi pemantau dalam Pemilu.