Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengenalan English Vocabulary Pada Anak Usia Dini Melalui English For Kids Raden Agus Budiharto; S. Agus Santoso; Ratna Ani Lestari
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2021): April 2021, Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v5i2.4423

Abstract

Given the English vocabulary instructional method used by teachers of PAUD Qurrotul Uyun Pamekasan is not groundbreaking and varied since they constantly teach the English vocabulary from the textbook, additionally they never employ a modern technology tool such as smartphone gadget. Despite the fact that they frequently bring the gadget when the teaching learning porcoses in the class is occurring. In view of that the learning atmosphere becomes unappealing, the pupils becomes passive and dependent learners. Hence the aim of community service activity is to give pupils of PAUD Qurrotul Uyun Pamekasan training regarding English vocabulary learning employing English For Kids application. Method used in this community service is training by utilizing steps with activity theoretically and practically. The results are to be able to enhance pupils’ leaning motivation, to be able to lessen pupils’ boredom while learning, as well as to be able to create pulpils become autonomous pupils.
TANTANGAN DESENTRALISASI FISKAL Ratna Ani Lestari
JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK Vol 3, No 1 (2023): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.82 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v3i1.2890

Abstract

Decentralization policies must always be combined with the aim of democratizing governance, strengthening national integration, empowering local communities, respecting diversity, and improving people’s welfare. The progress of Regional Government can be seen from the ability to adapt according to current conditions, where accountability, distribution of power and authority that is used as optimally as possible is the key to the good of an area, by utilizing technology the government is required to be able to innovate, new colors and synchronize needs in society both in terms of service and product policy. On the other hand, if it is very difficult for an area to get regional income, there is nothing wrong with looking for investors for regional development, regional potential is something that can be prospected for regional progress, both potential natural resources, geography or a certain industry that requires a lot of workers who can be recruited in local community. With the HKPD Law 1/2022, the government is expected to be able to resolve the challenges of decentralization and realize an effective and efficient allocation of national resources. Key words: Decentralization policy, fiscal decentralization. 
PELAYANAN PUBLIK DALAM GOOD GOVERNANCE Ratna Ani Lestari; Agus Santoso
JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK Vol 2, No 1 (2022): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.156 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v2i1.2134

Abstract

Pelayanan publik menjadi fokus disiplin ilmu dalam administrasi publik di Indonesia. Pelayanan publik dalam good governance setidaknya harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik dalam mendorong praktik good governance adalah sangat penting dilaksanakan, agar perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders yaitu: pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat dijadikan landasan bagi peningkatan pelayanan publik oleh aparatur sipil negara atau pemerintah. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu pelayanan publik yang profesional perlu diwujudkan dalam good governance. Hal ini penting mengingat dalam sistem pemberian layanan kepada masyarakat akhir-akhirini menunjukkan banyak permasalahan. Pelayanan publik yang menggambarkan good governance yaitu para pelaku penyelenggara pelayanan baik pemerintah, masyarakat, dan swasta dapat melakukan kegiatan pelayanan yang inovatif namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip good governance.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Good Governance.
PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM MEMANTAU PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024 DI RW 09 KELURAHAN MULYOREJO KOTA SURABAYA Mangihut Siregar; Ratna Ani Lestari; Sumantri Sumantri; Machmujur Machmujur; Pipin Junita
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 4 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i4.1407-1414

Abstract

Pemilihan umum merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam negara demokrasi. Untuk melangsungkan kegiatan ini, di negara Indonesia dibentuk beberapa lembaga yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Walaupun banyak lembaga yang sudah dibentuk untuk mengurusi Pemilu, bukan berarti pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Merupakan hal yang biasa diberitakan terjadinya kecurangan Pemilu. Untuk memberantas kecurangan ini diperlukan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilihan umum. Melalui pemantauan ini para oknum yang berniat untuk berbuat curang akan membatalkan niatnya. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini yaitu partisipasi aktif. Tim pengabdi bekerjasama dengan Forum Komunikasi Dekan Fisip/Ketua STISIP PTS se Indonesia (FK-DKISIP). Badan ini sudah mendapat akreditasi lembaga pemantau Pemilu dari Bawaslu RI Nomor 52/PM.05/K1/01/2024. Sebelum melakukan pemantauan, tim pengabdi terlebih dahulu mengikuti sosialisasi pemantauan Pemilu dalam skala nasional. Dalam sosialisasi tersebut, tim pengabdi mendapatkan rambu-rambu (apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan) dalam pemantauan. Selain itu tim pengabdi juga dibekali kisi-kisi dalam pemantauan. Hasil pengabdian menunjukkan, pengetahuan KPPS dalam melaksanakan Pemilu perlu ditingkatkan. Demikian juga pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan sangat minim, hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat baru sebatas memberikan suara di TPS, sedangkan proses penghitungan dan rekapitulasi kurang mendapat perhatian dari masyarakat sipil. Melalui pengabdian ini masyarakat mendapat pengetahuan bahwa semua masyarakat sipil berhak menjadi pemantau dalam Pemilu.