Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PELAKSANAAN PROGRAM LAYANAN SAMSAT ON THE SPOT (SOS) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR SAMSAT KARANGPLOSO Pina .; Dekki Umamur Ra’is
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.571 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v7i3.1416

Abstract

Abstract: The purposes of this study were to look at the implementation of SAMSAT On the Spot (SOS) service in improving the quality of public services and identify the supporting and inhibiting factors for its implementation at SAMSAT Office Karangploso. This research is a descriptive qualitative research by explaining research with objects. The data was then analyzed by involving data reduction, presentation and conclusions withdrawal. The results obtained were the service procedure categorized as quite good and not complicated, fast completion time, the service was in the form of tax payments. The supporting factors of this service were the facilities and infrastructure used and the community participation in paying taxes while the obstacles was the lack of internet networks in a particular village. This research is expected to be used as a reference, adding information and knowledge about the On the Spot (SOS) Samsat service program in an effort to improve the quality of public services and can be used as a consideration for the SAMSAT Join Office in Karangploso to be more skilled and innovative to meet the needs of the community in order to improve the quality of public service. Keywords: Public Service, Service Quality, SAMSAT On The Spot (SOS) Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan SAMSAT On the Spot (SOS)  dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program layanan SAMSAT On the Spot (SOS)   pada Kantor SAMSAT Karangploso .Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menjelaskan penelitian dengan objek.  Data yang digunakan kemudian di analisa dengan melibatkan reduksi data dan penyajian  serta penarikan kesimpulan .Hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan SAMSAT On the Spot (SOS)   dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada   Kantor SAMSAT karangploso, layanan tersebut prosedur pelayanan nya sudah cukup baik dan tidak berbelit-belit,waktu penyelesaian cepat, produk yang diberikan berupa pembayaran pajak. Faktor pendukung pelayanan ini sarana  dan prasarana digunakan dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak  serta hambatannya sulitnya jaringan internet disuatu desa tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi,menambah informasi dan pengetahuan mengenai program layanan Samsat On the Spot (SOS) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kantor Bersama SAMSAT Karangploso untuk lebih terampil dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, SAMSAT On The Spot (SOS)
DAMPAK DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Soleman Renda Bili; Dekki Umamur Ra’is
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.918 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i3.1457

Abstract

Abstract: From the results of research, the impact of the Village Fund on communityempowerment can be concluded that, (1) The Village Fund has given Positive Impact to Mulyoagung Village community proven the improvement of Infrastructure Development and Community Empowerment; (2) Management and Use of Village Funds in Mulyoagung Village by Transparency to the community through musrenbangdes and generating joint decisions and what are priorities for the use of the Village Fund; (3) Community Empowerment through Village Fund by conducting training activities such as training of mushroom cultivation, RAB production and engineering design and so forth. Keywords: Village Fund, Community Empowerment Abstrak: Dari hasil penelitian Dampak Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat memperoleh kesimpulan bahwa, (1) Dana Desa sudah memberikan Dampak Positif terhadap masyarakat Desa Mulyoagung terbukti adanya peningkatan pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat; (2) Pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Mulyoagung dengan cara Tranparansi terhadap masyarakat melalui musrenbangdes dan menghasilkan keputusan bersama dan apa yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa; (3) Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa dengan melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pembuatan Budidaya Jamur, pembuatan RAB dan desain teknik dan lain sebagainya. Kata Kunci: Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat
ANALISA PERAN PARTISIPATIF DAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA SUMBERNGEPOH KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG) Dekki Umamur Ra’is; Yeni Tata Rini
REFORMASI Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.845 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v8i2.1101

Abstract

Abstact : The process of implementing village development activities requires a good planning. In the preparation of development planning, the village government is required to be accountable and participatory, considering that this is the mandate of the Regulation. In addition the quality of village development will be determined by the extent of the role of the community in providing aspirations, implementing, monitoring, and evaluating the village development as well as the extent to which the village government is able to implement the values of accountability so that the community has access to information and data related to village development. This study using a qualitative approach. Primary data sources in this study were obtained through interviews with the objects interviewed, including: Pemerintahan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Perempuan, Tokoh Masyarakat, and Tokoh pemuda. Based on the results of the analysis of this study, it is known that the level of involvement of the villagers in Sumberngepoh in the process of planning, implementing, and monitoring development is still lower. Communities that should be involved have not been well involved, such as vulnerable groups, disabled people, marginal communities, the poor, and women are still not actively involved. While in terms of accountability, based on the results, it is known that the delivery of information related to the planning and implementation process of village development has started well, although there are many things need to be improved. Such as the process of submitting the reports related to the implementation of previously planned development. Keywords : Participatory, Development Planning and Accountability. Abstrak: Proses pelaksananaan kegiatan pembanguna desa memerlukan perencanaan yang baik. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pemerintah desa dituntut untuk akuntabel dan parisipatif, mengingat hal tersebut merupakan amanah UU Desa. Selain itu kualitas pembangunan desa akan ditentukan oleh sejauh mana peran masyarakat dalam memberikan aspirasi, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan desa serta sejauh mana pemerintah desa mampu menerapkan nilai-nilai akuntabilitas sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan data terkait pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan objek yang diwawancarai, antara lain: Pemerintahan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Perempuan, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh pemuda. Berdasarkan hasil analisa dari penelitian ini, diketahui bahwa tingkat keterlibatan warga Desa Sumberngepoh dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan masih belum maksimal. Masyarakat yang sepatutnya terlibat belum terlibat dengan baik, seperti kelompok masyarakat rentan, difabel, masyarakat marjinal, masyarakat miskin, dan kaum perempuan masih belum terlibat secara aktif. Sementara dari sisi akuntabilitas, berdasarkan dari hasil anlisa diketahui bahwa penyampaian informasi terkait proses perencanaan dan pelaksaan pembangunan desa sudah mulai baik, walaupun masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Seperti proses penyampaian laporan terkait pelaksaan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Kata Kunci : Partisipasi, Perencanaan Pembangunan dan Akuntabilitas.
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS UNDANG-UNDANGDESA NOMOR 6 TAHUN 2014 Dekki Umamur Ra’is
REFORMASI Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.46 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v7i1.695

Abstract

Abstract: The Goverment of Indonesia published new regulation about the village (Nomor 6 Tahun 2014) which give new opportunity and expectation to developing new paradigm and new concept about the policy to manage the Villages. The law of village no placing again the Village as a subjek but as an object in developing country. The Law of village giving space to expand the diversity principal, and also priority the recognition principality and Countryside subsidiarity. The regulation of village also lift and rights the sovereignty of village which during the time over pulled by goverment, because positioned as sub-National. Through the law (Nomor 6 Tahun 214), state give more respects and confession to the village which established before and after formed of Unity State Republic Of Indonesia. By the law, the goverment supporting the village to be independent. The Government through The law (UU Desa) chosen empowering approach as a tools to secure and prosperity the society. Through policy scheme which priority subsidiarity and recognition as stepping, the village will become entity of state which have potency to draw near role of state in developing prosperitys, and nation sovereignty. Key Words:Policy; Empowering; Village;Recognition; Subsidiarity;Independence Abstrak: Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan harapan dan peluang baru berkembanngnya paradigma dan konsep baru tentang kebijakan tata kelola Desa secara nasional. Undang-Undang Desa tidak lagi menempatkan Desa sebagai subjek tetapi objek pembangunan.Undang-Undang Desa memberikan ruang berkembangnya prinsip keberagaman, serta mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas Desa. UU Desa juga mengangkat hak dan kedaualatan Desa yang selama ini terpinggirkan karena diposisikan sebagai sub-Nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 negara memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan segala keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan Undang-Undang Desa pemerintah mendorong Desa untuk mandiri. Pemerintah dalam UU Desa memilih pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai alat untuk mensejahterakan warga negara. Melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas sebagai pijakan, desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa. Kata Kunci :Kebijakan; Pemberdayaan; Desa; Rekognisi; Subsidiaritas; Kemandirian