Garuda - Garba Rujukan Digital

Wonderful Digital Tourism Indonesia Dan Peran Revolusi Industri Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital 5.0 Ina Heliany
Destinesia : Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata Vol 1, No 1: September 2019
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

The rapid development of information technology in the past two decades has changed the various settings of human life. The appearance of the 5.0 industrial revolution in Japan had an impact in all fields, including in the tourism sector. This era was marked by the ease of access to information through digital media. In this regard, Indonesia also does not want to be defeated, but in Indonesia the new Industrial Revolution era in the Era 4.0. This is the reason for the emergence of the phenomenon of cultural shifts from manual systems to cyber and visual, as well as in the tourism sector, especially Indonesian tourists who are millennial generations.Therefore the government program after Indonesia's independence until now, continues to try to improve industrial development with various policies, especially the tourism industry which is a mainstay at this time. The research discusses whether the program used in order to improve the development of Indonesian tourism in the face of tourist destinations with the concept of "contemporary" through a digital approach and what is the role of tourism in facing the industrial revolution in the digital economy era.The research method used is a qualitative method. The results of the study were found to face current tourist destinations with 3 programs, namely Wonderful Startup Academy, Nomadic Digital Tourism and Destinations and the role of tourism in facing the digital era can be seen in marketing activities that can easily be accessed through internet media such as: websites, social media, online advertising, direct marketing e-mail, discussion forums and mobile applications. With the presence of digital marketing tourism, it is difficult to increase the country's foreign exchange earnings.

PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP PERINDO KARENA“CURI START” KAMPANYE DALAM PEMILU 2019 Edison Hatoguan Manurung; Ina Heliany
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 3, No 1 (2020): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2367

Menurut Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali ditemukan pelanggaran.Tak heran jika Bawaslu Pusat maupun Panwaslu di daerah-daerah memiliki segudang bukti pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta,dan pelaksana pemilu. Salah satunya adalah mengenai kasus Partai Perindo yang telah melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan atau bisa dikatakan telah “mencuri start”. Berkaitan dengan keterangan diatas maka penelitian ini akan menguraikan tentangbagaimanakah peran Bawaslu terhadap pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh partai Perindo serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap partai yang telah melakukan pelanggaran kampanye berdasarkan Undang-undang Pemilu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif yaitu mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. Dalam penelitian ini sebagaimana pasal 93,94,95 UU Pemilu diketahui bahwa Bawaslu berperan untuk menerima laporan dan menindak lanjutinya, sehingga didapati bahwa Perindo sudah melakukan pelanggaran pemilu hal ini merupakan laporan dari KPI, karena Perindo telah berkampanye, dengan cara menayangkan Mars Perindo di stasiun TV milik HTS . Terkait pelanggaran yang dilakukan Perindo, maka HTS dikenakan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

TINDAKAN PREVENTIF YANG HARUS DILAKUKAN DALAM MENUMBUHKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI GENERASI MUDA Edison Hatoguan Manurung; Ina Heliany
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 3, No 1 (2020): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2381

Ketika hari-hari kita di isi untuk menyaksikan kasus-kasus korupsi yang kian marak, meluas dan beragam, serta perilaku saling tidak percaya, saling menyalahkan, lepas tanggungjawab, mencari jalan pintas, arogan, inkonsisten, dan rupa-rupa perilaku tak pantas lainnya kian menyesakkan dada, kita sadar budaya antikorupsi kita menghilang.Kemanakah budaya antikorupsi kita? Di satu sisi Bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwariskan sebagai hasil penjajahan. Sejak lama kita sadari kelemahan ini. Mental menerabas, tidak menghargai waktu, meremehkan mutu, tidak percaya diri, dan banyak lagi.Sementara di sisi lain, dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat budaya antikorupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Proses pendidikan seperti mementingkan penguasaan pengetahuan semata ketimbang membiasakan perilaku baik. Sekalipun sekolah mengimplementasikan berbagai kegiatan sejenis, akan tetapi hal tersebut dilaksanakan seolah terpisah dari proses pembelajaran yang utuh. Kenyataan ini menunjukkan masih ada celah bagi pemberantasan korupsi melalui sektor pendidikan apabila kita bersungguh-sungguh bertekad memberantas korupsi tidak hanya di tingkat lembaga atau organisasi yang besar tetapi pada tingkat interaktif sesama manusia termasuk di dalam proses belajar pada generasi muda. Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai upaya preventif apakah yang akan digunakan untuk menumbuhkan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda ? Adapun upaya preventif yang akan digunakan untuk menumbuhkan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda yakni Mengasuh Antikorupsi di Rumah dan Sekolah Antikorupsi di Sekolah.

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP EFEKTIVITAS INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Dr. Ina Heliany, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKAnak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya sering muncul berbagai permasalahan tentang kenakalan anak. Fenomena meningkatnya perilaku kenakalan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Apabila diamati ternyata banyak sekali hak anak yang terlanggar dari proses pemeriksaan sampai pada putusan hakim dan masih dijumpai bahwa ternyata hakim cenderung menjatuhkan pidana badan dan perampasan kemerdekaan dalam memutuskan perkara anak. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan diuraikan apakah faktor-faktor individualisasi pidana dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara anak, khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana pelaksanaan proses hukum yang seharusnya digunakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 43. Hasil pembahasan dalam undang-undang tersebut juga memuat hak-hak anak yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 65 agar dalam proses pelaksanaan persidangan terhadap anak tidak ada hak-hak anak yang terlanggar dalam hal ini sesuai dengan Beijing Rules yakni aturan standar yang ditetapkan oleh PBB yang berkaitan dengan anak.Kata kunci: Individualisasi, Pidana, AnakABSTRACTChildren are a gift from the trust at the same time the Almighty God, which always must be maintained because in her inherent dignity, dignity and rights as human beings who must be upheld. In the growth and development often arise various problems of delinquency. If it is observed that many children's rights are violated from the examination process until the judge's decision and still found that the judge tends to impose the criminal body and deprivation of independence in deciding the case of children. Based on this matter, in this study will be described whether the factors of criminal individualization considered by judges in deciding cases of children, especially for children in conflict with the law and how the implementation of legal process that should be used against children in conflict with the law in Indonesia. The research method used is normative legal research, using statue approach method based on Law Number 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System, case approach and comparative approach. As contained in Law Number 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System especially Article 43. In the law also contains the rights of children contained in Article 3, Article 4 and Article 65 so that in the process of conducting the trial against the child does not exist the rights of the child who are violated in this case are in accordance with the Beijing Rules, the standard rules established by the United Nations relating to the child.Keyword: Individualization, Criminal, Child

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PELAYANAN HUKUM DI KOTA BEKASI Dr. Ina Heliany, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKPemerintah pada hakikatnya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintahan yang dikelola dengan baik harus memberikan pelayanan yang baik tak terkecuali dengan pelayanan hukum. Pelayanan hukum yang ideal pada dasarnya harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah mengeluarkan banyak peraturan baik yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden bahkan Peraturan Daerah, akan tetapi dalam implementasinya keadaan ini jelas bertolak belakang dengan “Potret Buram” pelayanan hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bekasi. Dari tertundanya jadwal sidang, proses yang berbeli-belit dan mahalnya proses di persidangan. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena masih buruknya pelayanan yang diberikan.Kata kunci: Efektifitas, Kebijakan Publik, Pelayanan Hukum.ABSTRACTThe government is essentially a public service provider. A well-managed government must provide good service, including legal services. Ideal legal services basically must be able to provide services that are fast, cheap, easy, fair, legal, open, and accountable. This research method uses a normative juridical approach. The results of the research are to realize this, the government as the state administrator has issued many regulations both contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law, Government Regulation in Lieu of Laws, Government Regulations, Presidential Regulations, and even Regional Regulations. Clearly contrary to the “Blurry Portrait” of legal services that occurred in the IA Class of the City of Bekasi. From the delay in the trial schedule, the process is complicated and the process is expensive. So that this causes community dissatisfaction because of the poor service provided.Keyword: Effectiveness, Public Policy, Legal Services.

FORMS OF LEGAL PROTECTION AGAINST INDONESIAN MSMES IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Edison Hatoguan Manurung; Ina Heliany
International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship Vol. 1 No. 1 (2021): International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship
Publisher : Yayasan Education and Social Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53067/ije3.v1i1.2

As a business actor, it is only natural that MSMEs need to pay attention to the intellectual Property of the products they produce. Even though as we know that the registration of Intellectual Property, be it Copyrights, Brands, Patents, Trade Secrets, Industrial Designs, and Integrated Circuit Layout Designs (DST), is a distinct advantage for MSME actors; there is still little interest in Indonesian MSMEs to register Intellectual Property. Unfortunately, because noting IPR can protect its business products without fear of being copied by other parties. Based on the description above, what will be discussed in this research is 1. How is the government's legal protection of Intellectual Property Rights in Indonesia? 2. What factors cause the reluctance of MSMEs to take advantage of the IPR system? 3. What is the potential for Intellectual Property Rights (IPR) that can be used for Indonesian Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)? The method used in this research is normative juridical research using secondary data in the form of intellectual property books and applicable laws and regulations. Based on the provisional assumption, it is known that the state of government legal protection for IPR in Indonesia is by enacting several rules relating to IPR, namely Law No. 30/2000 concerning Trade Secrets, Law no. 31/2000 regarding Industrial Design, Law no. 32/2000 concerning Layout Design of Integrated Circuits, Law no. 13/2016 on Patents, Law no. 20/2016 on Trademarks, Law no. 28/2014 on Copyright. The potential for Intellectual Property Rights (IPR) that can be used for Indonesian Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are Copyrights, Trademarks, Industrial Designs, and Trade Secrets and the factors that cause MSMEs reluctance to utilize the IPR system, namely, first, The registration procedure is long and complex. Secondly, the registration fee is expensive, and thirdly, it is related to the perception that law enforcement for IPR violations is feeble.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN 119/PID.SUS/2022/PN JKT.PST) Adhitias Muhammad Fajrin; Ina Heliany; M.Amin Saleh
DELEGASI Vol 1 No 2 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Setiap suku mempunyai benda-benda Kuno termasuk senjata tradisional. Senjata tajam tradisional mengalami pergeseran nilai seperti keris sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi benda pusaka. Sedangkan pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya tools/perkakas yang berfungsi sebagai peralatan yang dipakai manusia untuk meringankan pekerjaan sehari-hari namun pada saatsaat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Saat ini banyak sekali pemberitaan mengenai tindak pidana yang menggunakan atau membawa ataupun senjata tajam sebagai alat pendukung untuk melakukan suatu kejahatan seperti perampokan, penculikan, penodongan, tawuran. Berdasarkan paparan diatas maka skripsi ini meneliti tentang Bagaimanakah penerapan hukum pidana Materiil terhadap tindak pidana atas kepemilikan senjata tajam tanpa izin pada putusan 119/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 119/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan kesimpulan sementara diketahui bahwa Penerapan hukum pidana materiil pada putusan perkara No. 119/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst telah sesuai dengan penerapan hukum dan memenuhi semua unsurunsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Darurat Tahun 1951 dan Pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 119/Pid.Sus/2022/PN. Jkt.Pst, sudah tepat dalam menjatuhkan putusan. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan banyak hal, yakni mulai dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta memperhatikan hal-hal yang memperingan dan memberatkan Terdakwa.

Efektifitas Undang Undang No 17/2016 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snn) Agung Fernando Siregar; Ina Heliany; M.Amin Saleh
DELEGASI Vol 1 No 2 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perlindungan terhadap anak adalah segala tindakan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Suatu kegiatan perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang membawa akibat hukum. Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap kesusilaan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat pencabulan terhadap anak dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Perlindungan anak korban pencabulan dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat penting bagi korban, keluarganya dan penanggulangan kejahatan. Pencabulaan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu delik yang seperti delik pada umumnya memiliki rumusan delik, unsur-unsur dan jenis-jenis tersendiri yang membawa konsekuensi perbedaan pada pasalpasal yang diterapkan pada pelaku. Pencabulan terhadap anak di bawah umur juga memiliki konsekuensi tersendiri, karena anak di bawah umur mempunyai banyak perlindungan secara hukum untuk menjaga hak dan masa depan anak Indonesia. Kejahatan memiliki faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi. Faktor-faktor itu bisa berupa psikologis/fisik, sosiologi cultural, lingkungan manusia/ekologis, ekonomi dan asosiasi diferensial. Kejahatan bisa ditanggulangi dengan dua cara preventif yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan akan adanya kejahatan dan represif yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah kejahatan setelah terjadinya kejahatan.Salah satu bentuk kejahatan yang sangan merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan pencabulan anak dibawah umur.Berdasarkan paparan diatas maka skripsi ini meneliti tentang bagaimana Efektifitas Undang Undang No 17/2016 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Putusan (PN Sanana Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snn).Bagaimana penerapan sanksi Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif.Berdasarkan kesimpulan sementara diketahui bahwa Efektifitas Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan didalam Persidangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sanana dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snn,sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan penarapan sanksi dan norma Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tepat karena berdasarkan pertimbangan Hakim,untuk melihat Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan Pidana yang dijatuhkan Terhadap pelaku ini bertujuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya,dan memberikan tindakan tegas dalam kejahatan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur,untuk dikemudian hari tindakan ini bisa di tanganin dengan baik,untuk melindungan anak dari kejahatan pencabulan dan hak anak dapat dipenuhin,dan anak menjadi penerus bangsa dimasa depan yang akan dating.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ABH (ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) SEBAGAI PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NO.21/PID.SUS-ANAK/2022/PN.JKT.SEL) Andrew Guntur; Ina Heliany; Edy Supriyanto
DELEGASI Vol 1 No 2 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Salah satu Tindak Pidana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia adalah Tindak Pidana Perlindungan Anak yang sebagiamana penulis memfokuskan pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak oleh Anak. Hal ini kerap kali terjadi di Indonesia, bahkan pelaku dari Tindak Pidana tersebut adalah seorang anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektifitas UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO.21/PID.SUS-ANAK/2022/PN.JKT.SEL? serta Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara NO.21/PID.SUS-ANAK/2022/PN.JKT.SEL? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah Efektifnya atau sudah sesuainya penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Hukum Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Anak dalam kasus ini, yang dibuktikan dengan sudah disertakannya penggantian hukuman perihal pelatihan kerja kepada pelaku anak. Hakim “Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaaan Khusus Anak (LPKA) selama 4 (empat) tahun, denda terhapuskan diganti dengan pelatihan kerja di BLK LPKA selama 6 (enam) bulan”, seperti dalam Pasal 71 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 yang berbunyi: “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja”. Serta apa saja faktor – faktor pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak ini yang berhak didapatkan pelaku anak, seperti faktor yuridis yaitu “Alat bukti sah secara hukum adalah: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan”, serta apa saja unsur – unsur dalam kasus ini. Sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga pelaku anak ini harus diberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan memberikan hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak untuk mendapatkan perlindungan selama berhadapan dengan hukum serta mendapat perlakuan yang sama di muka hukum sesuai Undang- Undang.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 552/PID.Sus/2022/PN.JKT.SEL.) Bima yuliani; Ina Heliany; M. Amin Saleh Saleh
DELEGASI Vol 2 No 1 (2022): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Saat ini kemajuan tekhnologi informasi media elektronika dan globalisasi hampir terjadi di semua bidang kehidupan. Kemajuan tekhnologi yang ditandai dengan munculnya perubahan social terhadap masyarakat, Dengan adanya bantuan teknologi manusia semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari hal yangsangat kita rasakan yaitu bertukar kabar melalui media soisal. Dengan begitu pesatnya pekembangan zaman kejahatan didunia maya juga semakin bertambah seperti menyalahgunakan media sosialnya menghina dan mencemarkan nama baik seseorang. Berdasarkan paparan diatas maka skripsi ini meneliti tentang Bagaimanakah Penerapan Pidana Materil terhadap tindak pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap putusan No: 552/PID.Sus/2022/PN.JKT.SEL? dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap tindak pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap putusan No: 552/PID.Sus/2022/PN.JKT.SEL? metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan kesimpulan sementara diketahui bahwa penerapan pidana materil yang diterapkan dalam putusan No: 552/PID.Sus/2022/PN.JKT.SEL telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (20 KUHAP dan Hukum Pidana Materil sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan subsidair bahwa terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Putusan No: 552/PID.Sus/2022/PN.JKT.SEL didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang timbul dalam persidangan, yang selanjutnya Majelis Hakim membuktikan pertimbangan tersebut secara yuridis dan sosiologis sehingga putusan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dan berkeadilan serta memberikan kepastian hukum sehingga cukup menimbulkan efek jera yang akan memberikan rasa takut bagi terpidana secara khusus dan masyarakat secara umum.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search