Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Repertorium Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Widodo Tresno Novianto
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Repertorium

 1 
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor300/Pid.B/2015/PN.Dps) Sari, Devi Nurmala; Saptanti, Noor; Novianto, Widodo Tresno
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe article is aimed to analyze the basic consideration in the judge ruled on the criminal liability of the accused. As well as analyzing the judge›s decision if it is associated with tort theory and the theory of legal certainty. Normative research type, nature descriptive study, with any form of evaluative research, using deductive logic analysis, using normative juridical approach .sumber data using literature data. The results of writing stating that the consideration of judges in imposing criminal sanctions of a criminal offense of tax evasion fees for acquisition of land and buildings (BPHTB) is not appropriate, as should the judge handed down the criminal liability of the accused as the self, not as a notary. The judge›s decision does not create legal certainty for the defendant and the injured party. According to the theory of tort, the judge›s ruling was appropriate, because the terms of an act is referred to as an unlawful act is if it fulfills all the elements that exist in the criminal offense.Keywords: Criminal Fraud, Tax BPHTB, Notary Public AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap terdakwa. Serta menganalisis putusan hakim tersebut jika dikaitkan dengan teori perbuatan melawan hukum dan teori kepastian hukum. Jenis penelitian normative, Sifat penelitian deskriptif, dengan bentuk penelitian evaluative, dengan menggunakan analisis logika deduksi, menggunakan metode pendekatan yuridis normative .sumber data menggunakan data kepustakaan. Hasil penulisan menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana penggelapan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tidak tepat,karena seharusnya hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa sebagai diri pribadi, bukan sebagai Notaris. Putusan hakim tersebut tidak menciptakan kepastian hukum bagi terdakwa dan pihak yang dirugikan. Menurut teori perbuatan melawan hukum, putusan hakim sudah tepat, karena syarat suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum adalah bila memenuhi semua unsur yang ada dalam delik pidana tersebut.Kata kunci :Pidana Penggelapan, Pajak BPHTB, Notaris
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Analisis Putusan Makamah Agung Nomor 40 /Pid.B / 2013/ Pn.Lsm) Aris Setyono; Widodo Tresno Novianto
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article writes about the analysis of Supreme Court ruling number 40 / Pid.B / 2013 PN Lsm who impose a 2 month imprisonment to a notary in Kota Lhokseumawe Notary IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. which has been proven legally and convincingly guilty of committing an authentic act of counterfeiting as provided for in Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code. namely making a fake authentic deed by making minuta deed number: 01 dated November 2, 2012 it. The purpose of this article is to know the judge's legal considerations in deciding cases against a notary who commits an authentic act of counterfeiting and knowing the legal consequences of an authentic deed made by a notary who commits an authentic act of counterfeiting. This research is normative. Methods of data collection using literature study. Methods of data analysis using descriptive and interpretation techniques. The judge's judicial consideration in the decision number 40 / pid.b / 2013 / PN.Lsm only based on the written law in the judicial power law contains provisions stating that the judge should dig, seek and find the existing laws in the community. So the judge should not only be based on the written law. As a result of an authentic law deed made by a notary who commits an authentic act of counterfeiting in the case of an authentic deed made by or before a notary who commits an authentic act of counterfeiting, the authentic status of the deed may itself be altered and may be degraded in authenticity. The Deed may be revoked and the deed is null and void in which the legal consequences of the deed are in accordance with the court's decision.Keywords: Notary; Crime; Authenticity of Deed of Authenticity.AbstrakArtikel ini menulis mengenai analisis putusan Mahkamah Agung nomor 40 / Pid.B /2013 PN Lsm yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan kepada seorang notaris di Kota Lhokseumawe Notaris IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana. yaitu membuat akta otentik palsu dengan cara membuat minuta akta nomor : 01 tanggal 02 november 2012 tersebut. Tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan mengetahui akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik. Penelitian ini bersifat normatif. Metode pengumpulan data menggunakan telaah kepustakaan. Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif dan interpretasi. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 40/pid.b/2013/PN.Lsm hanya berpatokan pada hukum tertulis dalam undang – undang kekuasaan kehakiman dimuat ketentuan yang menyatakan bahwa hakim harus menggali, mencari dan menemukan hukum yang ada di dalam masyarakat. Jadi hakim seharusnya tidak hanya berpatokan pada hukum tertulis. Akibat hukum akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam hal akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik maka status akta otentik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keotentikanya. Akta dapat dibatalkan dan akta batal demi hukum yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan.Kata Kunci : Notaris; Tindak Pidana; Pemalsuan Akta Otentik.
Co-Authors Adelina Fitria Kusumawardani Aris Setyono Gandhung Wahyu Febrianto Nugroho Hari Purwadi Hersriavita, Sara Lego Karjoko Mangesti, Yovita Arie Muhammad Nauval Hilmi Nindia Viva Pramudha Wardani Parwila Qonitah Patri Bayu Murdi Purnamasari, Sofia Rheza Andre Kusuma Riyan Aditya Nugraha Saptanti, Noor Sari, Devi Nurmala Satriawan Sulaksono Supanto , Vivi Savira Yulianus Dica Ariseno Adi