Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Kompilasi Hukum

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Novie Afif Mauludin
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i2.59

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamankah Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji/ menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif adalah bersifat pencegah dan represif adalah bersifat penindakan atau penyelesaian sengketa.
Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang  Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Novie Afif Maulududin
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v6i1.70

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran serta masyarakat dalam penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach); Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical and Conseptual Approach). Setelah dilakukan penelitian Pelaksanaan pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang mengalami kendala, karena masih umumnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 di dalam mengatur peran masyarakat, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun tata caranya. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat beberapa kelemahan, seperti lingkup dan bentuk peran masyarakat yang relatif sama untuk tiap jenjang rencana, tidak jelasnya kelompok masyarakat yang terlibat dan waktu pelibatannya, serta tidak jelas/rincinya mekanisme penyelenggaraannya. Peraturan Pemerintah tersebut memang sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Namun peran masyarakat yang diatur di dalam Permendagri tersebut juga tidak lebih rinci dari Peraturan Pemerintahnya. Peneliti merekomendasikan bahwa Pemerintah hendaknya mengikutsertakan masyarakat dalam proses penataan ruang. Kendala dan hambatan pelibatan masyarakat dalam penataan ruang harus direspon oleh pemerintah dengan membuat peraturan yang lebih menjamin partisipasi masyarakat.