Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL UNIZAR LAW REVIEW GANEC SWARA Avesina : Media Informasi Ilmiah Universitas Islam Al-Azhar Jurnal Kompilasi Hukum Unizar Recht Journal
Novie Afif Mauludin
Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Terhadap Perdagangan Manusia Khususnya Pada Wanita Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Novie Afif Mauludin
AVESINA: MEDIA INFORMASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR Vol 15 No 2 (2021): Jurnal Avesina
Publisher : Universitas Islam Al-Azhar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap perdagangan manusia khususnya pada wanita dihubungkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan bagaimana peranan wanita dalam konteks sosial, politik, budaya dan patriarkis wanita. Untuk menjawab rumusan masalah penulis menggunakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap perdagangan manusia khususnya pada wanita dihubungkan dengan perlindungan Has Asasi Manusia: a. Undang-undang Pengesahan Konvensi Internasional Melawan Kejahatan Transnasional Teorganisasi (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime); dan UU tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan terutama Perempuan dan Anak, b. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah disahkan, c. Undang-Undang Tahun 2005 Tentang Pornografi dan Pornoaksi telah disusun dan masuk dalam Proglenas Prioritas, d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU – KUHP, e. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, f. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, g. UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya peranan wanita dalam konteks sosial, politikk, budaya dan patriarkis wanita kedudukan wanita berdasarkan berbagai konensi membuat perwujudan dan penghapusan diskriminasi terhadap wanita yang mengandung persamaan hak - hak antara wanita dan pria dalam meliputi nilai - nilai budaya, adat istiadat serta norma - norma yang berlaku luas dimasyarakat Indonesia dimana: a. Globalisasi (Neoliberalisme) yakni Negara melepas tanggung jawabnya dari pemenuhan hak -hak asasi rakyat dan melempar pada pasar (market) dan swasta (private), b. Seksualitas: Objektivikasi Perempuan yakni pembangunan dimulai di bidang kelembagaan dengan menampilkan citra istri dan keibuan sebagai acuan yang harus dianut. Dalam ini bertujuan mendapat gamabaran keadaan hukum dan perempuan Indonesia de jure dan de facto dan mana menjadi sebagai acuan mengenai kedudukan wanita dalam berbagai peraturan Indonesia yang mana hal tersebut sudah banyak.
Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Novie Afif Mauludin
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i2.59

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamankah Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji/ menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif adalah bersifat pencegah dan represif adalah bersifat penindakan atau penyelesaian sengketa.
Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang  Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Novie Afif Maulududin
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v6i1.70

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran serta masyarakat dalam penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach); Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical and Conseptual Approach). Setelah dilakukan penelitian Pelaksanaan pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang mengalami kendala, karena masih umumnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 di dalam mengatur peran masyarakat, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun tata caranya. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat beberapa kelemahan, seperti lingkup dan bentuk peran masyarakat yang relatif sama untuk tiap jenjang rencana, tidak jelasnya kelompok masyarakat yang terlibat dan waktu pelibatannya, serta tidak jelas/rincinya mekanisme penyelenggaraannya. Peraturan Pemerintah tersebut memang sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Namun peran masyarakat yang diatur di dalam Permendagri tersebut juga tidak lebih rinci dari Peraturan Pemerintahnya. Peneliti merekomendasikan bahwa Pemerintah hendaknya mengikutsertakan masyarakat dalam proses penataan ruang. Kendala dan hambatan pelibatan masyarakat dalam penataan ruang harus direspon oleh pemerintah dengan membuat peraturan yang lebih menjamin partisipasi masyarakat.
Eksistensi Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Novie Afif Mauludin
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah eksistensi peraturan desa tentang pungutan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan desa ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan keberadaannya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hal ini menunjukkan keabsahan peraturan desa mengenai pungutan desa masih samar-samar dalam mengatur mengenai masalah pungutan desa
FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI DESA BILELANDO KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOVIE AFIF MAULUDIN
GANEC SWARA Vol 16, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v16i2.321

Abstract

The purpose of this study was to determine the factors causing the occurrence of land cases in Bilelando Village, Praya Timur District, Central Lombok Regency and how to resolve land cases in Bilelando Village, Praya Timur District, Central Lombok Regency. To answer the problem formulation of the author. The research method used is a sociological empirical legal research method in accordance with facts related to people's behavior. And using interview and documentation techniques to obtain data. The data is processed by conducting a qualitative analysis, namely data analysis carried out by understanding and compiling the data that has been collected systematically so that an overview of the problem or situation under study is then presented with descriptive analysis. The results show that 1) Lack of orderly land administration in the past. 2) Lack of attention to administrative processes so that it is easy to be claimed by others. 3) The condition of people who are increasingly aware of and understand their interests and rights. 4) There are still many lands that do not have certificates. And 5) There are parties who use the opportunity to seek material gains unreasonably. Efforts to settle land cases in Bilelando Village, Praya Timur District, Central Lombok Regency are firstly non-litigation or outside the court and secondly litigation or through court.
KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN NOVIE AFIF MAULUDIN
GANEC SWARA Vol 17, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i1.366

Abstract

The purpose of this study is to find out how the position of separatist creditors in the bankruptcy process is. To answer the problem formulation of the author. The research method used is a normative juridical research method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. By collecting and then reviewing library materials or secondary data relevant to this research. The results of the research that the provisions in the Law on Guarantees and the Law on Bankruptcy and Debt Payment Delays in which the position of separatist creditors takes precedence over other creditors, and is a separation of creditors' rights, is the author's interpretation of the above discussion, so hereby the author draws conclusions based on the results of the above discussion. . Separatist creditors have the same rights to liquidate assets in the bankruptcy process as if the debtor is not declared bankrupt. However, there are no firm and fast rules between Article 55 paragraph (1) of Law 37/2004 concerning Bankruptcy and Debt Payment Delays and the Civil Code rules regarding the rights of creditors who decide, which can lead to disputes between creditors who decide and practitioners of bankruptcy. In particular Articles 56 and 59 of Law 37/2004 concerning Bankruptcy and Debt Payment Delays. To avoid the above scenario, the bankruptcy practitioner must ensure that the status of the separatist creditor as a lien holder is adequately protected in the settlement of his claim. The transfer of substantive rights by the curator is considered null and void by law, so the provision of Article 56 paragraph (3) of Law 37/2004 concerning Bankruptcy and Debt Payment Delay in the interpretation section needs to be changed. After the substantive rights expire, the guaranteed creditor will compete directly with other creditors
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA (STUDI DI BPN KOTA MATARAM) NOVIE AFIF MAULUDIN; ANGGUN PUTRI SETYADI
GANEC SWARA Vol 17, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i3.515

Abstract

The purpose of this is to find out how legal responsibility is for the issuance of multiple certificates (a study at BPN Kota Mataram). To answer the problem formulation the author uses normative legal research, with statutory approach methods (statute approach), and conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach). As for the results of the study, it was concluded that legal responsibility for the issuance of multiple certificates (study at the Mataram City BPN) is to carry out non-litigation handling, namely at the Mataram City BPN Office and then can continue into the realm of litigation, namely in civil or state administrative courts, where BPN Mataram City as a party. This is done by referring to the applicable laws and regulations, namely the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 9 of 1999 concerning Procedures for Granting and Canceling State Land Rights and Management Rights or Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the Land Agency National Republic of Indonesia Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases or Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 Handling and Settlement of Land Cases. Which of the three regulations is used depends on when the land case is submitted to the land office. In cases with the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 45/G/2016/PTUN.MTR, accountability for multiple certificates refers to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases.
Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram Diah Anggraini Vitaloka; Ainuddin Ainuddin; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan kriteria pemberian remisi bagi narapidana kasus pembunuhan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan bagaimana pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang memfokuskan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian kriteria pemberian remisi bagi narapidana di atur dalam permenkumham nomor 7 tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden No. 124 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada Hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI. Pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram Terkait hak pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 tidaklah mengkhususkan kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam Keppres ini menjelaskan remisi untuk semua tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan.
Pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan Internal Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya Muhamad Ryan Pratama; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk langkah sistematis dalam memecahkan persoalan hukum yang dihadapi dengan menganalisis objek yang diteliti Rumah Tahanan Negara kelas II Praya dengan maksud untuk memberikan saran perbaikan dalam penyelesaian persoalan hukum terhadap kegiatan Intelijen Pemasyarakatan internal yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Rumah Tahanan Negara kelas II Praya. Hasil penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan Internal di Rutan Kelas II B Praya (2) Mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan kegiatan intelijen pemasyarakatan internal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan proses pembinaan terhadap narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 8 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 terdapat empat belas langkah preventif dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas/Rutan Salah satu diantaranya berupa kegiatan intelijen.
Pelaksanaan Pelayanaan Pemecahan Dan Pemisahan Sertipikat Pada Kawasan “Lahan Sawah Dilindungi” Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 12 Tahun 2020 (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Mataram) Sekti Andy Prabowo; Muhammad Ikhsan Kamil; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pemecahan sertipikat yang masuk kedalam Kawasan LSD mengacu kepada Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2020 dan juga proses pemisahan sertipikat yang masuk kedalam Kawasan LSD di Kantor Pertanahan Kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris, dan penelitian ini bersifat Deskriptif, teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik Purposive Sampling, Teknik Purposive Sampling merupakan bagian dari teknik Non Propability Sampling/Non Random Sampling, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis kualitatif serta pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pelayanaan pemecahan dan pemisahan sertipikat pada kawasan “Lahan Sawah Dilindungi” berdasarkan Permen ATR/BPN nomor 12 tahun 2020 didapati bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram membuat kebijakan untuk pemecahan di Kawasan LSD melalui Pertimbangan Teknis Pertanahan, dari pertimbangan teknis tersebut dapat diketahui bahwa proses pemecahan yang dimohonkan oleh pemohon perseorangan maksimal 5 bidang pecahan, sedangkan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum bisa lebih dari 5 pecahan bidang. Proses pemisahan dikawasan Lahan Sawah Dilindungi karena adanya pembebasan lahan untuk jalan, dalam mekanisme pelaksanaanya proses pengadaan tanah seharusnya memperhatikan RT RW dan Peta LSD namun apabila urgensinya sangat penting seperti pembangunan fasilitas jalan umum maka dapat diabaikan, permohonan pemisahan baru dilakukan setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan.
Co-Authors Ainuddin, Ainuddin ANGGUN PUTRI SETYADI B. Farhana Kurnia Lestari Danang Kusnadi Diah Anggraini Vitaloka Gusti Ayu Ratih Damayanti haerani, ruslan Ikhsan Kamil, Muhammad Kadek Febytara Dewi Tiaksa Pande Muhamad Ryan Pratama Sekti Andy Prabowo Suhendra Maryandi Sumarni Sumarni